Pejabat Ingin Dihormati, tetapi Sudahkah Mereka Menghormati Rakyat?

Dalam kehidupan demokrasi, pejabat publik kerap ditempatkan pada posisi yang dihormati masyarakat. Jabatan, kewenangan, dan tanggung jawab yang melekat pada diri mereka membuat pejabat memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, penghormatan dari masyarakat semestinya tidak hanya dituntut karena jabatan yang dimiliki. Lebih dari itu, penghormatan harus dibangun melalui sikap, tindakan, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah publik.

Jabatan publik pada dasarnya merupakan mandat yang diberikan untuk melayani kepentingan masyarakat. Karena itu, pejabat tidak seharusnya memandang dirinya sebagai pihak yang lebih tinggi daripada warga negara. Kekuasaan bukanlah alat untuk memperoleh perlakuan istimewa, melainkan tanggung jawab untuk memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi.

Persoalan etika pejabat publik dapat dilihat dari bagaimana mereka memperlakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika seorang warga harus datang berulang kali untuk menyelesaikan urusan administrasi, sementara orang yang memiliki kedekatan dengan petugas justru mendapatkan pelayanan lebih cepat. Situasi semacam ini menunjukkan bahwa pelayanan publik belum sepenuhnya berjalan berdasarkan prinsip kesetaraan.

Padahal, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang baik, adil, dan tidak diskriminatif. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah mengatur kewajiban penyelenggara pelayanan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku. Undang-undang tersebut juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan apabila merasa dirugikan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

Besarnya persoalan pelayanan publik juga tercermin dalam laporan masyarakat kepada Ombudsman Republik Indonesia. Dalam siaran pers Nomor 06/HM.01/I/2025 yang diterbitkan pada 22 Januari 2025, Ombudsman RI mencatat menerima 10.846 aduan masyarakat sepanjang 2024, meningkat 28 persen dibandingkan 8.452 aduan pada 2023. Pemerintah daerah menjadi instansi yang paling banyak diadukan, dengan persentase 45,88 persen dari instansi terlapor.

Sementara itu, berdasarkan data laporan yang telah ditutup atau diselesaikan sepanjang 2024, bentuk maladministrasi terbanyak meliputi penundaan berlarut sebesar 33,86 persen, tidak memberikan pelayanan sebesar 30,31 persen, dan penyimpangan prosedur sebesar 20,61 persen. Data tersebut tidak berarti setiap aduan otomatis membuktikan kesalahan pejabat atau instansi yang dilaporkan. Namun, angka tersebut menjadi pengingat bahwa kualitas pelayanan publik dan tanggung jawab penyelenggara pemerintahan masih perlu mendapat perhatian serius.

Di sisi lain, pejabat publik juga perlu memahami bahwa kritik masyarakat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Kritik tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman terhadap kehormatan jabatan. Sebaliknya, kritik dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan pelayanan. Pejabat yang terbuka terhadap kritik menunjukkan kesediaan untuk mempertanggungjawabkan kewenangan yang dimilikinya.

Keterbukaan tersebut juga berkaitan dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan pentingnya akses masyarakat terhadap informasi yang dikelola badan publik. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan kebijakan publik dijalankan secara transparan.

Dalam konteks ini, wibawa seorang pejabat tidak semestinya diukur dari seberapa besar rasa takut yang ditimbulkan di tengah masyarakat. Wibawa justru tumbuh ketika pejabat mampu menunjukkan integritas, memberikan pelayanan yang adil, bersikap terbuka, serta tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Masyarakat tentu juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kritik secara santun, berdasarkan fakta, dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Namun, tanggung jawab tersebut harus berjalan beriringan dengan kewajiban pejabat untuk mendengarkan aspirasi masyarakat tanpa merendahkan atau mengabaikan suara mereka.

Pada akhirnya, pertanyaan mengenai pejabat yang ingin dihormati perlu dijawab melalui tindakan nyata. Sebelum menuntut penghormatan dari rakyat, pejabat publik perlu memastikan bahwa mereka telah menghormati hak, kebutuhan, dan martabat masyarakat yang dilayaninya.

Sebab, dalam demokrasi, jabatan memang memberikan kewenangan, tetapi tidak menjadikan seseorang lebih tinggi dari rakyat. Kehormatan seorang pejabat bukan semata-mata berasal dari kedudukannya, melainkan dari seberapa baik ia menjalankan amanah dan memperlakukan masyarakat.


Referensi

  1. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  2. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  3. Ombudsman Republik Indonesia. (2025). Jumlah Laporan Masyarakat ke Ombudsman RI Meningkat. Siaran Pers Nomor 06/HM.01/I/2025, 22 Januari 2025. https://ombudsman.go.id/pers/r/jumlah-laporan-masyarakat-ke-ombudsman-ri-meningkat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *