JAKARTA, ANALISTIS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang menjerat Bupati nonaktif Anom Widiyantoro. Kali ini, penyidik memanggil dua anggota DPRD Pemalang, Wandias Purnomo dan Aris Ismail, untuk diperiksa sebagai saksi pada Senin (2/11/2026).
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari penelusuran KPK terhadap dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah dan pihak swasta yang disebut menghasilkan pengumpulan uang hingga Rp1,98 miliar.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan para saksi dijadwalkan berlangsung di dua lokasi, yakni Polresta Pemalang dan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Selain Wandias dan Aris, penyidik memanggil Nur Hafik dan Windi dari CV Salma, serta Alfan Krishardiatma dan Andaru Anfas Imsakti dari kalangan swasta. Keenam saksi tersebut dijadwalkan diperiksa di Pemalang.
Sementara itu, Hermawan Budianto, pegawai The Variants Labs Creative, dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Dengan demikian, terdapat tujuh saksi yang dipanggil dalam agenda pemeriksaan tersebut. KPK belum mengungkap secara terperinci materi yang akan didalami dari masing-masing saksi.
Dua legislator kembali diperiksa
Pemanggilan Wandias Purnomo dan Aris Ismail merupakan bagian dari pendalaman penyidikan yang sebelumnya juga menyasar unsur DPRD Pemalang.
Keduanya diketahui pernah diperiksa KPK pada 12 Oktober 2026 dalam perkara yang sama.
Pemeriksaan terhadap anggota legislatif dan sejumlah pihak swasta menjadi bagian dari upaya penyidik mengurai rangkaian dugaan pemerasan di lingkungan Pemkab Pemalang sepanjang 2025–2026.
Meski demikian, status sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan seseorang terlibat dalam tindak pidana. Keterangan mereka diperlukan penyidik untuk membantu mengungkap fakta dan hubungan antarpihak dalam perkara tersebut.
KPK telusuri pengumpulan uang Rp1,98 miliar
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 28 Juli 2026. Dua hari kemudian, KPK mengumumkan penetapan empat tersangka dalam dua rangkaian dugaan tindak pidana pemerasan.
Dalam rangkaian pertama, KPK menetapkan Anom Widiyantoro dan orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris, sebagai tersangka.
KPK menduga Anom meminta uang kepada sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta melalui Gus Haris untuk kepentingan pribadi. Dari rangkaian tersebut, uang yang dikumpulkan disebut mencapai Rp1,98 miliar.
Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga mengungkap dugaan penggunaan sebagian uang tersebut untuk mengurus penyelesaian perkara yang berkaitan dengan Anom di lingkungan KPK.
Rp1,2 miliar diduga diserahkan untuk pengurusan perkara
KPK mengungkap adanya hubungan antara Gus Haris dan Lilik Budi Suprianto, ayah dari Setya Budi Dias Oktavianto yang bekerja sebagai staf administrasi di KPK.
Menurut konstruksi perkara yang disampaikan penyidik, Lilik diduga menawarkan pengurusan perkara yang menyeret Anom dengan meminta uang sebesar Rp2 miliar.
Pertemuan antara Anom, Gus Haris, dan Lilik disebut berlangsung sebanyak tiga kali di sebuah restoran di wilayah Magelang dan Semarang.
Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menjelaskan, dalam rangkaian pertemuan tersebut terjadi kesepakatan untuk menyiapkan uang pengurusan perkara.
Dari uang yang dikumpulkan melalui Gus Haris, sebesar Rp1,2 miliar diduga diserahkan kepada Lilik.
“Selanjutnya, dari pengumpulan uang yang dilakukan Bupati melalui GHA (Gus Haris) dari sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta tersebut, pada akhirnya diberikan senilai Rp1,2 miliar oleh GHA kepada LBS,” ujar Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK.
KPK menyatakan masih menelusuri sisa uang yang dikumpulkan Gus Haris serta penggunaan dana lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Penelusuran aliran dana menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan penyidikan perkara korupsi. Dalam perkara lain, KPK juga melakukan pendalaman terhadap aset dan transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.
Baca juga: KPK Telusuri Aset Kasus Kuota Haji Usai Audit BPK Rp622 Miliar
Empat orang ditetapkan sebagai tersangka
Selain Anom dan Gus Haris, KPK menetapkan Lilik Budi Suprianto dan Setya Budi Dias Oktavianto sebagai tersangka dalam rangkaian perkara yang sama.
KPK menduga Setya memberikan informasi terkait proses administrasi penanganan perkara kepada Lilik. Informasi tersebut diduga dimanfaatkan untuk menawarkan pengurusan perkara kepada Anom.
Dengan demikian, perkara ini mencakup dua rangkaian dugaan pemerasan. Pertama, dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah dan pihak swasta yang melibatkan Anom melalui Gus Haris. Kedua, dugaan pemerasan terhadap Anom melalui tawaran pengurusan perkara yang melibatkan Lilik dan Setya.
Pemeriksaan terhadap tujuh saksi pada 2 November 2026 menjadi bagian dari pendalaman KPK untuk mengungkap lebih jauh hubungan para pihak, aliran dana, serta rangkaian peristiwa dalam perkara tersebut.
KPK masih perlu menelusuri keseluruhan uang yang diduga dikumpulkan, termasuk sisa dana yang belum diketahui penggunaannya. Hasil pemeriksaan para saksi diharapkan dapat memperjelas konstruksi perkara dan memperkuat pembuktian dalam proses penyidikan.






