JAKARTA – Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, meminta PDI-P memperjelas posisi politiknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, jika memilih berada di luar pemerintahan, PDI-P sebaiknya bersikap sebagai oposisi secara tegas dan tidak menunjukkan sikap yang dinilai masih “abu-abu”.
“Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata,” ujar Jazilul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Pernyataan tersebut muncul di tengah berkembangnya spekulasi yang mengaitkan sejumlah tokoh dengan aksi mahasiswa yang belakangan menjadi sorotan publik. Spekulasi tersebut telah dibantah secara resmi oleh PDI-P.
Jazilul menilai pemerintah bersama partai-partai pendukung Presiden Prabowo saat ini tengah berupaya menjalankan berbagai program strategis yang telah direncanakan. Karena itu, menurutnya, seluruh elemen politik perlu menunjukkan posisi yang jelas agar pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan sesuai target.
“Jadi, kami harap, posisinya jelas, jangan abu-abu. Kita sedang bergerak agar semua program berjalan sesuai dengan target. Dan kita tahu, ya, kita semua membutuhkan persatuan, soliditas untuk menjalankan semua program Presiden,” jelasnya.
Menurut Jazilul, hingga kini posisi politik PDI-P masih belum terlihat tegas. Ia juga mempertanyakan konsep “partai penyeimbang” yang selama ini disampaikan PDI-P.
“Belum, belum. Karena selama ini memang ada kesan gitu, di sana dan di sini, belum tegas posisinya. Menyeimbangkan kayak apa, itu nggak paham,” ucap Jazilul.
Meski demikian, ia menegaskan tidak ingin mencampuri urusan internal PDI-P, termasuk terkait penjelasan bahwa kehadiran Andi Widjajanto dalam demonstrasi mahasiswa tidak mewakili sikap resmi partai.
“Ya tentu itu kita tidak ikut pada urusan rumah tangga PDI-P. Tetap apa pun posisi kerja sama tentu ada. Namun, sikap yang tegas lebih kita hargai daripada bilang A yang dikerjakan B,” katanya.
PDI-P Bantah Terlibat Demonstrasi
Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P, Said Abdullah, membantah tudingan yang mengaitkan partainya dengan upaya menggerakkan demonstrasi mahasiswa yang belakangan menjadi sorotan publik.
Menurut Said, sesuai arahan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, partai tidak pernah terlibat dalam mengorganisir aksi demonstrasi, baik yang terjadi pada Agustus 2025 maupun aksi mahasiswa yang digelar di kawasan Bundaran HI.
“Dipastikan, PDI-P, sesuai dengan perintah Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, terhadap berbagai demonstrasi, baik akhir Agustus yang lalu maupun turunnya adik-adik mahasiswa, tidak ada sama sekali keterlibatan dari PDI-P,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Said juga meminta publik tidak menafsirkan kehadiran tokoh tertentu dalam suatu kegiatan sebagai keterlibatan resmi partai. Ia mencontohkan kabar kemunculan Andi Widjajanto yang sempat terlihat di sekitar aksi demonstrasi mahasiswa.
“Termasuk ketika termonitor oleh berbagai pihak, keikutsertaan atau jalan-jalan yang terlihat seperti Andi Widjajanto, itu sama sekali tidak boleh ditafsirkan bahwa itu adalah PDI-P,” ujarnya.
Meski membantah terlibat dalam demonstrasi, Said menegaskan PDI-P tetap memandang aksi mahasiswa sebagai bagian dari penyampaian aspirasi yang sah dalam negara demokrasi. Menurutnya, pemerintah perlu terbuka terhadap berbagai kritik yang disampaikan mahasiswa.
“Kalau PDI-P mengimbau sebagaimana yang saya sampaikan, lebih arif, lebih bijak, pemerintah terbuka saja terhadap kritik itu. Dan penting bagi pemerintah menjadi pendengar yang baik,” kata Said.
Ia juga menilai masih terdapat sejumlah kebijakan pemerintah yang perlu diperbaiki, termasuk terkait tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) yang belakangan menjadi sorotan publik.
Meski demikian, hingga saat ini PDI-P belum menyampaikan secara resmi apakah akan mengambil posisi sebagai oposisi penuh atau tetap mempertahankan konsep “partai penyeimbang” di luar pemerintahan. Situasi inilah yang kemudian memunculkan perdebatan mengenai arah politik PDI-P di tengah konfigurasi kekuatan politik nasional yang didominasi partai-partai pendukung pemerintah.
Pertarungan Narasi Politik
Di balik perdebatan tersebut, tersimpan dinamika politik yang lebih besar mengenai posisi PDI-P pasca-Pilpres 2024.
Sebagai partai peraih suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif, PDI-P memilih berada di luar pemerintahan. Namun berbeda dengan pola oposisi konvensional, partai berlambang banteng itu beberapa kali menyebut dirinya sebagai “partai penyeimbang”.
Konsep inilah yang kini dipertanyakan oleh Jazilul dan sebagian kalangan pendukung pemerintah.
Dari sudut pandang koalisi pemerintahan, keberadaan partai besar di luar kabinet tetapi tidak secara tegas menyebut diri sebagai oposisi dianggap dapat menimbulkan persepsi ambiguitas politik. Terlebih ketika kritik terhadap pemerintah muncul bersamaan dengan meningkatnya aktivitas kelompok masyarakat sipil maupun mahasiswa.
Di sisi lain, PDI-P selama ini menyatakan memilih posisi sebagai “partai penyeimbang” yang tidak sepenuhnya berseberangan dengan pemerintah, tetapi juga tidak menjadi bagian dari koalisi. Posisi tersebut dinilai memberi ruang bagi partai untuk tetap menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah tanpa harus menempatkan diri sebagai oposisi penuh.
Sikap Said Abdullah yang mengkritisi tata kelola BGN menjadi salah satu contoh bagaimana PDI-P mencoba memainkan peran tersebut. Kritik disampaikan terhadap kebijakan yang dinilai perlu diperbaiki, namun tidak dalam kerangka menolak seluruh agenda pemerintah.
Demokrasi dan Kebutuhan Keseimbangan Politik
Permintaan PKB agar PDI-P menentukan posisi secara tegas mencerminkan kebutuhan pemerintah terhadap stabilitas politik guna menjalankan berbagai program prioritas nasional.
Namun dalam sistem demokrasi, keberadaan kekuatan politik di luar pemerintahan juga memiliki fungsi penting sebagai mekanisme pengawasan terhadap jalannya kekuasaan. Kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak selalu identik dengan upaya melemahkan pemerintahan, melainkan bagian dari proses demokrasi yang sehat.
Karena itu, perdebatan mengenai apakah PDI-P harus menjadi oposisi penuh atau tetap menjadi partai penyeimbang sesungguhnya mencerminkan pencarian format baru hubungan antara pemerintah dan oposisi pada era pemerintahan Prabowo.
Oposisi di Era Koalisi Gemuk
Konfigurasi politik pasca-Pilpres 2024 menghadirkan situasi yang berbeda dibanding beberapa periode pemerintahan sebelumnya. Sebagian besar partai politik kini berada dalam barisan pendukung pemerintah, sehingga ruang oposisi di parlemen menjadi lebih terbatas. Dalam kondisi tersebut, posisi PDI-P sebagai partai terbesar yang berada di luar pemerintahan menjadi sorotan karena dianggap memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan politik.
Di satu sisi, pemerintah membutuhkan stabilitas politik untuk menjalankan berbagai program prioritas nasional. Namun di sisi lain, demokrasi juga memerlukan mekanisme pengawasan yang efektif agar setiap kebijakan tetap dapat diuji melalui kritik, masukan, dan kontrol publik. Karena itu, perdebatan mengenai posisi PDI-P tidak hanya menyangkut kepentingan partai semata, tetapi juga menyentuh persoalan yang lebih luas mengenai bagaimana fungsi oposisi dijalankan dalam sistem politik Indonesia saat ini.
Analisis
Pada akhirnya, yang sedang dipertanyakan bukan sekadar posisi PDI-P, melainkan arah demokrasi pasca-Pilpres 2024. Ketika PKB meminta kejelasan sikap politik, yang sebenarnya mengemuka adalah perdebatan mengenai bagaimana peran partai di luar pemerintahan dijalankan di tengah dominasi koalisi pendukung Presiden Prabowo.
Dalam praktik demokrasi, ketika mayoritas kekuatan politik berada dalam satu barisan pemerintahan, efektivitas fungsi kritik dan pengawasan kerap menjadi bahan perdebatan di kalangan akademisi, pengamat politik, maupun masyarakat sipil. Karena itu, keberadaan partai di luar pemerintahan sering dipandang sebagai salah satu elemen penting untuk menjaga keseimbangan politik dan memastikan proses pengawasan terhadap kebijakan publik tetap berjalan.
Di sisi lain, PDI-P selama ini menyatakan memilih posisi sebagai “partai penyeimbang” yang tidak sepenuhnya berseberangan dengan pemerintah, tetapi juga tidak menjadi bagian dari koalisi. Posisi tersebut dinilai memberi ruang bagi partai untuk mendukung kebijakan yang dianggap sejalan dengan kepentingan publik sekaligus menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dianggap perlu diperbaiki.
Dalam konteks itu, polemik mengenai apakah PDI-P merupakan oposisi, mitra kritis, atau partai penyeimbang sesungguhnya bukan sekadar persoalan label politik. Perdebatan tersebut mencerminkan dinamika yang lebih luas mengenai bagaimana mekanisme checks and balances bekerja di tengah konfigurasi politik nasional saat ini.
Di tengah dominasi koalisi pendukung Presiden Prabowo di parlemen, polemik ini menunjukkan bahwa konsolidasi politik nasional belum sepenuhnya selesai. Pertanyaan mengenai siapa yang menjalankan fungsi oposisi efektif masih menjadi isu penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi, memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan, serta memastikan setiap kebijakan publik tetap berada dalam koridor akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas.
Pada akhirnya, kejelasan posisi politik tidak hanya penting bagi partai-partai politik, tetapi juga bagi publik untuk memahami bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan akan berjalan dalam lima tahun pemerintahan mendatang.
Elfan.






