SERANG RAYA, ANALISTIS.COM – Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih menjadi perhatian setelah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak dipotong untuk membiayai program Koperasi Desa Merah Putih. Meski demikian, mekanisme pembiayaan pembangunan gerai koperasi melalui penyaluran Dana Desa tetap menjadi hal penting yang perlu dipahami pemerintah desa.
Kepastian tersebut disampaikan Yandri pada Selasa (3/11/2026), menyusul kekhawatiran sejumlah kepala desa mengenai potensi berkurangnya anggaran pembangunan desa akibat pelaksanaan program Kopdes Merah Putih.
Yandri menegaskan program koperasi tersebut tidak akan merugikan desa. Sebaliknya, pemerintah mengklaim keberadaan Kopdes Merah Putih dapat memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus memberikan tambahan pendapatan bagi desa.
“Enggak terpotong. Karena Kopdes itu milik desa. Seratus persen asetnya menjadi milik desa. Yang bekerja orang desa. Hasil pendapatannya 20 persen menjadi pendapatan desa. Jadi enggak ada yang dipotong dan desa enggak dirugikan, justru diuntungkan karena ada kegiatan ekonomi,” kata Yandri.
Menurut dia, Kopdes Merah Putih dirancang menjadi pusat kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan. Koperasi tersebut diharapkan mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhan pokok, pupuk, hingga barang bersubsidi.
Yandri juga menegaskan tidak ada dana desa yang diambil pemerintah pusat maupun Kementerian Desa untuk membiayai program tersebut.
“Saya pastikan dana desa tidak dipotong. Tidak diambil nama pusat, tidak ada rekomendasi Mendes, ratusan rupiah pun enggak ada. Kembali semua ke desa, dalam bentuk aset, ekonomi tadi,” ujarnya.
Ia menambahkan pembangunan infrastruktur desa, termasuk jalan dan jembatan, tetap berjalan melalui program pemerintah. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak memandang keberadaan koperasi sebagai penghambat pembangunan desa.
Kekhawatiran Kepala Desa terhadap Anggaran Pembangunan
Kekhawatiran mengenai pembiayaan Kopdes Merah Putih sebelumnya juga muncul di tingkat pemerintah desa. Sejumlah kepala desa di Banten, misalnya, menyampaikan keberatan terkait potensi berkurangnya ruang anggaran pembangunan akibat skema pembiayaan gerai koperasi.
Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa perhatian pemerintah desa bukan hanya mengenai pemotongan langsung APBDes, tetapi juga bagaimana kewajiban pembiayaan program dapat memengaruhi kemampuan desa menjalankan prioritas pembangunan.
Baca Juga: Kepala Desa di Banten Keluhkan Pemotongan Dana Desa untuk Koperasi Merah Putih
PMK 15 Tahun 2026 Mengatur Penyaluran Dana Desa
Di tengah penegasan tersebut, terdapat ketentuan yang perlu menjadi perhatian. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, atau Dana Desa dalam rangka percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Peraturan yang berlaku sejak 1 April 2026 itu mengatur mekanisme penyaluran dana untuk membayar kewajiban pembiayaan pembangunan fasilitas koperasi.
Dalam aturan tersebut, penyaluran Dana Desa dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban pembiayaan pembangunan fisik Kopdes melalui mekanisme yang telah ditentukan.
Dengan demikian, pernyataan bahwa tidak ada pemotongan langsung APBDes perlu dibedakan dari mekanisme penyaluran Dana Desa untuk memenuhi kewajiban pembiayaan pembangunan gerai koperasi.
Perbedaan tersebut penting agar pemerintah desa dan masyarakat memperoleh gambaran utuh mengenai konsekuensi fiskal program Kopdes Merah Putih.
Mekanisme Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut. Pemerintah desa perlu memahami ketentuan penyaluran, kewajiban pembiayaan, serta dampaknya terhadap ruang anggaran pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Risiko Pembiayaan dan Kemampuan Usaha Perlu Dijelaskan
Persoalan berikutnya bukan hanya pembangunan fisik gerai, melainkan kemampuan koperasi menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan.
Keberadaan bangunan dan fasilitas koperasi belum otomatis menjamin keberhasilan kegiatan ekonomi. Kopdes membutuhkan pengelolaan profesional, perencanaan usaha yang realistis, serta pengawasan agar mampu menghasilkan pendapatan.
Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana kewajiban pembiayaan dipenuhi, berapa besar alokasi untuk setiap desa, berapa lama jangka waktu pembayarannya, dan bagaimana mekanisme tersebut memengaruhi ruang anggaran desa.
Penjelasan juga diperlukan mengenai konsekuensi apabila usaha koperasi belum menghasilkan pendapatan sesuai proyeksi. Masyarakat perlu mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas risiko usaha dan bagaimana kewajiban pembiayaan tetap diselesaikan.
Persoalan pengelolaan juga menjadi penting karena keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh pembangunan gerai, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang menjalankan usaha.
Baca Juga: Gaji Manajer Kopdes Rp8,3 Juta Dibayar APBN, Apa Ukuran Keberhasilannya?
Selain itu, pernyataan Yandri mengenai alokasi 20 persen pendapatan koperasi untuk desa juga membutuhkan penjelasan lebih terperinci. Pemerintah perlu memastikan apakah persentase tersebut dihitung berdasarkan omzet, pendapatan bersih, atau sisa hasil usaha koperasi.
Kejelasan dasar penghitungan akan membantu mencegah kesalahpahaman mengenai potensi pendapatan yang dapat diterima desa.
Jangan Sampai Program Ekonomi Menggeser Prioritas Desa
Kopdes Merah Putih memiliki tujuan memperkuat ekonomi masyarakat perdesaan. Namun, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah gerai yang dibangun atau koperasi yang dibentuk.
Program tersebut juga harus mampu menciptakan aktivitas ekonomi, membuka lapangan kerja, memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, dan memberikan manfaat nyata bagi warga desa.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan kebutuhan dasar desa tetap menjadi prioritas. Pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, sanitasi, serta fasilitas publik lainnya tetap membutuhkan dukungan anggaran.
Transparansi mengenai sumber pembiayaan, besaran kewajiban, mekanisme pembayaran, dan pengawasan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Kepastian bahwa APBDes tidak dipotong merupakan pernyataan yang perlu diperhatikan. Namun, kepastian tersebut harus disertai penjelasan menyeluruh mengenai mekanisme penyaluran Dana Desa yang diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2026.
Pada akhirnya, keberhasilan Kopdes Merah Putih tidak boleh hanya dilihat dari berdirinya gerai koperasi. Program tersebut harus benar-benar memperkuat ekonomi masyarakat tanpa mengurangi kemampuan pemerintah desa menjalankan pembangunan dan pelayanan publik.






