Polri Minta Kapolres Bercermin dari Polemik Penggeledahan Ponpes Sukoharjo

JAKARTA, ANALISTIS.COM – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meminta seluruh kepala kepolisian resor (Kapolres), Kapolresta, Kapolrestro, dan Kapolrestabes menjadikan polemik penggeledahan Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Quran (HQ) di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan tugas.

Peringatan tersebut disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Ia mengingatkan para pimpinan kepolisian agar memperhatikan aspek profesionalitas, proporsionalitas, dan etika dalam setiap tindakan penegakan hukum.

“Harapan kami tentunya kepada kawan-kawan yang saat ini lagi menjadi Kapolres, Kapolresta, Kapolrestro, dan Kapolrestabes, ayo bercermin mengambil pembelajaran dari kejadian insiden ini,” kata Isir.

Menurut dia, pimpinan kepolisian di tingkat kewilayahan harus mampu menjalankan fungsi kepemimpinan dan manajerial secara tepat. Setiap tindakan penegakan hukum, kata dia, juga perlu mempertimbangkan berbagai aspek secara matang.

“Terlebih tadi ketika pelaksanaan penegakan hukum proporsional dan etika berbagai aspek harus bisa kemudian dikalkulasi, dicermati dengan matang,” ujarnya.

Pernyataan tersebut muncul setelah penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran menuai keluhan dari pihak pesantren dan menjadi perhatian publik. Peristiwa itu juga berujung pada mutasi Koapolres Sukoharjo serta pemeriksaan terhadap empat personel kepolisian.

Empat Personel Diperiksa Propam Polri

Sebelumnya, Polri mengambil langkah terhadap Kapolres Sukoharjo AKBP Andhika Dharma Sena bersama tiga personel lainnya menyusul polemik penggeledahan tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, keempat personel telah menjalani pemeriksaan dan penonaktifan dari jabatan masing-masing.

“Langkah ini telah dilakukan pemeriksaan dan penonaktifan kepada yang bersangkutan,” kata Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Selain AKBP Andhika Dharma Sena, personel yang turut diperiksa yakni Iptu AS selaku Kasat Reskrim Polres Sukoharjo, Ipda FA selaku Kanit Pidum, dan Ipda RAP selaku Kanit PPA.

Pemeriksaan dilakukan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk mendalami dugaan pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan penggeledahan.

Baca juga: Buntut Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran, Kapolres Sukoharjo Dimutasi dan Empat Personel Diperiksa Propam

AKBP Indra Maulana Ditunjuk sebagai Kapolres Sukoharjo

Di tengah proses pemeriksaan internal, Polri juga menerbitkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2463/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026 terkait mutasi jabatan.

Melalui surat telegram tersebut, AKBP Andhika Dharma Sena dimutasi dari jabatan Kapolres Sukoharjo. Posisinya kemudian dipercayakan kepada AKBP Indra Maulana Saputra yang sebelumnya menjabat Kapolres Boyolali.

Sementara itu, jabatan Kapolres Boyolali diisi AKBP Christopher Adhikara Lebang yang sebelumnya menjabat Kasubdit Regident Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah.

Pergantian tersebut menjadi bagian dari langkah organisasi Polri di tengah berlangsungnya pemeriksaan terhadap personel yang terkait dengan polemik penggeledahan.

Penggeledahan Berkaitan dengan Penyidikan Kasus Pembakaran Warung

Berdasarkan keterangan Polri, penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus pembakaran, ancaman, dan perusakan sebuah warung makan di Desa Parangjoro, Kabupaten Sukoharjo, pada 12 September 2026.

Dalam perkara tersebut, polisi telah mengamankan seorang tersangka berinisial S dan kemudian melakukan pencarian terhadap seorang lainnya berinisial I yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

Namun, pelaksanaan penggeledahan di lingkungan pesantren memunculkan keluhan dari para santri dan pengasuh pondok.

Polda Jawa Tengah sebelumnya menyampaikan bahwa personel polisi wanita (Polwan) dilibatkan dalam kegiatan di lokasi yang ditempati santriwati. Pendampingan juga dilakukan bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sukoharjo.

Polisi juga menyampaikan bahwa para santri dipulangkan kepada orang tua atau wali masing-masing setelah proses selesai. Pendampingan psikologis turut disiapkan bagi santri yang terdampak.

Evaluasi Tidak Cukup Berhenti pada Pergantian Jabatan

Peringatan Kadiv Humas Polri kepada seluruh Kapolres memperlihatkan bahwa polemik di Sukoharjo menjadi perhatian institusi di luar persoalan pergantian pejabat di tingkat daerah.

Ada dua aspek yang kini berjalan beriringan. Pertama, proses penyidikan perkara pidana yang menjadi dasar penggeledahan. Kedua, pemeriksaan internal untuk mendalami dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan tindakan kepolisian.

Kedua proses tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Proses penyidikan perkara pidana tetap harus berjalan sesuai hukum, sementara dugaan pelanggaran oleh anggota kepolisian harus diperiksa secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penegakan hukum, kewenangan aparat merupakan bagian penting dari upaya menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai prosedur, memperhatikan proporsionalitas, serta menghormati hak-hak warga.

Terlebih, tindakan kepolisian yang berlangsung di lingkungan pendidikan dan melibatkan santriwati membutuhkan perhatian terhadap aspek perlindungan perempuan dan anak.

Hasil pemeriksaan Propam karena itu menjadi hal penting yang perlu ditunggu publik. Kejelasan mengenai prosedur penggeledahan, tindakan personel di lapangan, serta ada atau tidaknya pelanggaran etik diperlukan untuk menjawab berbagai keluhan yang muncul.

Peringatan Polri kepada seluruh pimpinan kewilayahan juga perlu diterjemahkan menjadi evaluasi nyata terhadap pola kepemimpinan dan pengawasan anggota.

Sebab, profesionalitas kepolisian tidak hanya diukur dari keberhasilan mengungkap tindak pidana, tetapi juga dari ketepatan menggunakan kewenangan, kepatuhan terhadap prosedur, serta kemampuan mempertanggungjawabkan setiap tindakan di hadapan hukum dan masyarakat.

Bagi Polri, persoalan di Sukoharjo menjadi momentum untuk memastikan penegakan hukum berjalan tegas tanpa mengabaikan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, dan etika.

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar