JAKARTA — Pemerintah mulai mendesain ulang penggunaan anggaran pendidikan untuk mendukung rencana pendidikan negeri gratis, setelah Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya menyiapkan skema mulai dari taman kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi negeri (PTN).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, tidak ada tambahan anggaran khusus untuk menjalankan program tersebut. Pemerintah akan menggunakan alokasi pendidikan yang sudah tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebesar Rp820,9 triliun.
“Kalau APBN kan selalu 20 persen untuk pendidikan. Jadi pertanyaannya selalu, 20 persen anggaran pendidikan itu bagaimana mendesainnya? Berapa di pusat, berapa di daerah, berapa di K/L ini, berapa di K/L itu,” kata Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Menurut Suahasil, Presiden memberikan arahan agar penggunaan anggaran pendidikan tersebut dilakukan redesign atau perancangan ulang.
“Ini diberi arahan, lakukan redesain. Tujuannya memperkuat kualitas pendidikan,” ujarnya.
Rp820,9 Triliun Jadi Ruang Pembiayaan
RAPBN 2027 mengalokasikan Rp820,9 triliun untuk anggaran pendidikan, setara dengan 20 persen dari APBN sesuai amanat konstitusi.
Alokasi tersebut sebelumnya telah dirancang untuk membiayai berbagai program pendidikan. Pemerintah kini membahas kembali komposisinya untuk menyesuaikan dengan kebijakan baru.
Suahasil mengatakan pembahasan mencakup anggaran yang berada di pemerintah pusat, pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga.
Dengan demikian, perubahan yang sedang disiapkan bukan berupa penambahan pos anggaran khusus untuk pendidikan gratis, melainkan penataan kembali penggunaan anggaran pendidikan yang sudah tersedia dalam RAPBN 2027.
Pendidikan Gratis Diperluas hingga TK
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan Presiden memberikan penekanan agar layanan pendidikan gratis bagi murid sekolah negeri dimulai sejak jenjang TK.
Mulai tahun ini, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan kepada murid TK dan SD. Sementara Program Indonesia Pintar (PIP) diberikan kepada murid dari keluarga tidak mampu.
Ada perubahan lain yang disiapkan pemerintah.
Mulai 2027, murid TK yang selama ini belum mendapatkan PIP akan memperoleh bantuan sebesar Rp450.000 per tahun.
Mu’ti juga menyebut sekitar 23 persen TK di Indonesia merupakan TK negeri. Pemerintah masih menghitung jumlah penerima dan kebutuhan dukungan anggaran lebih lanjut.
Dana BOS dan Guru Non-ASN
Dalam skema yang dijelaskan pemerintah, dana BOS juga dapat digunakan untuk kebutuhan operasional sekolah, pembayaran guru non-ASN, perbaikan ringan serta kegiatan ekstrakurikuler.
Untuk guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri, hingga 20 persen dana BOS dapat digunakan untuk operasional dan pembayaran gaji.
Sementara itu, peningkatan kualitas guru juga menjadi bagian dari desain anggaran pendidikan. Pemerintah menyiapkan pembiayaan untuk pelatihan guru melalui anggaran pendidikan.
PTN Gratis Masih Dihitung
Rencana pendidikan gratis tidak berhenti pada jenjang sekolah. Pemerintah juga membahas pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri.
Namun, bagian ini belum memiliki skema final.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran, sekaligus membahas skema dan tahapan pelaksanaannya.
“Ini yang kami sedang lakukan hitung-hitungan, makanya hari ini ada rapat untuk membicarakan skema-skema, tahapan-tahapan dan lain-lainnya,” kata Brian.
Artinya, arahan Presiden untuk pendidikan negeri gratis hingga PTN sudah menjadi agenda yang dibahas pemerintah, tetapi besaran kebutuhan anggaran dan mekanisme pelaksanaannya masih dalam tahap perhitungan.
Bagaimana dengan Anggaran MBG?
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga berkaitan dengan anggaran fungsi pendidikan. Dalam rancangan anggaran 2027, MBG tercantum sebagai salah satu program yang masuk dalam belanja fungsi pendidikan.
Ketika ditanya apakah porsi anggaran untuk MBG akan dikurangi setelah dilakukan redesain anggaran pendidikan, Suahasil tidak memberikan jawaban tegas.
“MBG kan buat anak sekolah. MBG diberikan kepada anak sekolah,” ujar Suahasil.
Karena itu, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa anggaran MBG akan dipangkas untuk membiayai pendidikan gratis.
Yang Berubah Bukan Besaran Anggarannya, tetapi Desainnya
Perkembangan pada 23 September menunjukkan pemerintah sedang masuk ke tahap penataan desain anggaran, bukan sekadar mengumumkan kebijakan pendidikan gratis.
RAPBN 2027 sudah menyediakan Rp820,9 triliun untuk fungsi pendidikan. Kini pemerintah harus menentukan kembali bagaimana anggaran tersebut dibagi dan digunakan untuk sejumlah kebutuhan: dukungan peserta didik, operasional sekolah, guru, peningkatan kualitas pendidikan, serta rencana perluasan pendidikan gratis hingga PTN.
Di sisi lain, kebutuhan anggaran pendidikan tinggi gratis masih dihitung. Begitu pula mekanisme penerapannya di masing-masing jenjang pendidikan belum seluruhnya ditetapkan.
Dengan demikian, titik penting kebijakan ini berada pada tahap setelah arahan Presiden: bagaimana Rp820,9 triliun dalam RAPBN 2027 didesain ulang dan diterjemahkan menjadi pembiayaan pendidikan gratis yang konkret.
