JAKARTA, ANALISTIS.COM –
JAKARTA, ANALISTIS.COM – Penggugat ijazah Gibran, Subhan Palal, mengaku lega setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden. Namun, ia meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan calon pengganti Wakil Presiden memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan undang-undang.
Subhan menilai proses pergantian Wakil Presiden harus menjadi momentum untuk memastikan seluruh persyaratan calon pejabat negara diperiksa secara cermat. Menurutnya, persoalan administrasi dan ketentuan pendidikan tidak boleh kembali menjadi polemik setelah calon terpilih.
Subhan menyampaikan sikap tersebut di tengah perkembangan polemik dokumen pendidikan Gibran yang kini memasuki babak baru. Menurutnya, pengunduran diri itu bukan alasan untuk mengabaikan persoalan persyaratan pejabat negara. Proses pengisian jabatan Wakil Presiden berikutnya justru harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum sejak tahap pengusulan calon.
Pernyataan Subhan menjadi penting karena perhatian publik kini tidak hanya tertuju pada keputusan Gibran mengakhiri jabatannya, tetapi juga pada siapa yang akan menggantikannya dan bagaimana proses pemilihannya berlangsung.
Di tengah dinamika politik tersebut, ada dua persoalan yang harus dibedakan: penyelesaian polemik dokumen pendidikan Gibran dan mekanisme konstitusional untuk mengisi jabatan Wakil Presiden yang kosong.
Penggugat Ijazah Gibran Merasa Lega, tetapi Mengingatkan Prabowo
Subhan Palal menyambut pengunduran diri Gibran sebagai perkembangan yang melegakan bagi pihak yang selama ini mempersoalkan dokumen penyetaraan pendidikan mantan Wakil Presiden tersebut.
Namun, ia meminta Presiden Prabowo tidak mengulangi persoalan serupa ketika mengusulkan calon pengganti. Persyaratan pendidikan dan kelengkapan administrasi harus diperiksa secara cermat agar tidak kembali memicu sengketa hukum maupun kontroversi politik.
Permintaan itu sekaligus menjadi pesan bahwa pergantian pejabat negara tidak cukup hanya mempertimbangkan dukungan politik. Setiap calon harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
Sikap Subhan juga memperlihatkan bahwa polemik yang selama ini berkembang belum sepenuhnya selesai di ruang publik. Pengunduran diri Gibran mengubah arah persoalan, tetapi tuntutan mengenai kepastian persyaratan calon pejabat negara tetap menjadi perhatian.
Baca Juga: NasDem Minta Niat Pengunduran Diri Gibran Diproses Sesuai Konstitusi
Polemik Pendidikan Gibran Memiliki Dua Perkembangan Hukum
Persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu latar belakang utama dinamika politik yang berujung pada pengunduran dirinya.
Dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan adanya ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan Gibran setingkat SMA atau sederajat.
Namun, MK tidak mengabulkan permohonan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Mahkamah menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut.
Perkembangan lain muncul melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. Berdasarkan pemberitaan mengenai putusan tersebut, MA mengabulkan kasasi Subhan Palal dan memerintahkan pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa.
Kedua perkembangan hukum itu memiliki ruang lingkup berbeda. Putusan MK berkaitan dengan permohonan perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, sedangkan perkara di MA menguji keputusan administrasi mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan.
Karena itu, keduanya tidak boleh dicampuradukkan. Putusan pengadilan harus dibaca berdasarkan objek perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusannya masing-masing.
Baca Juga: Jika Gibran Mundur, Begini Mekanisme Konstitusional Pemilihan Wakil Presiden Pengganti
Prabowo Tidak Bisa Menunjuk Pengganti Secara Sepihak
Setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026), perhatian berikutnya tertuju pada mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden.
Ketentuan mengenai hal tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Aturan itu menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon, tetapi tidak dapat menetapkan pengganti secara sepihak. Pemilihan dilakukan oleh MPR melalui mekanisme konstitusional.
Selain itu, persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 169 huruf r menetapkan persyaratan pendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, atau pendidikan lain yang sederajat.
Ketentuan tersebut perlu menjadi perhatian dalam proses pengusulan calon. Kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan harus diperiksa sesuai aturan yang berlaku, sehingga proses pemilihan tidak kembali dibayangi persoalan administrasi.
Mekanisme konstitusi telah memberikan pembagian kewenangan yang jelas: Presiden mengusulkan dua calon, sedangkan MPR memilih salah satunya.
Pergantian Wapres Menjadi Ujian bagi Pemerintahan Prabowo
Pengunduran diri Gibran membawa konsekuensi politik dan ketatanegaraan yang tidak sederhana. Pemerintah harus memastikan proses pengisian jabatan berjalan sesuai konstitusi, sementara MPR memiliki tanggung jawab menjalankan kewenangan pemilihan secara transparan.
Bagi Prabowo, pengusulan dua calon Wakil Presiden menjadi keputusan strategis. Nama yang diajukan akan membawa konsekuensi terhadap stabilitas pemerintahan, hubungan politik antarkekuatan, serta kepercayaan masyarakat terhadap proses pergantian kepemimpinan.
Namun, pertimbangan politik tidak boleh mengesampingkan persyaratan hukum. Pengalaman polemik dokumen pendidikan Gibran seharusnya menjadi pelajaran bahwa persyaratan administratif pejabat negara harus diverifikasi secara serius sebelum proses pencalonan dilanjutkan.
Di sisi lain, MPR perlu memastikan setiap tahapan pemilihan berlangsung sesuai ketentuan konstitusi. Publik berhak mengetahui proses yang ditempuh, termasuk dasar pengusulan calon dan pemenuhan persyaratan masing-masing kandidat.
Kepastian Hukum Tidak Boleh Berhenti pada Pergantian Figur
Pernyataan Subhan Palal memperlihatkan bahwa pengunduran diri Gibran tidak serta-merta menghapus tuntutan publik mengenai kepatuhan terhadap persyaratan jabatan negara.
Persoalan yang kini dihadapi bukan sekadar menentukan siapa yang akan mendampingi Presiden Prabowo. Lebih jauh, proses ini menjadi kesempatan untuk memperkuat standar verifikasi dan akuntabilitas dalam pengisian jabatan publik.
Pemerintahan yang kuat tidak hanya ditentukan oleh figur yang menduduki jabatan, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap konstitusi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik yang dijalankan.
Karena itu, pengganti Gibran nantinya harus melalui proses yang sah, memenuhi persyaratan hukum, serta memperoleh legitimasi melalui mekanisme pemilihan di MPR.
Pergantian Wakil Presiden akan menjadi ujian apakah pemerintah mampu menjadikan polemik sebelumnya sebagai momentum memperbaiki tata kelola dan memperkuat kepastian hukum.






