JAKARTA, ANALISTIS.COM – Safaruddin usul pidana mati untuk mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dan tiga orang lainnya yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Anggota Komisi III DPR RI itu menilai perkara tersebut layak didalami menggunakan pasal makar dan meminta Polri mempertimbangkan ancaman hukuman maksimal.
Safaruddin bahkan mengusulkan agar keempatnya dijerat Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memuat ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.
Desakan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Saya minta empat-empatnya itu dikenakan pidana mati,” ujar Safaruddin dalam rapat tersebut.
Pernyataan itu menandai menguatnya tekanan politik terhadap penanganan kasus penyadapan ilegal yang kini juga didalami Polri dari kemungkinan adanya tindak pidana makar.
Baca Juga: Komisi III DPR Panggil Kapolri Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo
Usulan Safaruddin usul pidana mati tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam forum itu, Safaruddin mengaitkan dugaan penyadapan terhadap Presiden dengan kemungkinan adanya unsur persiapan makar.
Safaruddin Nilai Penyadapan sebagai Persiapan Makar
Safaruddin mendasarkan pandangannya pada ketentuan KUHP baru mengenai makar. Ia menilai, perbuatan makar tidak harus diwujudkan melalui serangan langsung terhadap Presiden, tetapi dapat berkaitan dengan tindakan persiapan yang didasari niat untuk menyerang atau menjatuhkan kepala negara.
“Nah kalau saya mengacu dari Pasal 160 KUHP yang baru itu bahwa makar itu adalah niat untuk melakukan serangan atau menjatuhkan presiden yang telah diwujudkan dengan persiapan, tidak harus dengan serangan kepada Bapak Presiden, tapi dari persiapan,” jelasnya.
Berdasarkan penafsiran tersebut, Safaruddin menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dapat dipandang sebagai bagian dari persiapan untuk menggulingkan kepala negara.
“Nah kalau menurut analisa saya, menyadap Presiden itu sudah masuk persiapan untuk menggulingkan Bapak Presiden,” tegasnya.
Pandangan tersebut menjadi salah satu pernyataan paling keras dalam pembahasan perkara di Komisi III DPR. Namun, penilaian seorang anggota parlemen tidak dengan sendirinya menjadi kesimpulan hukum. Penyidik tetap harus membuktikan rangkaian perbuatan, tujuan, serta terpenuhi atau tidaknya unsur makar berdasarkan alat bukti.
Baca Juga: Yusril Sebut Dugaan Penyadapan Prabowo Mengarah ke Makar, Empat Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka
Minta Listyo Sigit Didahulukan dalam Sidang Etik
Dalam rapat yang sama, Safaruddin juga meminta Kapolri memprioritaskan sidang kode etik terhadap Listyo Sigit sebelum pihak-pihak lainnya.
Ia mengaku meyakini bahwa perbuatan Listyo Sigit bersama seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka merupakan perbuatan makar.
“Saya berkeyakinan Pak Listyo Sigit ini beserta seluruh yang sudah dijadikan tersangka ini adalah perbuatan makar. Sekali lagi, makar,” kata Safaruddin.
Ia kemudian menyampaikan permintaan langsung kepada Kapolri.
“Saya minta kepada Pak Kapolri agar Pak Listyo Sigit dulu yang disidangkan kode etik, baru yang lain-lain,” ujarnya.
Desakan tersebut memperlihatkan bahwa perhatian DPR tidak hanya tertuju pada dugaan pelanggaran pidana, tetapi juga pada pertanggungjawaban etik di lingkungan kepolisian.
Sementara itu, proses etik dan proses pidana merupakan dua mekanisme berbeda. Keduanya memiliki dasar, tahapan, dan konsekuensi masing-masing sehingga pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
Pasal 191 KUHP Jadi Dasar Usulan Pidana Mati
Safaruddin kemudian merujuk Pasal 191 KUHP sebagai dasar usulannya. Ketentuan tersebut mengatur tindak pidana makar dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.
Pasal tersebut memuat ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.
Atas dasar itu, Safaruddin meminta penyidik mempertimbangkan penerapan ketentuan tersebut terhadap empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara penyadapan ilegal.
“Nah saya minta itu kan di Pasal 191 KUHP, makar diancam hukuman pidana mati. Saya minta empat-empatnya itu dikenakan pidana mati,” ucapnya.
Meski demikian, ancaman pidana dalam suatu pasal tidak otomatis dapat dijatuhkan hanya karena seseorang telah berstatus tersangka. Penerapan pasal dan penjatuhan hukuman harus melalui pembuktian unsur tindak pidana serta proses peradilan.
Polri Dalami Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan
Desakan Safaruddin muncul ketika Polri mulai memperluas pendalaman perkara penyadapan ilegal tersebut ke dugaan tindak pidana makar.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro sebelumnya menyampaikan bahwa penyidik telah memeriksa 28 saksi dari Direktorat Siber dan menambah pemeriksaan sekitar 10 saksi lainnya.
Bareskrim juga menyatakan telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar. Pendalaman dilakukan dengan melibatkan ahli hukum pidana dan ahli hukum tata negara.
Dalam perkara penyadapan ilegal, empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Perkembangan tersebut membuat penanganan perkara memiliki dimensi hukum yang lebih luas. Penyidik tidak hanya dituntut mengungkap dugaan penyadapan dan akses ilegal, tetapi juga harus menjelaskan apakah rangkaian perbuatan yang diselidiki memenuhi unsur makar sebagaimana diatur dalam KUHP.
Di sisi lain, status tersangka tidak dapat disamakan dengan putusan bersalah. Peran masing-masing pihak, bukti yang mendukung sangkaan, dan penerapan pasal harus diuji melalui mekanisme hukum yang sah.
Ujian Penegakan Hukum dan Akuntabilitas Polri
Pernyataan Safaruddin menempatkan kasus penyadapan Presiden Prabowo dalam sorotan yang lebih luas. Perkara ini tidak hanya menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dan sistem penyadapan, tetapi juga menyentuh persoalan perlindungan komunikasi kepala negara serta akuntabilitas institusi penegak hukum.
Desakan penerapan pasal makar dan pidana mati merupakan sikap politik yang disampaikan dalam forum pengawasan DPR. Namun, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada kerasnya pernyataan atau besarnya tuntutan publik.
Polri harus mampu mengungkap secara transparan bagaimana dugaan penyadapan dilakukan, siapa yang memiliki kewenangan dan akses terhadap sistem, apa tujuan tindakan tersebut, serta apakah terdapat bukti yang memenuhi unsur tindak pidana makar.
Pada saat yang sama, setiap orang yang menjadi tersangka tetap berhak memperoleh proses hukum yang adil. Prinsip praduga tak bersalah harus dijaga sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Di akhir penyampaiannya, Safaruddin menyampaikan keyakinannya bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang.
“Oke Pak, Bapak kuat? Oke, kita kuat. Kebenaran mungkin akan terpinggirkan, tapi kebenaran tidak akan pernah kalah di muka bumi ini,” tutupnya.
Pada akhirnya, perkara ini menjadi ujian bagi transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum di tubuh Polri. Publik menunggu bukan hanya ketegasan dalam mengusut kasus, tetapi juga pembuktian yang terbuka, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.
ANALISTIS.COM – Tajam Membaca Peristiwa.






