JAKARTA, ANALISTIS.COM — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026 telah mencapai 100 persen. Namun, di balik klaim penyelesaian tersebut, persoalan keterlambatan pembayaran dan dampaknya terhadap kondisi keuangan guru masih menjadi sorotan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa seluruh dana tunjangan telah dikirim pada Senin (26/10/2026). Total yang diterima setiap guru disebut mencapai Rp6 juta untuk pembayaran tiga bulan.
“Per jam 10.30 tadi, seluruh tunjangan guru non-ASN sudah terkirim 100 persen. Jadi mulai Juli, Agustus, September, itu semuanya sudah terkirim,” kata Mu’ti di Gedung Kemendikdasmen, Senayan, Jakarta Pusat.
Ia meminta para guru segera memeriksa rekening masing-masing untuk memastikan dana tersebut telah masuk.
“Silakan dicek berarti masing-masing guru sudah menerima Rp6 juta,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menandai selesainya proses pengiriman dana menurut pemerintah. Namun, status dana yang telah dikirim tetap perlu dibedakan dari kepastian bahwa setiap penerima telah melihat uang masuk ke rekeningnya.
Pencairan Tuntas, Ketepatan Waktu Jadi Catatan
Pencairan TPG untuk tiga bulan sekaligus menunjukkan bahwa penyaluran tunjangan masih menjadi persoalan penting bagi guru non-ASN, terutama ketika pembayaran tidak diterima sesuai waktu yang diharapkan.
Sebelumnya, pencairan tunjangan dilakukan secara bertahap hingga Oktober 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengimbau para guru memeriksa status penyaluran secara berkala.
Bagi guru yang belum menerima dana hingga akhir Oktober meskipun datanya telah dinyatakan valid, Kemendikdasmen menyediakan saluran pengaduan melalui Unit Layanan Terpadu Kemendikdasmen.
Penyaluran TPG non-ASN melalui sejumlah tahapan, mulai dari verifikasi data, penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP), hingga proses pembayaran dan transfer oleh bank penyalur. Kendala administrasi, data yang belum valid, maupun rekening dapat memengaruhi proses pencairan.
Karena itu, guru yang belum menerima dana perlu memastikan status penyaluran dan data rekeningnya, bukan hanya mengandalkan pengumuman umum mengenai pencairan.
P2G Soroti Guru yang Terpaksa Berutang
Persoalan keterlambatan TPG juga mendapat perhatian Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G). Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, berharap pemerintah dapat menyalurkan tunjangan secara tepat waktu pada periode berikutnya.
Menurut Iman, sebagian guru non-ASN mengandalkan tunjangan profesi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketika pembayaran terlambat, mereka dapat mengalami kesulitan keuangan dan terpaksa mencari pinjaman untuk menutup kebutuhan sehari-hari.
Ia menyebut ada guru yang berutang kepada keluarga, teman sejawat, maupun rekan kerja. Bahkan, menurut klaim Iman, lebih dari 20 persen guru dalam kelompok yang ia soroti terjerat pinjaman online akibat keterlambatan pencairan.
Pernyataan tersebut merupakan klaim P2G yang perlu dibaca sesuai konteks data atau kelompok guru yang menjadi dasar pernyataannya. Meski demikian, persoalan yang disorot memperlihatkan bahwa keterlambatan tunjangan dapat berdampak langsung pada kemampuan guru memenuhi kebutuhan hidup.
Bagi guru yang pendapatannya terbatas, pembayaran yang tertunda bukan sekadar persoalan administrasi. Ketidakpastian waktu pencairan dapat membuat perencanaan keuangan rumah tangga terganggu, terutama ketika tunjangan menjadi salah satu sumber pendapatan yang diandalkan.
Baca Juga: 490 Pemda Kesulitan Bayar Gaji ASN, Alarm Krisis Fiskal Daerah Makin Nyata
Guru yang Belum Menerima Dana Bisa Mengadu
Kemendikdasmen menyediakan beberapa saluran bagi guru yang mengalami kendala pencairan. Pengaduan dapat disampaikan melalui laman ULT Kemendikdasmen, melalui telepon 177, atau melalui surat elektronik ke pengaduan@kemendikdasmen.go.id.
Guru disarankan menyiapkan informasi yang diperlukan, seperti identitas penerima, status SKTP, periode tunjangan yang belum dibayarkan, dan informasi rekening sesuai kebutuhan pemeriksaan. Data pribadi dan informasi perbankan yang sensitif sebaiknya hanya disampaikan melalui kanal resmi.
Selain itu, guru dapat memeriksa status data melalui Info GTK serta berkoordinasi dengan operator sekolah atau dinas pendidikan apabila terdapat ketidaksesuaian data administrasi.
Pemerintah Perlu Memastikan Penyaluran Lebih Tepat Waktu
Pernyataan bahwa seluruh TPG non-ASN periode Juli hingga September telah dikirim menjadi kabar penting bagi para penerima. Namun, ukuran keberhasilan penyaluran tidak cukup berhenti pada persentase pencairan yang diumumkan.
Ketepatan waktu, kepastian dana masuk ke rekening penerima, serta penyelesaian kasus guru yang masih mengalami kendala juga perlu menjadi bagian dari evaluasi.
Persoalan ini berkaitan lebih luas dengan pembangunan kualitas manusia. Dalam artikel Analistis.com tentang investasi dan pembangunan sumber daya manusia di Banten, peningkatan kualitas manusia juga ditempatkan sebagai bagian penting dari pembangunan jangka panjang. Dalam konteks pendidikan, kepastian hak finansial guru merupakan salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian agar tenaga pendidik dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik.
Pemerintah perlu memastikan mekanisme verifikasi dan pembayaran berjalan lebih terukur agar keterlambatan serupa tidak terus berulang. Sementara itu, guru yang belum menerima dana meskipun dinyatakan memenuhi persyaratan perlu memperoleh penjelasan yang jelas mengenai status dan penyebab kendalanya.
Pada akhirnya, tunjangan profesi bukan hanya angka dalam laporan penyaluran anggaran. Bagi guru yang mengandalkannya untuk kebutuhan sehari-hari, kepastian pembayaran tepat waktu merupakan bagian penting dari kesejahteraan dan penghargaan terhadap profesi pendidik.
Penulis: Sugeng
