PANDEGLANG, ANALISTIS.COM — Media sosial telah mengubah cara generasi muda memperoleh informasi, berkomunikasi, sekaligus membentuk pandangan terhadap berbagai persoalan publik.
Namun, kemudahan itu datang bersama persoalan lain. Hoaks, disinformasi, manipulasi informasi, hingga polarisasi dapat menyebar dalam hitungan detik dan memengaruhi cara masyarakat memahami sebuah peristiwa, termasuk persoalan politik.
Kondisi tersebut menjadi perhatian dosen dan mahasiswa Universitas Pamulang (UNPAM) Kampus Serang melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di SMAN 8 Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Kamis (8/10/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat dua tema, yakni “Penguatan Kesadaran Masyarakat dalam Menghadapi Tantangan Demokrasi di Era Otoritarianisme Digital” dan “Melawan Hoaks Politik melalui Penguatan Literasi bagi Generasi Muda di SMAN 8 Pandeglang.”
Bukan sekadar mengajarkan siswa mengenali berita palsu, kegiatan tersebut mendorong pelajar memahami bagaimana informasi diproduksi, disebarkan, dan dapat memengaruhi opini publik di ruang digital.
Pesan utamanya sederhana: menjadi pengguna media sosial tidak cukup. Generasi muda juga harus mampu mempertanyakan informasi yang mereka konsumsi.
Ketika Media Sosial Menjadi Ruang Politik
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan UNPAM Serang, Anggi Anggraeni K., S.I.P., M.Si., mengatakan perkembangan teknologi digital telah membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik.
Namun, ruang digital juga membawa tantangan baru.
Teknologi dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu, membentuk opini publik, memperkuat polarisasi, bahkan memengaruhi cara masyarakat melihat suatu persoalan politik.
“Generasi muda tidak cukup hanya menjadi pengguna teknologi. Mereka juga harus memiliki kemampuan untuk memahami bagaimana informasi bekerja di ruang digital, siapa yang memproduksinya, apa kepentingannya, dan bagaimana informasi tersebut dapat memengaruhi cara kita berpikir,” ujar Anggi.
Menurutnya, kemampuan berpikir kritis semakin penting karena informasi di media sosial tidak selalu benar dan tidak selalu disampaikan dalam konteks yang utuh.
Siswa perlu mampu membedakan informasi faktual, opini, propaganda, disinformasi, maupun konten yang sengaja dibuat untuk memengaruhi persepsi publik.
Siswa Tidak Hanya Diajari Mencari Hoaks
Pada sesi berikutnya, siswa diajak memahami berbagai bentuk hoaks politik yang sering muncul di media sosial.
Materi disampaikan melalui contoh kasus, simulasi, kuis interaktif, serta diskusi mengenai informasi yang kerap ditemukan siswa dalam kehidupan sehari-hari.
Para siswa diberikan contoh judul berita dan konten media sosial yang bersifat provokatif. Mereka kemudian diminta menilai apakah informasi tersebut dapat dipercaya, perlu diverifikasi lebih lanjut, atau memiliki indikasi sebagai informasi palsu.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kebiasaan membaca informasi hanya dari judul.
Padahal, judul yang sensasional belum tentu menggambarkan isi berita secara utuh.
Tim PKM kemudian memperkenalkan sejumlah langkah sederhana untuk melakukan verifikasi informasi, mulai dari memeriksa sumber berita, membaca informasi secara lengkap, melihat tanggal publikasi, membandingkan informasi dengan sumber lain, memeriksa konteks foto atau video, hingga menggunakan platform pemeriksa fakta.
“Jangan langsung percaya dan jangan langsung membagikan. Baca secara utuh, periksa sumbernya, bandingkan dengan informasi lain, kemudian baru menentukan apakah informasi tersebut benar dan layak dibagikan,” kata Anggi.
Kebiasaan tersebut menjadi penting karena kecepatan membagikan informasi di media sosial sering kali jauh lebih tinggi dibandingkan kebiasaan memeriksa kebenarannya.
Baca Juga: AI, Hoaks, dan Disinformasi: Mengapa Meutya Hafid Kini Mengandalkan Generasi Muda
FGD Membawa Persoalan Hoaks Lebih Dekat ke Siswa
Pembahasan kemudian dilanjutkan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang menghadirkan Muhammad Fajar Ramadan, Mersya Okta Syafitri, Rini Nurani, dan Muhammad Wildan Arya Alfathir.
Keempat pemateri mengajak siswa mendiskusikan pengalaman menggunakan media sosial, termasuk ketika menemukan informasi yang meragukan maupun konten politik yang belum diketahui kebenarannya.
Diskusi berlangsung secara interaktif.
Para siswa diberi kesempatan menyampaikan pendapat, pengalaman, serta pandangan mereka mengenai hoaks, media sosial, demokrasi, dan perilaku pengguna internet.
Dalam diskusi tersebut, persoalan hoaks ditempatkan bukan semata-mata sebagai persoalan teknologi.
Informasi yang tidak benar juga dapat menjadi persoalan sosial dan politik ketika memengaruhi persepsi masyarakat terhadap tokoh politik, kebijakan pemerintah, maupun kelompok sosial tertentu.
Karena itu, kemampuan memeriksa dan memverifikasi informasi menjadi bagian penting dalam membangun ruang publik digital yang sehat.
Generasi Muda Tidak Boleh Hanya Menjadi Konsumen Informasi
Ketua Pelaksana PKM, Muhammad Fajar Ramadan, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari kontribusi perguruan tinggi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi digital.
Menurutnya, generasi muda memiliki posisi strategis karena merupakan kelompok yang sangat aktif menggunakan media sosial.
“Generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan seperti apa ruang digital kita ke depan. Karena itu, mereka harus memiliki kemampuan untuk menggunakan media sosial secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia berharap pengetahuan yang diperoleh siswa tidak berhenti setelah kegiatan PKM selesai.
Siswa diharapkan dapat menerapkan kemampuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari sekaligus membagikannya kepada teman, keluarga, dan lingkungan sosial.
Dengan demikian, literasi digital tidak berhenti sebagai materi kegiatan, tetapi berkembang menjadi kebiasaan ketika seseorang menerima dan menyebarkan informasi.
Sekolah Nilai Literasi Digital Semakin Penting
Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMAN 8 Pandeglang, Sri Tresnasari, M.Pd., menyambut baik kegiatan tersebut.
Menurutnya, tema literasi digital, hoaks, dan tantangan demokrasi sangat relevan dengan kehidupan siswa yang sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari media sosial.
Kegiatan tersebut dinilai dapat melengkapi pendidikan formal dengan kemampuan praktis yang dibutuhkan siswa ketika berhadapan dengan informasi digital.
Siswa, kata dia, tidak hanya membutuhkan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dalam memahami berbagai informasi yang mereka temui.
Demokrasi Juga Dipertaruhkan di Ruang Digital
Kegiatan PKM di SMAN 8 Pandeglang memperlihatkan persoalan yang lebih luas.
Demokrasi di era digital tidak hanya berlangsung di ruang parlemen, ruang kelas, atau tempat pemungutan suara.
Sebagian perdebatan publik kini berlangsung di layar telepon genggam.
Di ruang tersebut, sebuah informasi dapat menyebar dalam hitungan detik. Opini dapat terbentuk sebelum fakta diperiksa. Sebuah konten yang keliru bahkan dapat menjangkau banyak orang sebelum klarifikasi muncul.
Karena itu, literasi digital tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan menggunakan perangkat teknologi.
Literasi digital juga menyangkut kemampuan membaca konteks, memeriksa sumber, membedakan fakta dan opini, mengenali manipulasi, serta bertanggung jawab terhadap informasi yang dibagikan.
Terlebih ketika informasi tersebut menyangkut politik.
Generasi muda yang tidak memiliki kemampuan tersebut berisiko menjadi konsumen informasi tanpa cukup kemampuan untuk menilai apakah informasi yang diterimanya layak dipercaya.
Sebaliknya, generasi muda yang terbiasa melakukan verifikasi memiliki peluang lebih besar untuk menjadi pengguna ruang digital yang kritis dan bertanggung jawab.
Menjaga Ruang Publik Dimulai dari Kebiasaan Sederhana
Upaya menghadapi hoaks politik pada akhirnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau platform media sosial.
Perguruan tinggi memiliki peran.
Sekolah memiliki peran.
Media memiliki peran.
Dan generasi muda juga memiliki tanggung jawab.
Kegiatan UNPAM Serang di SMAN 8 Pandeglang menunjukkan bahwa menghadapi persoalan informasi digital dapat dimulai dari kebiasaan sederhana: tidak terburu-buru percaya, tidak langsung membagikan, dan membiasakan diri memeriksa sebelum mengambil sikap.
Sebab di tengah derasnya arus informasi, kemampuan paling penting bukan sekadar menjadi orang yang paling cepat mengetahui sebuah berita.
Melainkan menjadi orang yang mampu memastikan informasi tersebut layak dipercaya sebelum ikut menyebarkannya.
Pada akhirnya, kualitas demokrasi di ruang digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan masyarakat.
Ia juga ditentukan oleh kualitas warga yang menggunakan teknologi tersebut.
Dan bagi generasi muda, kemampuan menyaring informasi bukan sekadar keterampilan digital.
Itu adalah bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara.
