Habiburokhman Minta Kasus Penyadapan Prabowo Diusut Transparan, Komisi III DPR Soroti Kinerja Polri

JAKARTA, ANALISTIS.COM – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira tinggi Polri lainnya dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan.

Habiburokhman menegaskan, seluruh rangkaian proses hukum terhadap para tersangka harus berjalan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari penyidikan hingga penyelesaian perkara.

“Kami di Komisi III berharap seluruh rangkaian proses hukum tersebut dapat berjalan secara profesional, objektif, dan transparan dari awal hingga akhir,” kata Habiburokhman dalam keterangan resminya, Selasa (3/11/2026) malam.

Politikus Partai Gerindra itu menyatakan, Komisi III DPR RI menghormati proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Menurutnya, penetapan sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka merupakan bagian dari proses hukum yang harus dipercayakan kepada aparat berwenang.

“Sebagai Ketua Komisi III DPR RI, saya menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum yang tengah berlangsung terkait penetapan beberapa perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal,” ujarnya.

Pernyataan Habiburokhman tersebut menambah perhatian parlemen terhadap perkara yang kini menjadi sorotan publik. Sebab, kasus ini tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga berkaitan dengan akuntabilitas penggunaan kewenangan aparat penegak hukum.

Komisi III DPR Soroti Transparansi Penyidikan

Desakan agar penyidikan berlangsung profesional dan transparan menjadi penting karena perkara tersebut melibatkan sejumlah pejabat yang memiliki posisi strategis di lingkungan kepolisian.

Publik berkepentingan mengetahui bagaimana dugaan penyadapan dilakukan, siapa yang memberikan perintah, bagaimana sistem penyadapan digunakan, serta apakah seluruh tindakan tersebut memiliki dasar hukum dan mengikuti prosedur yang berlaku.

Dalam perkara yang melibatkan pejabat tinggi institusi penegak hukum, objektivitas penyidikan menjadi perhatian tersendiri.

Kepercayaan masyarakat tidak cukup dibangun melalui pernyataan bahwa proses hukum sedang berjalan. Penyidik perlu menunjukkan bahwa setiap tahapan dilakukan berdasarkan alat bukti, ketentuan hukum, dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga meminta masyarakat tidak meragukan objektivitas Polri dalam menangani perkara tersebut.

Baca Juga:
Yusril Minta Publik Percaya Polri Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Tiga Jenderal Jadi Tersangka

Yusril menegaskan bahwa kepolisian tetap memiliki kewenangan untuk menyidik perkara yang melibatkan anggotanya sendiri. Namun, kepercayaan publik tetap harus dibuktikan melalui profesionalitas dan akuntabilitas proses hukum.

Bareskrim Tetapkan Tiga Perwira Tinggi sebagai Tersangka

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Pengumuman tersebut disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Ketiga tersangka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Mereka adalah mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, serta Irjen Eko Hadi Santoso.

Sementara itu, seorang perwira tinggi berinisial SU masih berstatus sebagai saksi.

Menurut keterangan Kabareskrim, para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur terhadap sejumlah pihak, mulai dari Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, hingga lembaga swadaya masyarakat.

Dugaan tindakan tersebut disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Penyidik juga menduga terdapat penghapusan jejak penyadapan dari sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026.

Dalam penyidikan, polisi menyita 11 unit telepon seluler, satu unit tablet iPad, dan empat USB flash drive sebagai barang bukti.

Ketiga tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Baca Juga:
Listyo Sigit Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Presiden, Bareskrim Ungkap 3 Nama

Penetapan ketiga tersangka tersebut menjadi titik penting dalam pengusutan perkara. Namun, proses pembuktian tetap harus berjalan melalui mekanisme peradilan dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.

Pengawasan DPR dan Reformasi Polri

Perhatian Komisi III DPR terhadap kasus ini juga tidak dapat dilepaskan dari agenda pembenahan institusi kepolisian.

Sebagai mitra kerja Polri, Komisi III DPR memiliki fungsi pengawasan yang relevan dalam memastikan pelaksanaan tugas kepolisian berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Karena itu, perkembangan perkara ini menjadi salah satu ujian bagi komitmen reformasi kepolisian, terutama dalam hal profesionalitas, pengawasan internal, dan pertanggungjawaban penggunaan kewenangan.

Pergantian kepemimpinan dan penataan organisasi memang menjadi bagian dari dinamika pembenahan institusi. Namun, perubahan struktur saja tidak cukup apabila tidak disertai perbaikan sistem pengawasan dan budaya kerja.

Baca Juga:
Suyudi Pegang Tongkat Komando Polri, Ujian Sesungguhnya Baru Dimulai

Dalam konteks tersebut, penanganan kasus dugaan penyadapan harus menjadi momentum untuk memperjelas batas kewenangan, mekanisme pengawasan, serta pertanggungjawaban penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat negara.

Kepercayaan Publik Tidak Cukup dengan Pernyataan

Permintaan Habiburokhman agar perkara ini diusut secara transparan menunjukkan bahwa perhatian terhadap kasus penyadapan tidak hanya datang dari pemerintah dan kepolisian, tetapi juga dari parlemen.

Meski demikian, tuntutan transparansi harus diikuti langkah konkret dalam proses penegakan hukum. Publik perlu memperoleh penjelasan yang memadai mengenai perkembangan penyidikan tanpa mengganggu kepentingan pembuktian maupun hak para pihak yang terlibat.

Penyidik juga dituntut mengungkap seluruh rangkaian peristiwa secara menyeluruh, termasuk asal-usul perintah, penggunaan sistem penyadapan, kemungkinan keterlibatan pihak lain, serta pertanggungjawaban hukum masing-masing pihak berdasarkan alat bukti.

Pada akhirnya, kasus ini bukan sekadar persoalan penetapan tiga perwira tinggi sebagai tersangka. Perkara tersebut menjadi ujian bagi konsistensi penegakan hukum dan keseriusan pembenahan institusi kepolisian.

Kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan aparat penegak hukum akan ditentukan oleh bagaimana perkara ini diungkap hingga tuntas, bukan hanya oleh pernyataan pejabat bahwa proses hukum telah berjalan.

 

Analistis.com – Tajam Membaca Peristiwa.

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 komentar