SERANG RAYA, ANALISTIS.COM – Pendapatan Banten 2026 baru mencapai Rp7,55 triliun hingga akhir Oktober atau 77,68 persen dari target Perubahan APBD sebesar Rp9,72 triliun. Pemerintah Provinsi Banten masih harus mengejar kekurangan sekitar Rp2,17 triliun dalam dua bulan terakhir sebelum tahun anggaran berakhir.
Dengan capaian tersebut, masih terdapat kekurangan sekitar Rp2,17 triliun yang harus dikejar dalam dua bulan terakhir sebelum tahun anggaran berakhir.
Persoalannya bukan hanya besarnya target yang belum terpenuhi. Pertumbuhan penerimaan daerah, terutama dari sektor pajak, juga menunjukkan perkembangan yang relatif terbatas dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Raden Berly Rizki Natakusumah, menyampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah hingga Oktober 2026 telah mencapai 77,68 persen.
Namun, berdasarkan data yang disampaikan Bapenda, nilai nominal pendapatan daerah pada akhir Oktober 2026 justru lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada Oktober 2025, realisasi pendapatan tercatat Rp8,15 triliun atau 77,64 persen.
Perbandingan tersebut menjadi catatan penting dalam mengevaluasi kinerja penerimaan daerah. Persentase pencapaian target memang sedikit lebih tinggi, tetapi nominal pendapatan yang terkumpul mengalami penurunan sekitar Rp600 miliar.
Pajak Daerah Tumbuh Tipis, PAD Belum Capai Tiga Perempat Target
Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi pekerjaan utama Pemprov Banten. Hingga akhir Oktober, realisasi PAD tercatat Rp5,20 triliun atau 73,14 persen dari target Rp7,11 triliun.
Artinya, pemerintah daerah masih harus memperoleh sekitar Rp1,91 triliun dari sektor PAD dalam dua bulan terakhir.
Pajak daerah sebagai komponen utama PAD baru menghasilkan Rp4,82 triliun atau 74,45 persen dari target Rp6,47 triliun.
Meski menjadi sumber penerimaan terbesar, pertumbuhannya belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Secara nominal, penerimaan pajak daerah hanya bertambah Rp49,19 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp4,77 triliun.
Kondisi tersebut memperlihatkan tantangan dalam memperkuat penerimaan dari sumber pendapatan asli daerah. Optimalisasi pajak tidak cukup hanya mengandalkan program insentif, tetapi juga membutuhkan peningkatan kepatuhan wajib pajak, pembaruan data objek pajak, serta pengawasan terhadap potensi penerimaan yang belum tergarap.
Baca Juga: APBD Banten: Dari Mana Uang Daerah Berasal dan ke Mana Belanja Publik Mengalir?
Realisasi Antarpos Pendapatan Belum Merata
Rincian realisasi PAD memperlihatkan perbedaan capaian yang cukup lebar antarkomponen.
Retribusi daerah telah mencapai Rp278,98 miliar atau 76,41 persen dari target Rp365,11 miliar. Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai Rp46,83 miliar atau 100 persen dari target.
Di sisi lain, komponen lain-lain PAD yang sah baru terealisasi Rp56,22 miliar atau 24,78 persen dari target Rp226,85 miliar.
Rendahnya realisasi pada pos tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Penjelasan mengenai jenis penerimaan yang belum optimal, faktor penghambat, dan langkah perbaikannya penting disampaikan agar evaluasi pendapatan tidak berhenti pada angka agregat.
Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat telah mencapai Rp2,34 triliun atau 90,10 persen dari target Rp2,59 triliun. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai Rp7,49 miliar atau 88,62 persen dari target Rp8,45 miliar.
Data tersebut menunjukkan bahwa capaian pendapatan daerah ditopang oleh sumber penerimaan dengan tingkat realisasi yang berbeda. Ketergantungan terhadap transfer juga menjadi alasan penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat kemandirian fiskal melalui PAD.
Diskon Pajak Kendaraan Diperpanjang hingga Desember
Untuk mempercepat penerimaan, Pemprov Banten akan mengintensifkan sejumlah program, terutama dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperpanjang program insentif pajak kendaraan hingga 31 Desember 2026. Program tersebut mencakup pembebasan sanksi administratif atau denda serta potongan 5 persen atas pokok PKB.
Bapenda berharap kebijakan tersebut dapat mendorong wajib pajak menyelesaikan kewajibannya sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.
Namun, efektivitas kebijakan tersebut perlu diukur melalui hasil penerimaan yang benar-benar diperoleh. Pemerintah perlu menyampaikan berapa banyak wajib pajak yang memanfaatkan insentif, berapa nilai penerimaan yang masuk, dan sejauh mana program tersebut meningkatkan kepatuhan masyarakat.
Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kendaraan yang membayar pajak selama masa insentif, tetapi juga dari dampaknya terhadap penerimaan dan kepatuhan dalam jangka panjang.
Baca Juga: Samsat Cilegon Tempeli Stiker Kendaraan Penunggak Pajak, 783 Wajib Pajak Mulai Melunasi PKB
Baca Juga: Pelayanan Publik Digital: Mempermudah Warga atau Memindahkan Antrean ke Internet?
Puluhan Perusahaan Masih Menjadi Sasaran Penagihan
Selain mengoptimalkan pajak kendaraan masyarakat, Pemprov Banten juga berupaya menagih kewajiban pajak dari kalangan perusahaan.
Sebelumnya, pemerintah daerah memanggil 50 perusahaan yang memiliki potensi tunggakan pajak sekitar Rp4,7 miliar. Namun, hanya 13 perusahaan yang memenuhi undangan tersebut.
Sekretaris Daerah Banten, Deden Apriandhi, menyebut sebagian besar potensi tunggakan berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor dengan nilai sekitar Rp4,3 miliar.
Menurut Deden, nilai tersebut belum mencakup kewajiban perusahaan dari pajak air permukaan, pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta jenis pajak lainnya yang tercatat di Bapenda.
Pemprov Banten berencana mendatangi langsung 37 perusahaan yang tidak memenuhi undangan melalui tim terpadu untuk menindaklanjuti kewajiban perpajakan mereka.
Langkah penagihan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penerimaan sekaligus meningkatkan kepatuhan badan usaha terhadap kewajiban pajak daerah.
Mengejar Target Harus Diikuti Transparansi Penerimaan
Kekurangan pendapatan sebesar Rp2,17 triliun dalam dua bulan terakhir menjadi tantangan serius bagi pengelolaan keuangan daerah. Terlebih, pertumbuhan nominal penerimaan pajak daerah dibandingkan tahun sebelumnya masih relatif terbatas.
Karena itu, upaya mengejar target perlu disertai perencanaan yang terukur. Pemerintah daerah perlu menjelaskan sumber penerimaan yang akan dioptimalkan, potensi tambahan pendapatan, serta perkembangan realisasi secara berkala.
Publik juga perlu memperoleh penjelasan mengenai faktor yang menyebabkan nominal pendapatan hingga Oktober 2026 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, meskipun persentase pencapaian target sedikit lebih tinggi.
Transparansi tersebut penting agar masyarakat dapat menilai apakah strategi peningkatan pendapatan berjalan efektif atau hanya berorientasi pada pemenuhan target administratif.
Di sisi lain, peningkatan pendapatan harus berjalan seiring dengan kualitas pengelolaan belanja daerah. Pajak dan penerimaan lainnya yang dihimpun dari masyarakat serta dunia usaha harus kembali dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program yang memberikan manfaat nyata.
Baca Juga: 490 Pemda Kesulitan Bayar Gaji ASN, Alarm Krisis Fiskal Daerah Makin Nyata
Pada akhirnya, keberhasilan fiskal daerah tidak semata-mata ditentukan oleh tercapai atau tidaknya target APBD. Kemampuan memperkuat kemandirian pendapatan, menjaga kepatuhan pajak, dan memastikan penggunaan uang publik secara akuntabel merupakan ukuran yang tidak kalah penting bagi masyarakat Banten.






