SERANG RAYA, ANALISTIS.COM – PPPK paruh waktu Banten masih menanti kepastian perubahan status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. Hingga kini, sekitar 4.500 pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten belum memperoleh kepastian mengenai mekanisme maupun waktu pelaksanaan pengangkatan tersebut.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten menyatakan belum menerima regulasi teknis dari pemerintah pusat yang menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan tersebut di daerah.
Kepala BKD Provinsi Banten, Ai Dwi Suzana, mengatakan kondisi itu membuat pihaknya belum dapat memastikan tahapan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
“Sampai saat ini regulasinya belum diterima. Kita lihat ke depan ya,” kata Ai saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2026).
Persoalan perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu sebelumnya juga menjadi pembahasan di tingkat nasional. Pemerintah dan DPR telah membahas kebijakan peningkatan status tersebut sebagai bagian dari penataan tenaga aparatur.
Baca juga: DPR Sebut Pengalihan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Beri Kepastian Kerja
Ai memperkirakan jumlah PPPK paruh waktu di lingkungan Pemprov Banten mencapai sekitar 4.500 orang. Sementara itu, pegawai yang telah berstatus PPPK penuh waktu berjumlah sekitar 11 ribu orang.
Keberadaan PPPK paruh waktu Banten menjadi bagian penting dalam penataan aparatur pemerintah daerah. Kepastian perubahan status menjadi PPPK penuh waktu masih dinantikan para pegawai, terutama terkait mekanisme pengangkatan dan ketentuan yang akan diberlakukan pemerintah.
Besarnya jumlah tersebut menunjukkan bahwa persoalan perubahan status PPPK bukan sekadar urusan administrasi kepegawaian. Kepastian kebijakan juga berkaitan dengan perencanaan kebutuhan aparatur dan penataan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan daerah.
Bagi pegawai yang masih berstatus paruh waktu, kejelasan mengenai mekanisme pengangkatan menjadi penting untuk mengetahui bagaimana kelanjutan status kepegawaian mereka.
Persoalan status, penghasilan, hak, dan kewajiban PPPK paruh waktu juga menjadi pembahasan dalam pemberitaan Analistis.com sebelumnya.
Baca juga: PPPK Paruh Waktu: Sudah Jadi ASN, Tapi Apa yang Berubah dalam Kehidupan Guru?
Di tengah penantian tersebut, Ai menyebut jumlah PPPK di lingkungan Pemprov Banten saat ini sedikit berkurang dibandingkan tahun sebelumnya.
Salah satu faktor yang memengaruhi perubahan jumlah pegawai adalah adanya PPPK yang telah memasuki masa pensiun.
“Ada yang sudah memasuki masa pensiun. Persisnya saya lupa, jumlahnya agak berkurang dibanding tahun kemarin,” ujarnya.
Meski demikian, Ai belum merinci jumlah pasti PPPK paruh waktu dan penuh waktu, termasuk jumlah pegawai yang telah memasuki masa pensiun.
Ketersediaan data yang akurat menjadi bagian penting dalam penataan kepegawaian, terutama untuk mengetahui kebutuhan tenaga kerja dan menentukan perencanaan pengangkatan di lingkungan pemerintah daerah.
Belum diterimanya petunjuk teknis dari pemerintah pusat membuat pelaksanaan perubahan status PPPK paruh waktu di Banten masih menunggu tindak lanjut kebijakan.
Sejumlah aspek, mulai dari persyaratan pengangkatan, kebutuhan formasi, evaluasi kinerja hingga kemampuan anggaran, masih membutuhkan kejelasan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai ketentuan.
Hingga kini, BKD Banten belum memastikan bagaimana mekanisme perubahan status tersebut akan diterapkan bagi ribuan PPPK paruh waktu di lingkungan Pemprov Banten.
Kepastian regulasi dan penjelasan resmi dari pemerintah menjadi hal yang ditunggu, tidak hanya oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga oleh para pegawai yang berharap memperoleh kejelasan mengenai masa depan status kepegawaiannya.






