JAKARTA – Komisi IX DPR RI menggelar rapat tertutup bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang pada Senin (15/6/2026). DPR menyebut pembahasan dilakukan secara tertutup karena pagu indikatif anggaran Program Makan Bergizi tahun 2027 yang dibahas masih bersifat sementara dan belum mencerminkan kebutuhan program di bawah kepemimpinan baru BGN.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan rapat pembahasan anggaran di Komisi IX selama ini memang lazim digelar secara tertutup.
Namun, menurut dia, terdapat alasan lain yang membuat rapat perdana bersama Kepala BGN yang baru tidak dibuka untuk umum.
Menurut Charles, pagu indikatif anggaran 2027 yang dipresentasikan kepada DPR masih menggunakan rancangan yang disusun pada masa kepemimpinan sebelumnya. Karena itu, angka yang dibahas dinilai belum dapat dijadikan acuan final dalam perencanaan program tahun depan.
“Kalau rapat di Komisi IX memang selama ini dilakukan tertutup ketika membahas anggaran,” kata Charles kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa BGN saat ini masih menyusun ulang sejumlah program prioritas, termasuk menghitung kembali jumlah penerima manfaat, kebutuhan operasional, serta alokasi anggaran yang dinilai paling sesuai dengan target pemerintah pada 2027.
“Pagu anggaran indikatif yang saat ini disajikan adalah pagu anggaran yang disiapkan oleh kepemimpinan lama,” ujarnya.
Menurut Charles, proses penyusunan ulang tersebut diperlukan agar program yang dijalankan memiliki dasar perencanaan yang lebih akurat dan sesuai dengan arah kebijakan pimpinan baru.
“Termasuk jumlah penerima manfaatnya berapa, sehingga apapun anggaran yang ditampilkan saat ini belum merupakan angka yang akurat,” katanya.
Badan Gizi Nasional merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, salah satu program strategis pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok masyarakat rentan lainnya.
Charles menilai penyampaian angka anggaran yang masih bersifat tentatif kepada publik berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Oleh sebab itu, DPR dan BGN memilih menyelesaikan terlebih dahulu proses penyesuaian sebelum menyampaikan angka yang lebih pasti kepada masyarakat.
“Lebih baik tidak disampaikan secara terbuka daripada akhirnya menimbulkan berbagai miskonsepsi,” ujarnya.
Selain melakukan penyusunan ulang program, BGN juga disebut tengah melakukan langkah efisiensi dan refocusing terhadap sejumlah target penerima manfaat. Menurut Charles, proses tersebut dapat memengaruhi kebutuhan anggaran yang nantinya akan diajukan kepada DPR.
Meski demikian, Komisi IX meminta proses penyempurnaan perencanaan tidak berlangsung terlalu lama. DPR memberikan waktu sekitar satu bulan kepada BGN untuk menyelesaikan penyesuaian program sekaligus merumuskan kebutuhan anggaran yang lebih rinci.
“Saat ini sudah ada pagu indikatif yang disampaikan, tetapi dengan catatan bahwa masih akan banyak penyesuaian,” tuturnya.
Hingga berita ini ditulis, DPR belum mengungkap secara rinci besaran pagu indikatif yang dibahas dalam rapat tertutup tersebut. Sementara itu, pihak BGN juga belum menyampaikan keterangan tambahan terkait proses penyusunan ulang anggaran tahun 2027.
Analistis
Di balik keputusan menutup rapat dari publik, terdapat persoalan yang lebih besar daripada sekadar mekanisme pembahasan anggaran. Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional membuat sejumlah asumsi perencanaan harus dievaluasi kembali, mulai dari cakupan penerima manfaat hingga kebutuhan pendanaan yang diperlukan untuk menjalankan program dalam skala nasional.
Situasi ini menunjukkan bahwa pemerintah masih berupaya mencari formulasi yang paling realistis antara target perluasan manfaat Program Makan Bergizi dengan kemampuan fiskal negara. Semakin besar jumlah penerima manfaat yang ingin dijangkau, semakin besar pula kebutuhan anggaran yang harus disiapkan dan diawasi penggunaannya.
Konsolidasi anggaran di BGN juga menjadi indikator penting untuk mengukur seberapa siap pemerintah mempertahankan keberlanjutan Program Makan Bergizi di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan belanja negara yang terus meningkat. Karena itu, penyusunan ulang anggaran bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian dari upaya memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Tenggat waktu satu bulan yang diberikan DPR menjadi momentum penting bagi BGN untuk membuktikan bahwa program prioritas nasional tersebut tidak hanya memiliki target yang ambisius, tetapi juga perencanaan yang matang, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, publik tidak hanya menunggu kepastian besaran anggaran, tetapi juga efektivitas program dalam menjawab persoalan gizi masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.
Tim Analistis.
