SERANG RAYA, ANALISTIS.COM — Penetapan desil kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Serang masih menuai keluhan. Sejumlah persoalan muncul ketika kategori kesejahteraan dalam data pemerintah dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi warga. DPRD Kabupaten Serang meminta pemerintah pusat mengevaluasi indikator dan menyederhanakan mekanisme penetapan desil agar lebih sesuai dengan keadaan masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Serang, Abdul Basit, menilai proses penentuan desil masih terlalu rumit. Menurutnya, pemerintah daerah perlu diberi ruang lebih besar untuk menyampaikan kondisi riil masyarakat sebagai bahan evaluasi dan pembaruan data.
Basit menjelaskan, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Serang selama ini berperan dalam penginputan serta pembaruan data warga, sedangkan penetapan peringkat kesejahteraan dilakukan melalui mekanisme pemerintah pusat.
“Penentuan desil ini masih ribet. Perlu ada usulan dari daerah agar penetapannya tidak menimbulkan dilema,” kata Basit, Sabtu (31/10/2026).
Ia menilai kondisi pendapatan masyarakat perlu menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan keluarga.
Basit mencontohkan, warga dengan penghasilan di bawah Rp3 juta per bulan dapat berada dalam kondisi ekonomi yang rentan. Sementara itu, warga dengan pendapatan di atas angka tersebut belum tentu memiliki tingkat kesejahteraan yang sama di setiap wilayah.
Namun, ia menegaskan angka Rp3 juta hanya merupakan ilustrasi. Kebutuhan hidup, biaya tempat tinggal, jumlah tanggungan keluarga, dan karakteristik ekonomi masyarakat berbeda-beda.
Penentuan Desil Perlu Menggambarkan Kondisi Riil Warga
Keluhan DPRD tersebut menyoroti persoalan mendasar dalam pendataan sosial, yakni bagaimana pemerintah memastikan kategori kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi rumah tangga.
Dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), desil merupakan pengelompokan masyarakat ke dalam sepuluh tingkat kesejahteraan. Desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Penentuan desil tidak hanya berdasarkan pendapatan bulanan. Berbagai karakteristik sosial ekonomi turut diperhitungkan, seperti kondisi tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kepemilikan aset, dan karakteristik rumah tangga.
Karena itu, persoalan ketidaksesuaian data tidak cukup diselesaikan dengan melihat satu indikator. Pemerintah perlu memastikan seluruh informasi yang digunakan tetap relevan dengan perubahan kondisi keluarga.
Masyarakat juga membutuhkan penjelasan yang mudah dipahami mengenai dasar penetapan kategori kesejahteraan. Tanpa keterbukaan indikator, warga akan kesulitan mengetahui alasan mereka ditempatkan pada desil tertentu.
Baca Juga: Cara Cek Desil DTSEN dan Status Penerima Bansos Menggunakan NIK KTP
DPRD Minta Sosialisasi Diperluas hingga Desa
Selain meminta evaluasi indikator, Abdul Basit mendorong Dinsos Kabupaten Serang memperluas sosialisasi mengenai desil dan mekanisme pembaruan data hingga tingkat desa.
Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat sosialisasi selama ini baru menjangkau sejumlah kecamatan. Padahal, masyarakat perlu mengetahui cara memeriksa status kesejahteraan dan prosedur mengajukan sanggahan apabila data yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ia juga meminta Dinsos menyediakan ruang pengaduan yang mudah diakses masyarakat.
Langkah tersebut dinilai penting agar warga tidak hanya mengetahui status desilnya, tetapi juga memahami jalur resmi untuk mengajukan koreksi.
Pemerintah desa dapat berperan membantu masyarakat memperoleh informasi dan menyampaikan perubahan kondisi sosial ekonomi. Namun, proses pembaruan tetap harus mengikuti mekanisme verifikasi yang ditetapkan pemerintah.
Dinsos Kabupaten Serang Buka Layanan Pembaruan Data
Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serang, Yadi Priatna, mengatakan pihaknya telah melakukan upaya pembaruan data desil untuk membantu masyarakat yang mengalami ketidaksesuaian informasi.
Dinsos juga membuka layanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) dan sejumlah kecamatan agar warga lebih mudah mengakses pelayanan.
“Kita sudah melakukan upaya pembaharuan (data). Bahkan kita juga membuka layanan itu di MPP (Mal Pelayanan Publik) dan juga di kecamatan,” kata Yadi.
Menurut Yadi, layanan tersebut disiapkan untuk mempermudah masyarakat mengajukan perubahan data sesuai kondisi sebenarnya.
Keberadaan layanan tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, kemudahan pengajuan harus diikuti kepastian proses pemeriksaan dan tindak lanjut agar warga tidak berhenti pada tahap menyampaikan permohonan.
Baca Juga: Cara Cek Bansos Resmi, Mengenali Tautan Palsu, dan Melindungi Data Pribadi
Ketepatan Desil Berpengaruh pada Sasaran Bantuan Sosial
Persoalan desil memiliki dampak lebih luas daripada sekadar pencantuman angka dalam sistem pendataan. Pengelompokan kesejahteraan menjadi salah satu rujukan dalam penentuan sasaran berbagai program perlindungan sosial.
Jika data tidak menggambarkan kondisi rumah tangga secara akurat, masyarakat yang membutuhkan berisiko tidak memperoleh akses program sesuai kriteria. Sebaliknya, ketidaktepatan sasaran juga dapat membuat bantuan tidak menjangkau kelompok yang seharusnya diprioritaskan.
Karena itu, pembaruan data perlu dilakukan secara berkala dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi keluarga. Pemerintah juga perlu memastikan mekanisme pengaduan dan verifikasi berjalan secara terbuka.
Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah hubungan antara data kesejahteraan dan program perlindungan kesehatan. Ketepatan pengelompokan menjadi penting karena dapat berkaitan dengan kebijakan penentuan sasaran penerima manfaat.
Baca Juga: Iuran BPJS Kesehatan Desil 1–8 Diusulkan Ditanggung Pemerintah
Evaluasi Tidak Boleh Berhenti pada Pembaruan Administrasi
Keluhan DPRD Kabupaten Serang memperlihatkan bahwa persoalan pendataan sosial bukan hanya menyangkut kemampuan pemerintah mengumpulkan informasi, tetapi juga ketepatan membaca kondisi masyarakat.
Pemerintah pusat perlu memastikan indikator kesejahteraan dapat dipahami, sementara pemerintah daerah harus memiliki ruang koordinasi untuk menyampaikan temuan dan perubahan kondisi warga.
Di tingkat daerah, Dinsos perlu memperkuat sosialisasi, memperluas akses pengaduan, dan memastikan setiap permohonan pembaruan memperoleh tindak lanjut yang jelas.
Akurasi data merupakan fondasi penting bagi kebijakan perlindungan sosial. Sebab, bantuan yang tepat sasaran tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mengenali siapa yang benar-benar membutuhkan.
Bagi masyarakat Kabupaten Serang, yang dibutuhkan bukan sekadar perubahan angka desil, melainkan sistem pendataan yang transparan, mudah dikoreksi, dan mampu menggambarkan kondisi kehidupan warga secara nyata.
Penulis: Sugeng







2 komentar