JAKARTA | Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara terbuka mengakui bahwa birokrasi yang berbelit-belit dan tidak efisien masih menjadi salah satu persoalan yang menghambat kemajuan Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama MPR-DPR-DPD RI 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit, birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien,” kata Prabowo.
Presiden menegaskan, pengakuan tersebut bukan untuk mencari kambing hitam atau menyalahkan pihak tertentu. Menurutnya, persoalan tersebut harus dihadapi dengan mencari solusi.
“Walaupun kita tidak menyalahkan siapa pun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik,” ujarnya.
Bukan Sekadar Birokrasi Lambat
Prabowo kemudian mengungkap persoalan yang lebih serius, yakni adanya birokrat yang menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, maupun kelompok.
“Ini harus kita berantas,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan birokrasi yang dimaksud Presiden bukan sekadar prosedur panjang atau pelayanan yang lambat.
Ada persoalan integritas yang juga harus dibenahi ketika kewenangan negara digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
Prabowo juga menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak seharusnya ditutup-tutupi.
“Era sekarang era digital, era informasi, tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini,” tutur dia.
Di era keterbukaan informasi, persoalan pelayanan publik, penyalahgunaan kewenangan, maupun dugaan praktik koruptif semakin mudah diketahui masyarakat.
Karena itu, pembenahan birokrasi tidak cukup dilakukan dengan memperbaiki prosedur di atas kertas. Pemerintah juga dituntut memastikan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban berjalan efektif.
Birokrasi, Investasi dan Lapangan Kerja
Persoalan birokrasi menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan agenda investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa setiap rupiah investasi harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
“Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan, harus menghasilkan perbaikan kualitas hidup rakyat kita, terutama rakyat kita yang paling bawah,” ujar Prabowo.
Data pemerintah sebelumnya mencatat realisasi investasi semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun dan menyerap 1.448.862 tenaga kerja.
Angka tersebut menunjukkan besarnya aktivitas investasi yang berlangsung di Indonesia. Namun, bagi pemerintah, besarnya nilai investasi seharusnya tidak berhenti sebagai angka pertumbuhan ekonomi.
Investasi harus mampu menciptakan pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Di sinilah persoalan birokrasi menjadi penting.
Birokrasi yang lambat dapat memperpanjang proses pengambilan keputusan. Birokrasi yang berbelit dapat meningkatkan biaya dan waktu. Sementara birokrasi yang tidak berintegritas dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
Pada akhirnya, persoalan tersebut dapat memengaruhi seberapa cepat manfaat investasi sampai kepada masyarakat.
Pertanyaan Besar Setelah Pengakuan Presiden
Pengakuan Prabowo mengenai birokrasi sebenarnya membuka pertanyaan yang lebih besar.
Jika Presiden sendiri mengakui birokrasi masih berbelit dan tidak efisien, indikator apa yang nantinya membuktikan bahwa reformasi benar-benar berhasil?
Pertanyaan tersebut penting karena keberhasilan reformasi birokrasi tidak cukup diukur dari banyaknya aturan yang diubah atau sistem digital yang dibangun.
Ukuran keberhasilan harus dapat dirasakan masyarakat.
Apakah pelayanan menjadi lebih cepat?
Apakah masyarakat tidak lagi harus melewati prosedur yang tidak diperlukan?
Apakah proses perizinan menjadi lebih sederhana?
Apakah keputusan pemerintah dapat diambil lebih cepat?
Apakah investasi dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan?
Dan yang tidak kalah penting, apakah ruang bagi penyalahgunaan kewenangan semakin sempit?
Jika perubahan tersebut tidak terjadi, maka reformasi birokrasi berisiko hanya menjadi perubahan administratif tanpa dampak yang cukup kuat terhadap kehidupan masyarakat.
Persatuan Politik Harus Berujung pada Perubahan Sistem
Prabowo menilai pembenahan birokrasi membutuhkan persatuan di antara para pemimpin dan kelompok politik.
Menurutnya, birokrasi yang tidak efisien dan korup dapat menghancurkan suatu bangsa.
“Ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup, akan menghancurkan suatu bangsa,” kata dia.
Namun, persatuan politik saja tidak cukup.
Persatuan tersebut harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang mampu memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, memperjelas ukuran kinerja, serta memastikan pejabat menggunakan kewenangannya untuk kepentingan publik.
Sebab masyarakat pada akhirnya tidak menilai reformasi dari seberapa sering pemerintah berbicara tentang perubahan.
Masyarakat menilainya dari pengalaman ketika berhadapan langsung dengan negara.
Bukan Berapa Besar Investasi, tetapi Seberapa Besar Manfaatnya
Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh meninggalkan masyarakat yang paling rentan.
“Kita tidak boleh meninggalkan mereka yang tidak berdaya. Kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia, anggota G20, tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mempertegas arah yang ingin dibangun pemerintah: pertumbuhan ekonomi dan investasi harus memiliki hubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat.
Karena itu, pertanyaan mengenai birokrasi sebenarnya tidak berdiri sendiri.
Kalau birokrasi menghambat keputusan, maka pertanyaan berikutnya bukan sekadar berapa besar investasi yang masuk, tetapi seberapa cepat investasi tersebut diterjemahkan menjadi pekerjaan, pelayanan dan peningkatan kualitas hidup rakyat.
Tajam Membaca Peristiwa
Pidato Prabowo pada Sidang Tahunan MPR 2026 memberikan pengakuan yang cukup terbuka mengenai persoalan birokrasi Indonesia.
Pemerintah kini menghadapi pekerjaan yang lebih besar daripada sekadar mengidentifikasi masalah.
Pengakuan harus berubah menjadi ukuran. Ukuran harus berubah menjadi kebijakan. Dan kebijakan harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
Birokrasi idealnya bukan menjadi tembok antara negara dan rakyat, melainkan mesin yang membuat keputusan pemerintah bekerja lebih cepat, pelayanan menjadi lebih mudah, investasi lebih produktif, dan manfaat pembangunan lebih merata.
Karena itu, ukuran paling sederhana dari reformasi birokrasi bukanlah seberapa banyak prosedur yang berhasil dipangkas di atas kertas.
Ukuran sebenarnya adalah seberapa cepat negara bekerja ketika rakyat membutuhkan.
Di situlah publik akan membuktikan apakah pengakuan Presiden tentang birokrasi berbelit benar-benar menjadi titik awal perubahan, atau hanya berhenti sebagai pernyataan dalam sebuah pidato kenegaraan.
Redaksi Analistis.
