CILEGON – UPTD Pelayanan Pajak Daerah (PPD) atau Samsat Cilegon menerapkan pendekatan baru dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menempelkan stiker pemberitahuan pada kendaraan yang masih tercatat menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Program penelusuran tersebut dilaksanakan di 22 titik di Kota Cilegon selama Juni 2026 sebagai bagian dari strategi jemput bola Pemerintah Provinsi Banten.
Berbeda dengan pola pelayanan sebelumnya yang lebih menunggu wajib pajak datang ke kantor Samsat, petugas kini mendatangi langsung lokasi kendaraan yang teridentifikasi memiliki tunggakan berdasarkan basis data administrasi. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor PKB.
Penelusuran Berdasarkan Basis Data Samsat
Penelusuran dilakukan di sejumlah lokasi dengan mobilitas kendaraan yang tinggi, seperti kawasan industri, perkantoran, pusat perbelanjaan, sekolah, hingga area parkir umum. Petugas mencocokkan nomor polisi kendaraan dengan basis data Samsat sebelum memberikan stiker pemberitahuan kepada kendaraan yang masih tercatat memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.
Berdasarkan data UPTD PPD Samsat Cilegon yang disampaikan Kepala UPTD PPD Samsat Cilegon, Tb. Mochamad Kurniawan, sebelum Program Penelusuran Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (Pentung) dilaksanakan terdapat sekitar 93 ribu kendaraan yang masih tercatat menunggak pajak di Kota Cilegon.
Selama periode pelaksanaan program penelusuran dan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak, jumlah kendaraan yang masih tercatat menunggak turun menjadi sekitar 75 ribu unit. Hingga tahap awal pelaksanaan program, sebanyak 783 kendaraan telah melakukan pembayaran pajak setelah petugas melakukan penelusuran di lapangan.
Menurutnya, data tersebut menjadi indikator awal untuk mengevaluasi efektivitas strategi jemput bola. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak tetap akan dipantau secara berkala karena dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kesadaran masyarakat hingga pembaruan data administrasi kendaraan.
Data tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah seiring bertambahnya wajib pajak yang melunasi kewajibannya maupun hasil pembaruan basis data kendaraan oleh Samsat.
Selain melakukan penelusuran terhadap kendaraan yang menunggak, UPTD PPD Samsat Cilegon juga menjalankan Program Pentung dengan target penyelesaian 1.178 berkas kendaraan. Hingga tahap awal pelaksanaan program, 678 berkas telah diselesaikan, sedangkan sisanya masih menjadi fokus penelusuran petugas.
Perlu dipahami bahwa target 1.178 berkas merupakan sasaran operasional Program Pentung, sedangkan sekitar 75 ribu kendaraan merupakan total kendaraan yang masih tercatat menunggak dalam basis data Samsat. Kedua data tersebut memiliki cakupan yang berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung.
Stiker Bukan Sanksi Hukum
UPTD PPD Samsat Cilegon menegaskan bahwa pemasangan stiker bukan merupakan sanksi hukum maupun tindakan penyitaan kendaraan. Stiker hanya berfungsi sebagai media pemberitahuan kepada pemilik kendaraan bahwa berdasarkan data administrasi masih terdapat kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor yang belum dipenuhi.
Pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan administrasi dan penugasan internal sebagai dasar operasional di lapangan. Sementara itu, kewajiban membayar PKB mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) beserta ketentuan pelaksanaannya.
Pemasangan stiker juga tidak menghilangkan hak wajib pajak untuk melakukan klarifikasi apabila terdapat perbedaan data kendaraan, perubahan kepemilikan, atau kesalahan administrasi yang masih perlu diperbaiki.
Mengapa Memilih Pendekatan Stiker?
Berbeda dengan surat teguran atau pemberitahuan melalui media elektronik, pemasangan stiker dipilih karena memungkinkan petugas memberikan pemberitahuan secara langsung sekaligus melakukan verifikasi kondisi kendaraan di lapangan.
Melalui pendekatan ini, petugas dapat mengetahui apakah kendaraan masih digunakan, telah berpindah kepemilikan namun belum dilakukan balik nama, atau sudah tidak lagi beroperasi. Dengan demikian, program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga membantu memperbaiki kualitas basis data kendaraan yang menjadi dasar pelayanan Samsat.
Pajak Kendaraan Menopang Pembangunan Daerah
Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan penting Pemerintah Provinsi Banten. Sebagian penerimaan tersebut dibagikan kepada pemerintah kabupaten dan kota melalui mekanisme bagi hasil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dana dari sektor PKB dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, keselamatan lalu lintas, serta berbagai program pembangunan lainnya. Semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan, semakin besar pula kemampuan fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan yang manfaatnya kembali dirasakan masyarakat.
Indikator Keberhasilan Program
Keberhasilan program tidak diukur dari banyaknya stiker yang ditempel, melainkan dari dampaknya terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Indikator keberhasilannya antara lain menurunnya jumlah kendaraan yang menunggak, meningkatnya jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran setelah menerima pemberitahuan, bertambahnya penerimaan PKB, serta semakin akuratnya basis data kendaraan hasil verifikasi lapangan.
Karena itu, efektivitas program perlu dievaluasi secara berkala untuk mengetahui apakah pendekatan persuasif ini mampu membangun kepatuhan secara berkelanjutan.
Analisis: Membangun Kepatuhan, Bukan Sekadar Menempel Stiker
Strategi pemasangan stiker menunjukkan perubahan pendekatan pelayanan publik di bidang perpajakan daerah. Jika sebelumnya Samsat lebih banyak menunggu masyarakat datang ke kantor, kini petugas aktif mendatangi lokasi kendaraan yang terindikasi menunggak pajak sekaligus melakukan verifikasi data di lapangan.
Namun, efektivitas kebijakan ini tidak dapat dinilai hanya dari banyaknya stiker yang dipasang ataupun jumlah kendaraan yang langsung membayar pajak. Ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah penurunan jumlah kendaraan yang menunggak secara berkelanjutan, meningkatnya kepatuhan sukarela masyarakat, semakin akuratnya basis data kendaraan, serta bertambahnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Di sisi lain, tantangan yang masih perlu dibenahi adalah kendaraan yang telah berpindah kepemilikan tetapi belum dilakukan balik nama, perubahan alamat wajib pajak, hingga kendaraan yang sudah tidak lagi beroperasi namun masih tercatat dalam basis data. Pembaruan data administrasi menjadi bagian penting agar program penelusuran berjalan lebih tepat sasaran.
Bagi Kota Cilegon sebagai kawasan industri dengan mobilitas kendaraan yang tinggi, strategi jemput bola dapat menjadi langkah awal membangun budaya kepatuhan. Namun, keberhasilan jangka panjang tetap bergantung pada meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela.
Analistis.com menilai keberhasilan kebijakan ini tidak ditentukan oleh banyaknya stiker yang ditempel, melainkan oleh tumbuhnya budaya patuh pajak. Ketika masyarakat membayar pajak karena memahami manfaatnya bagi pembangunan daerah, bukan karena khawatir menerima peringatan, saat itulah strategi jemput bola benar-benar mencapai tujuannya sebagai bagian dari pelayanan publik yang lebih proaktif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Redaksi Analistis.