SERANG – Sebanyak 125 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Serang hingga Juni 2026 belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kondisi tersebut membuat sekitar 60 persen dapur MBG yang telah beroperasi di daerah itu belum memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan pemerintah.
Ketua Satgas Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Serang, M. Najib Hamas, mengatakan dari total 210 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi, baru 85 dapur yang berhasil memperoleh sertifikat sanitasi.
Sebanyak 125 dari 210 dapur MBG atau sekitar 59,5 persen masih belum memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami mendorong seluruh mitra penyelenggara untuk segera menyelesaikan proses sertifikasi. Ini penting demi menjamin kualitas layanan dan keamanan makanan yang diberikan kepada para penerima manfaat,” ujar Najib.
Seluruh Dapur Ditargetkan Bersertifikat pada September 2026
Pemerintah Kabupaten Serang menargetkan seluruh dapur MBG yang telah beroperasi lebih dari tiga bulan sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi paling lambat September 2026.
SLHS merupakan dokumen yang menyatakan tempat pengolahan pangan telah memenuhi standar kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan sesuai ketentuan kesehatan. Sertifikat tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam operasional dapur MBG untuk mencegah risiko kontaminasi makanan serta menjaga kualitas pangan yang dikonsumsi para penerima manfaat.
Menurut Najib, keberadaan SLHS bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan bagian dari upaya memastikan makanan yang disajikan kepada peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok penerima manfaat lainnya memenuhi standar keamanan pangan.
Dapur MBG yang Tidak Patuh Terancam Ditutup
Satgas Pengawasan MBG menegaskan akan mengambil tindakan terhadap pengelola dapur yang tidak menunjukkan keseriusan dalam memenuhi standar pelayanan, termasuk mengurus SLHS.
Pengelola yang tidak mematuhi ketentuan dapat dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.
Sanksi yang dapat dikenakan meliputi penghentian sementara operasional, pembekuan kegiatan, hingga penutupan permanen.
“Sanksinya bisa berupa penghentian sementara operasional, pembekuan lebih lanjut, hingga penutupan permanen sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Najib.
Selain persoalan sertifikasi, Satgas juga mengingatkan seluruh pengelola dapur MBG agar menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara disiplin guna menjaga kualitas makanan yang diproduksi dan didistribusikan setiap hari.
65 Ribu Calon Penerima Manfaat Belum Terlayani
Di tengah upaya peningkatan kualitas layanan, Pemerintah Kabupaten Serang masih menghadapi tantangan dalam memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis.
Berdasarkan data pemerintah daerah, sekitar 65 ribu calon penerima manfaat hingga kini belum terlayani. Sebagian besar berada di wilayah terpencil dan kawasan pinggiran kecamatan yang memiliki akses transportasi terbatas.
Kondisi geografis tersebut menjadi salah satu hambatan distribusi makanan bergizi. Karena itu, diperlukan penambahan dapur MBG di sejumlah lokasi strategis agar jangkauan layanan semakin luas.
Pemerintah daerah saat ini terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait penentuan lokasi dapur baru untuk menjangkau wilayah yang belum terlayani.
“Masih ada puluhan ribu penerima manfaat yang belum terlayani karena faktor jarak dan akses. Penentuan lokasi dapur merupakan kewenangan BGN, sehingga kami terus berkoordinasi agar cakupan layanan bisa semakin luas,” kata Najib.
Penulis: Noval Abraham
Editor: Redaksi Analistis






