SERANG RAYA, ANALISTIS.COM – Wacana pengembangan habitat kedua badak jawa (Rhinoceros sondaicus) di Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, mulai menuai perhatian di Banten. Pemerintah daerah meminta rencana tersebut dijelaskan secara terbuka, terutama menyangkut urgensi, dasar kajian ilmiah, dan dampaknya terhadap keberlangsungan satwa langka yang selama ini hanya ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang.
Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menyatakan keberatan terhadap gagasan pemindahan sejumlah badak jawa dari kawasan konservasi tersebut.
Menurut Dimyati, keberadaan badak jawa tidak hanya memiliki arti penting dari sisi keanekaragaman hayati, tetapi juga telah menjadi bagian dari identitas dan warisan alam Provinsi Banten.
“Saya keberatan karena badak itu asetnya Banten. Kalau enggak ada badak, ya bukan Banten. Saya lihat ada apa ini badak dipindahkan, apa tidak mampu begitu? Atau seperti apa?” kata Dimyati kepada wartawan di Serang, Senin (16/11/2026).
Ia menilai keberadaan satwa langka tersebut harus dijaga sebagai bagian dari kekayaan alam yang diwariskan kepada generasi mendatang.
“Jadi peninggalan zaman purbakala yang masih tersisa yang harus kita jaga,” ujarnya.
Dimyati mengaku belum mengetahui secara menyeluruh pertimbangan yang mendasari munculnya wacana pemindahan tersebut. Karena itu, ia berencana memanggil pihak Balai Taman Nasional Ujung Kulon untuk meminta penjelasan mengenai kondisi habitat dan populasi badak jawa.
Ancaman Bencana Menjadi Pertimbangan Pemerintah
Wacana pengembangan habitat kedua badak jawa mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyampaikannya dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 di Antalya, Turki.
Hashim menilai konsentrasi seluruh populasi badak jawa di Ujung Kulon menyimpan risiko besar apabila kawasan tersebut dilanda bencana alam.
Ancaman gempa bumi, tsunami, hingga aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda menjadi sejumlah faktor yang melatarbelakangi gagasan tersebut.
Dalam forum tersebut, Hashim mengemukakan gagasan untuk memindahkan sejumlah individu badak jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, sebagai upaya membangun habitat alternatif.
Rencana itu juga dikaitkan dengan skema pendanaan konservasi melalui keterlibatan lembaga donor dan investor internasional.
Kementerian Kehutanan Tegaskan Masih Perlu Kajian
Di tengah berkembangnya penolakan, Kementerian Kehutanan menjelaskan bahwa pengembangan habitat kedua merupakan salah satu strategi jangka panjang untuk memperkuat perlindungan badak jawa.
Taman Nasional Alas Purwo menjadi salah satu kawasan yang potensial untuk dikaji. Namun, penyebutan kawasan tersebut belum berarti pemerintah telah menetapkan lokasi maupun memutuskan pelaksanaan pemindahan.
Gagasan tersebut masih membutuhkan kajian ilmiah, penilaian kesesuaian habitat, serta rekomendasi para ahli.
Sejumlah aspek harus diperhitungkan, mulai dari ketersediaan pakan alami, sumber air, daya dukung kawasan, kondisi kesehatan satwa, hingga potensi perkembangbiakan.
Belum adanya keputusan teknis mengenai jumlah badak yang akan dipindahkan, metode translokasi, maupun waktu pelaksanaan menunjukkan bahwa rencana tersebut masih berada dalam tahap pembahasan.
Pemerintah juga tetap menempatkan perlindungan dan pengamanan habitat badak jawa di Taman Nasional Ujung Kulon sebagai prioritas.
Perlindungan Satwa dan Peran Masyarakat Lokal
Dimyati turut menyoroti keterlibatan masyarakat adat Badui dan warga lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kawasan Ujung Kulon.
Menurutnya, masyarakat setempat memiliki kearifan lokal serta komitmen dalam menjaga habitat dan keberadaan satwa langka tersebut.
Ia juga menyebut badak jawa memiliki nilai sakral dalam kepercayaan masyarakat tertentu dan diyakini berkaitan dengan keselamatan wilayah dari ancaman bencana.
Persoalan pelestarian lingkungan yang melibatkan masyarakat adat sebelumnya juga menjadi perhatian dalam pemberitaan Analistis.com.
Baca Juga: 70 Ribu Bibit untuk Baduy, Tantangan Pemprov Banten Ada pada Perawatan dan Perlindungan Adat
Keterlibatan masyarakat lokal menjadi bagian penting dalam konservasi karena perlindungan kawasan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan warga yang hidup berdampingan dengan ekosistem tersebut.
Perhatian terhadap perlindungan satwa di Banten juga muncul dalam peristiwa lain. Seekor hiu paus sepanjang sekitar delapan meter sebelumnya ditemukan mati di Pantai Tenjolaya, Kabupaten Lebak.
Baca Juga: Hiu Paus 8 Meter Ditemukan Mati di Pantai Tenjolaya Lebak, Dievakuasi dengan Ekskavator
Dua peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kelestarian satwa dan lingkungan membutuhkan perhatian berkelanjutan, termasuk pengawasan terhadap habitat serta aktivitas manusia di sekitarnya.
Masa Depan Badak Jawa Tidak Bisa Diputuskan Secara Terburu-buru
Perdebatan mengenai habitat kedua badak jawa memperlihatkan adanya dua kepentingan yang harus diperhitungkan secara bersamaan.
Di satu sisi, konsentrasi populasi pada satu kawasan membuat spesies ini rentan terhadap bencana berskala besar. Di sisi lain, pemindahan satwa dari habitat aslinya juga mengandung risiko ekologis yang tidak sederhana.
Karena itu, keputusan mengenai habitat kedua tidak cukup didasarkan pada pertimbangan ketersediaan kawasan atau ancaman bencana semata. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap langkah benar-benar memberikan manfaat konservasi yang terukur.
Dimyati mengaku akan memanggil pihak Balai Taman Nasional Ujung Kulon untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Ia juga menyebut penolakan terhadap wacana tersebut datang dari sejumlah kalangan, termasuk ulama, pengamat, dan organisasi lingkungan.
“Nanti saya panggil deh TNUK-nya. Tapi itu tadi nanti alasannya apa, kita lihat. Karena banyak yang menolak,” tandasnya.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut apakah badak jawa harus tetap berada di Banten atau dikembangkan populasinya di kawasan lain.
Lebih jauh, pemerintah dihadapkan pada tantangan membangun sistem konservasi yang mampu melindungi spesies langka dari berbagai ancaman, termasuk bencana alam dan tekanan terhadap habitat.
Pengembangan habitat kedua dapat menjadi langkah strategis apabila didukung kajian ilmiah yang kuat, kesiapan kawasan, serta pengawasan jangka panjang. Namun, perlindungan Ujung Kulon tidak boleh melemah hanya karena pemerintah mulai mempertimbangkan kawasan alternatif.
Keterbukaan pemerintah menjadi penting agar publik mengetahui dasar ilmiah, perhitungan risiko, serta mekanisme pengambilan keputusan sebelum kebijakan konservasi berskala besar dilaksanakan.
Sebab, menyelamatkan badak jawa bukan semata-mata mempertahankan simbol kebanggaan suatu daerah, melainkan tanggung jawab negara dalam menjaga salah satu warisan keanekaragaman hayati Indonesia yang keberadaannya tidak tergantikan.






