JAKARTA – Sebanyak 1.461.169 lansia dan penyandang disabilitas tunggal miskin berpotensi tidak menerima bantuan sosial pada 2027 apabila usulan tambahan anggaran Kementerian Sosial sebesar Rp22,49 triliun tidak disetujui dalam pembahasan anggaran negara.
Hal itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Menurut Gus Ipul, pagu indikatif Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp84,71 triliun belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan program perlindungan sosial yang menjadi tanggung jawab kementeriannya.
“Kami perlu menyampaikan ini dengan jujur. Jika usulan tambahan Rp22,49 triliun tidak dapat terpenuhi, dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan, dalam pagu indikatif yang tersedia saat ini belum terdapat alokasi anggaran untuk bantuan langsung berkelanjutan bagi lansia dan penyandang disabilitas tunggal miskin.
“Tidak ada satu rupiah pun dalam pagu indikatif untuk bantuan langsung berkelanjutan bagi 1,46 juta lansia dan disabilitas tunggal miskin,” ujarnya.
Enam Kelompok Terdampak
Kementerian Sosial mengidentifikasi enam kelompok penerima manfaat yang berpotensi terdampak apabila tambahan anggaran tersebut tidak terpenuhi.
Pertama, sebanyak 1.461.169 lansia dan penyandang disabilitas tunggal miskin berpotensi tidak memperoleh bantuan langsung berkelanjutan karena kebutuhan anggaran sebesar Rp3,51 triliun belum tersedia.
Kedua, sekitar 420.000 keluarga berpotensi tidak mendapatkan bantuan sembako melalui program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) akibat kekurangan anggaran sebesar Rp1,1 triliun.
Ketiga, sebanyak 270.000 anak yatim piatu berpotensi tidak memperoleh bantuan atensi rehabilitasi sosial dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp648 miliar.
Keempat, operasional program Sekolah Rakyat berpotensi terganggu akibat kekurangan anggaran sekitar Rp3,64 triliun.
“Operasional Sekolah Rakyat pada 2027 masih kekurangan anggaran. Tentu hal ini akan memengaruhi keberlangsungan proses belajar mengajar,” ujar Gus Ipul.
Kelima, sebanyak 5.133 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan sekitar 390.000 keluarga penerima manfaat berpotensi tidak memperoleh dukungan program tali asih dan graduasi.
Keenam, sebanyak 70.510 penyandang disabilitas diperkirakan tidak dapat menerima layanan atensi sosial secara optimal karena keterbatasan anggaran yang tersedia.
“Setiap rupiah mewakili satu warga negara yang seharusnya dilindungi oleh negara,” tegas Gus Ipul.
Elfan.







2 komentar