JAKARTA | Presiden Prabowo Subianto meminta gubernur, bupati, camat hingga kepala desa aktif mengecek kondisi infrastruktur di wilayah masing-masing, khususnya jembatan yang rusak atau belum tersedia.
Prabowo meminta pemerintah daerah tidak menunggu persoalan tersebut menjadi sorotan publik. Setiap kebutuhan pembangunan maupun perbaikan jembatan harus segera dipetakan dan dilaporkan kepada pemerintah.
“Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya, mengecek desa-desanya, di mana lagi dibutuhkan jembatan desa, laporkan,” kata Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Presiden menegaskan pemerintah pusat akan turun tangan apabila pemerintah daerah tidak mampu mengatasi persoalan tersebut.
“Kalau gubernur, bupati, kepala desa, tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi,” tegasnya.
Bukan Sekadar Soal Jembatan
Pernyataan Prabowo memperlihatkan bahwa persoalan jembatan ditempatkan sebagai bagian dari kebutuhan dasar masyarakat.
Di sejumlah wilayah, jembatan bukan hanya menjadi sarana penghubung antardesa. Infrastruktur tersebut menentukan akses warga menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pasar hingga pusat pelayanan pemerintahan.
Karena itu, Prabowo secara khusus menyoroti anak-anak yang harus mempertaruhkan keselamatan ketika menyeberangi sungai karena tidak memiliki jembatan yang layak.
“Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan,” ujarnya.
Prabowo juga menggambarkan kondisi anak yang harus berjalan berjam-jam menuju sekolah, berangkat dalam keadaan basah, belajar dalam kondisi basah, kemudian pulang kembali dalam keadaan serupa.
“Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam, berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Ribuan Jembatan Sudah Dibangun dan Direvitalisasi
Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah Prabowo meresmikan ribuan jembatan dan sumber air bersih secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Pemerintah meresmikan 3.395 jembatan serta 3.000 sumber air bersih yang dikerjakan melalui program TNI dan Polri.
Dari jumlah tersebut, 2.500 jembatan dibangun oleh TNI, sedangkan Polri membangun dan merevitalisasi 895 jembatan di berbagai wilayah.
Dengan demikian, ribuan jembatan tersebut merupakan bagian dari pembangunan dan revitalisasi infrastruktur yang dikerjakan TNI dan Polri di berbagai wilayah, bukan seluruhnya proyek yang baru dikerjakan dalam satu waktu.
Pembangunan tersebut diarahkan untuk membuka dan memperkuat akses masyarakat, termasuk menuju fasilitas pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pelayanan publik.
Target 5.000 Jembatan hingga Akhir 2026
Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 jembatan hingga akhir 2026.
Target tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan konektivitas di berbagai wilayah masih cukup besar. Karena itu, instruksi Prabowo kepada kepala daerah untuk aktif melakukan pendataan menjadi penting.
Pemerintah pusat tidak mungkin mengetahui seluruh titik persoalan infrastruktur hingga tingkat desa tanpa informasi dari pemerintah daerah yang berada paling dekat dengan masyarakat.
Namun, pendataan saja tidak cukup.
Jumlah jembatan tidak otomatis menjadi ukuran keberhasilan apabila pembangunan tidak diarahkan kepada titik yang paling membutuhkan.
Kepala Daerah Harus Mengetahui Kondisi Rakyat
Pesan Prabowo juga mengarah pada tanggung jawab pemerintah daerah.
Gubernur, bupati, camat dan kepala desa merupakan pihak yang paling dekat dengan kondisi masyarakat. Mereka seharusnya mengetahui ketika warga kesulitan mengakses sekolah, fasilitas kesehatan, pasar atau pusat pelayanan karena jembatan rusak maupun belum tersedia.
Dalam dialog terkait pembangunan jembatan, Prabowo juga menekankan pentingnya pemerintah daerah memahami kebutuhan rakyat serta memanfaatkan sumber anggaran yang tersedia untuk menyelesaikan persoalan di lapangan.
Artinya, pemerintah daerah tidak seharusnya hanya menunggu program pembangunan dari pemerintah pusat.
Mereka harus aktif mendata kebutuhan, menyusun prioritas, kemudian memastikan persoalan tersebut masuk dalam agenda pembangunan.
Dana dan Infrastruktur Harus Tepat Sasaran
Di titik ini, persoalan jembatan tidak hanya menyangkut pembangunan fisik.
Ada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan kepada kebutuhan masyarakat yang paling mendesak?
Jika sebuah desa memiliki jembatan yang menjadi satu-satunya akses anak menuju sekolah, sementara kondisinya rusak dan membahayakan, maka pembangunan atau perbaikannya memiliki dampak sosial yang jauh lebih besar dibanding sekadar melihat proyek dari sisi jumlah dan nilai anggaran.
Karena itu, transparansi dan ketepatan penggunaan anggaran menjadi bagian penting dari keberhasilan pembangunan infrastruktur.
Pembangunan jembatan seharusnya bukan sekadar mengejar target proyek, melainkan menyelesaikan persoalan konektivitas yang nyata.
Jumlah Jembatan Bukan Satu-Satunya Ukuran
Pemerintah telah meresmikan 3.395 jembatan dan menargetkan 5.000 jembatan hingga akhir tahun.
Angka tersebut penting, tetapi belum cukup untuk menjawab apakah program tersebut berhasil.
Ukuran yang lebih substansial adalah dampaknya.
Berapa banyak anak yang kini dapat bersekolah dengan lebih aman?
Berapa banyak desa yang tidak lagi terisolasi?
Berapa banyak warga yang lebih cepat mencapai fasilitas kesehatan?
Berapa banyak petani, pedagang dan pelaku usaha yang lebih mudah membawa hasil produksi menuju pasar?
Pertanyaan tersebut penting karena infrastruktur pada akhirnya harus menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Dari Mendata hingga Memastikan Manfaat
Instruksi Prabowo kepada kepala daerah sebenarnya memberikan pekerjaan yang cukup jelas.
Mendata adalah langkah pertama. Menentukan prioritas adalah langkah kedua. Memastikan jembatan selesai dan benar-benar digunakan masyarakat adalah ukuran keberhasilannya.
Jika pemerintah daerah mampu mengidentifikasi kebutuhan secara akurat, pemerintah pusat dapat menentukan intervensi dengan lebih tepat.
Sebaliknya, jika data tidak lengkap atau prioritas tidak disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, pembangunan berisiko tidak sepenuhnya menjawab persoalan yang paling mendesak.
Tajam Membaca Peristiwa
Di balik target ribuan jembatan tersebut terdapat persoalan yang lebih besar daripada sekadar pembangunan fisik.
Sebuah jembatan adalah akses.
Bagi seorang anak, jembatan dapat menjadi jalan menuju sekolah. Bagi keluarga, jembatan dapat menjadi jalan menuju fasilitas kesehatan. Bagi petani dan pedagang, jembatan dapat menjadi jalan menuju pasar dan penghasilan.
Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak seharusnya hanya dihitung dari berapa banyak jembatan yang selesai dibangun atau diresmikan.
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
Apakah setelah jembatan dibangun, kehidupan masyarakat benar-benar menjadi lebih mudah, lebih aman dan lebih produktif?
Di situlah pembangunan infrastruktur menemukan maknanya.
Bukan sekadar menghubungkan dua sisi sungai, tetapi membuka jalan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik.
Irawan.
