Stunting Banten Tembus 21,1 Persen, Lebak Tertinggi 32,4 Persen: Kemiskinan Desa Jadi Sorotan

SERANG RAYA, ANALISTIS.COM – Angka prevalensi stunting balita di Provinsi Banten masih berada di atas rata-rata nasional. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting Banten mencapai 21,1 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 19,8 persen.

Kabupaten Lebak menjadi daerah dengan prevalensi tertinggi, yakni 32,4 persen. Disusul Kabupaten Pandeglang sebesar 26,4 persen, Kabupaten Tangerang 23,4 persen, dan Kabupaten Serang 20,2 persen.

Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan stunting di Banten masih menjadi pekerjaan serius pemerintah. Terlebih, tingginya prevalensi di sejumlah kabupaten menunjukkan bahwa persoalan tumbuh kembang anak berkaitan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi keluarga.

Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pusat dan Daerah terkait Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Wilayah Banten, yang berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (3/11/2026).

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan, penanganan stunting tidak cukup hanya mengandalkan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah juga harus menyelesaikan persoalan mendasar yang memengaruhi kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan anak.

Menurut Yandri, kemiskinan, keterbatasan lapangan pekerjaan, dan rendahnya tingkat pendidikan merupakan sejumlah faktor yang berkaitan dengan persoalan stunting.

“Stunting itu biasanya diawali dengan persoalan gizi. Gizi berkaitan dengan persoalan kemiskinan, lapangan kerja, pendidikan, dan lain sebagainya. Maka kami di Kementerian Desa melihat stunting itu bukan hanya sekadar kekurangan gizi, tetapi ada di balik itu yang perlu kita tuntaskan,” kata Yandri.

Lebak Catat Angka Tertinggi, Pemerintah Daerah Perlu Evaluasi

Tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Lebak yang mencapai 32,4 persen menjadi salah satu catatan penting dalam upaya percepatan penurunan stunting di Banten.

Angka tersebut menunjukkan perlunya perhatian lebih serius terhadap kondisi keluarga dan lingkungan yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.

Penanganan stunting di setiap daerah juga membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik persoalan setempat. Persoalan akses pelayanan kesehatan, ketersediaan pangan bergizi, sanitasi, pendidikan, hingga kemampuan ekonomi keluarga perlu dipetakan secara menyeluruh.

Pemerintah daerah tidak cukup hanya menjalankan program pencegahan secara administratif. Pelaksanaan intervensi harus dipastikan menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Hal ini penting karena tingginya angka stunting tidak hanya berkaitan dengan persoalan kesehatan, tetapi juga menggambarkan tantangan pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan Desa Menjadi Salah Satu Akar Persoalan

Yandri mengatakan, pemerintah desa perlu dilibatkan lebih jauh dalam upaya menekan angka stunting. Salah satu langkah yang didorong adalah memperkuat perekonomian masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan potensi ekonomi lokal.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mendorong pengembangan desa tematik, desa ekspor, dan desa wisata sebagai upaya meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kalau ada kegiatan ekonomi di desa, kemudian orang bisa bekerja, bisa menghadirkan pendapatan, maka kemiskinan itu bisa ditekan. Kalau kemiskinan bisa ditekan, insyaallah stunting juga bisa kita tekan,” ujarnya.

Yandri mencontohkan Kabupaten Pandeglang yang telah memiliki dua desa ekspor dengan produk yang dipasarkan ke Kanada, Perancis, Inggris, Vietnam, dan Thailand.

Menurutnya, pengembangan potensi ekonomi tersebut dapat membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus memperkuat perekonomian desa.

“Intinya kami ciptakan itu untuk menciptakan lapangan kerja, menghasilkan putaran ekonomi, menekan angka pengangguran dan angka kemiskinan. Dengan begitu, situasi kehidupan di desa bisa menekan angka stunting,” jelasnya.

Namun, pengembangan ekonomi desa perlu diikuti dengan pemerataan manfaat bagi masyarakat. Peningkatan aktivitas ekonomi harus benar-benar berdampak terhadap pendapatan keluarga, khususnya kelompok rentan yang memiliki risiko stunting.

Baca Juga: Desil Warga Kabupaten Serang Dikeluhkan, DPRD Minta Pemerintah Pusat Evaluasi Indikator

Intervensi Kesehatan Bukan Satu-satunya Penentu

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti menjelaskan, angka prevalensi stunting sebesar 21,1 persen yang disampaikan dalam rapat tersebut merupakan hasil pengukuran SSGI 2024.

Hingga 2026, belum tersedia pengukuran terbaru dari lembaga yang ditunjuk pemerintah pusat untuk mengukur prevalensi stunting secara nasional.

“Yang dipaparkan adalah angka prevalensi stunting Banten tahun 2024. Karena memang tahun 2025 sampai 2026 ini belum ada lagi pengukuran dari SSGI,” kata Ati.

Ia menjelaskan, terdapat 20 indikator percepatan penurunan stunting. Sebanyak sembilan indikator berada di sektor kesehatan, sedangkan 11 indikator lainnya menjadi tanggung jawab lintas program dan lintas sektor.

Menurut Ati, intervensi kesehatan berkontribusi sekitar 30 persen terhadap upaya penurunan stunting. Sementara intervensi sensitif dari sektor lain mencapai sekitar 70 persen.

Karena itu, penanganan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga lingkungan.

Faktor kemiskinan, rendahnya pengetahuan masyarakat, serta kondisi sanitasi dan lingkungan juga perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan kebijakan.

Ati berharap pengukuran berikutnya yang direncanakan pada 2027 dapat menunjukkan penurunan prevalensi stunting di Banten.

“Ketika berbicara stunting, banyak indikator yang harus didukung. Penyebabnya bisa karena ekonomi, kurangnya tingkat pendidikan atau pengetahuan masyarakat, kemudian juga faktor lingkungan,” ujarnya.

Data Terbaru Menjadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Angka prevalensi stunting Banten sebesar 21,1 persen masih menggunakan hasil pengukuran 2024. Kondisi tersebut membuat evaluasi terhadap perkembangan penanganan stunting selama 2025 hingga 2026 belum dapat dilakukan berdasarkan pengukuran SSGI terbaru.

Situasi ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah daerah. Selain memastikan program berjalan, pemerintah perlu memiliki data yang dapat menggambarkan kondisi terbaru serta menunjukkan wilayah dan kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi lebih besar.

Tingginya angka di Lebak dan Pandeglang juga perlu menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas program pembangunan desa, pelayanan kesehatan, pemenuhan gizi, serta penguatan ekonomi keluarga.

Pengembangan desa ekspor, desa wisata, dan desa tematik dapat menjadi salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi. Namun, keberhasilannya harus diukur dari dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan hanya jumlah program atau kegiatan yang dilaksanakan.

Pada akhirnya, penurunan stunting membutuhkan lebih dari sekadar koordinasi dan komitmen antarlembaga. Pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan memberikan perubahan langsung bagi keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar anak.

Bagi Banten, angka 21,1 persen tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Kualitas hidup masyarakat dan masa depan generasi berikutnya juga harus menjadi ukuran keberhasilan pembangunan daerah.

Penulis

  • Sugeng Saepuloh

    Sugeng merupakan penulis dan kontributor di Analistis.com, media digital yang menyajikan informasi aktual, faktual, dan mendalam mengenai berbagai isu nasional maupun daerah.

    Dalam aktivitas jurnalistiknya, Sugeng berfokus pada penyajian informasi seputar pemerintahan, politik, hukum, ekonomi, sosial, dan berbagai perkembangan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

    Melalui karya jurnalistik yang dipublikasikan di Analistis.com, Sugeng berkomitmen mendukung penyampaian informasi yang akurat, berimbang, independen, serta berlandaskan prinsip-prinsip jurnalistik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *