JAKARTA, ANALISTIS.COM — Kasus klaster hunian mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, memasuki babak baru setelah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mengungkap hasil investigasi internal.
Temuan terbaru tidak lagi sebatas soal keberadaan bangunan dengan fasilitas mewah di lingkungan lapas. Kementerian Imipas mengakui bahwa sejumlah hunian tersebut digunakan oleh warga binaan.
Fakta itu sekaligus membuka persoalan yang lebih besar: bagaimana narapidana bisa memperoleh akses terhadap ruang yang semestinya berada dalam sistem pengawasan pemasyarakatan.
Inspektur Jenderal Kementerian Imipas Rudi Setiawan mengatakan, bangunan-bangunan tersebut pada awalnya diperuntukkan sebagai tempat menerima kunjungan keluarga atau relasi warga binaan, terutama untuk narapidana perkara korupsi.
Namun hasil investigasi menemukan adanya warga binaan yang menggunakan hunian tersebut.
“Rumah-rumah tersebut diperuntukkan untuk menerima kunjungan relasi keluarga dari warga binaan. Ini terutama adalah perkara korupsi,” kata Rudi dalam konferensi pers bersama Ombudsman RI di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Senin (5/10/2026).
Baca Juga: Barang Mewah Lapas Cibinong Dipindahkan ke Kandang Sapi, 17 ASN Disanksi
Nama Jimmy Masrin hingga Heru Hidayat Muncul
Investigasi Imipas menyebut sejumlah warga binaan yang dikaitkan dengan penggunaan fasilitas tersebut.
Mereka antara lain Jimmy Masrin, terpidana kasus korupsi kredit fiktif di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Indra Kesuma alias Indra Kenz, terpidana perkara investasi Binomo, serta Heru Hidayat, terpidana kasus korupsi PT ASABRI.
Rudi juga menyebut nama Ahmad Albani dan Hasan Tjhie dalam rangkaian temuan tersebut.
Pengungkapan ini penting karena sebelumnya persoalan Cibinong banyak berkutat pada pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya menggunakan bangunan-bangunan tersebut.
Kini, berdasarkan hasil investigasi internal, Imipas menyatakan warga binaan memang berada dan menggunakan sebagian hunian tersebut.
Dengan demikian, persoalan Cibinong bergeser dari sekadar temuan fasilitas tidak lazim menjadi persoalan mengenai akses, pengawasan dan perlakuan terhadap warga binaan.
Tiga Kontainer dan Nama Indra Kenz
Nama Indra Kenz menjadi salah satu perkembangan paling serius dalam investigasi tersebut.
Rudi mengungkap tiga kontainer yang tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN), tetapi menurut hasil pemeriksaan, isi di dalamnya diadakan oleh warga binaan.
Salah satu warga binaan yang dikaitkan dengan fasilitas tersebut adalah Indra Kesuma alias Indra Kenz.
“Kontainer ini semua tercatat, tercatat di barang milik negara, tetapi isinya diadakan oleh warga binaan. Sebagaimana sudah ketemu di sana dan salah satunya adalah itu Indra Kesuma, Indra Kenz,” ujar Rudi.
Kementerian Imipas belum memerinci barang atau fasilitas apa saja yang berada di dalam kontainer tersebut.
Namun, temuan itu kini berdampak langsung terhadap status pembebasan bersyarat Indra Kenz.
Inspektorat Jenderal Kementerian Imipas merekomendasikan pencabutan pembebasan bersyarat tersebut kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Menteri Imipas Agus Andrianto kemudian memastikan pembebasan bersyarat Indra Kenz akan dicabut karena terdapat persoalan dalam proses remisinya.
Remisi Kini Ikut Diaudit
Di sinilah kasus Cibinong berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.
Menteri Imipas memerintahkan Inspektorat Jenderal melakukan audit terhadap proses pemberian remisi narapidana.
Langkah tersebut dilakukan setelah muncul temuan Ombudsman terkait dugaan pungutan liar dalam layanan pemasyarakatan.
“Sekarang remisi lagi saya suruh audit sama Pak Itjen. Kalau mereka ada temuannya, ya kita akan proses,” kata Agus.
Audit tersebut menjadi penting karena remisi bukan sekadar fasilitas tambahan bagi narapidana. Remisi dapat memengaruhi lamanya seseorang menjalani pidana dan dalam kondisi tertentu berhubungan dengan pemenuhan syarat memperoleh hak integrasi, termasuk pembebasan bersyarat.
Dalam kasus Indra Kenz, pemerintah kini menyatakan proses remisinya bermasalah dan pembebasan bersyaratnya akan dicabut.
Artinya, persoalan yang terbuka di Lapas Cibinong mulai merambat dari fasilitas khusus menuju mekanisme pemberian hak warga binaan.
Baca Juga: Ombudsman Konfirmasi Dugaan Jimmy Masrin di Hunian Mewah Lapas Cibinong, Imipas Ungkap Asal Foto
Jimmy Masrin dan Barang-Barang di Hunian
Investigasi Imipas juga memberikan kepastian baru mengenai Jimmy Masrin.
Rudi membenarkan bahwa Jimmy Masrin menggunakan salah satu rumah di kawasan Lapas Cibinong.
Barang-barang yang ditemukan di dalam rumah tersebut, termasuk minuman beralkohol yang berada di dalam kulkas, disebut merupakan milik warga binaan yang menempati rumah tersebut.
Rudi secara khusus membantah bahwa barang tersebut merupakan milik Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Lapas Cibinong sebagaimana keterangan sebelumnya.
“Jadi barang-barang yang di sana itu milik Pak Jimmy Masrin dan yang terlihat di dalam kamera itu adalah Pak Jimmy Masrin,” ujar Rudi.
Pernyataan tersebut sekaligus memberikan perkembangan baru atas dugaan keterkaitan Jimmy dengan hunian yang sebelumnya telah diberitakan Analistis.com.
Kalapas Dipecat, 16 ASN Lain Dijatuhi Sanksi
Investigasi internal Kementerian Imipas juga berujung pada sanksi terhadap pegawai.
Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto diberhentikan sebagai aparatur sipil negara.
Selain itu, 16 ASN lainnya dikenai hukuman disiplin dengan tingkat berbeda.
Rudi menyebut lima pegawai direkomendasikan mendapat hukuman disiplin berat, sedangkan 11 lainnya mendapat hukuman disiplin sedang.
Dengan demikian, total 17 ASN telah dikenai sanksi dalam rangkaian kasus tersebut.
Namun, sanksi administratif tersebut belum otomatis menjawab persoalan paling mendasar dalam kasus Cibinong.
Persoalan Sebenarnya Ada pada Sistem
Kasus ini tidak lagi cukup dibaca sebagai cerita tentang rumah mewah di balik tembok lapas.
Ada tiga lapisan persoalan yang kini terlihat.
Pertama, akses. Bagaimana warga binaan dapat menggunakan hunian yang berada di lingkungan lapas?
Kedua, pengawasan. Bagaimana fasilitas tersebut dapat digunakan dan bertahan hingga ditemukan melalui pemeriksaan Ombudsman?
Ketiga, integritas hak warga binaan. Jika proses remisi dan pembebasan bersyarat ikut dipersoalkan, maka pemeriksaan tidak boleh berhenti pada pegawai yang berada di lapangan.
Di sinilah audit remisi menjadi penting.
Jika memang ditemukan pelanggaran, pemerintah harus menjelaskan apakah persoalan tersebut merupakan kasus individual atau menunjukkan kelemahan sistem yang lebih luas.
Sebab, pemberhentian satu kepala lapas dan pemberian sanksi kepada sejumlah pegawai hanya menyelesaikan sisi administratif.
Yang belum sepenuhnya terjawab adalah bagaimana sistem pengawasan pemasyarakatan bisa memungkinkan perlakuan khusus terhadap warga binaan berlangsung di dalam lingkungan yang seharusnya memiliki kontrol ketat.
Kasus Cibinong dengan demikian memasuki fase yang berbeda.
Bukan lagi sekadar mencari tahu siapa yang tinggal di rumah mewah.
Pertanyaan yang jauh lebih penting sekarang adalah:
siapa yang memberi akses, bagaimana pengawasan bisa dilewati, dan apakah keistimewaan fasilitas tersebut pernah beririsan dengan pemberian hak pemasyarakatan seperti remisi dan pembebasan bersyarat?
Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah kasus Cibinong hanya berakhir sebagai skandal di satu lapas, atau menjadi pintu masuk untuk membenahi tata kelola pemasyarakatan secara lebih luas.
Penulis: Arya
2 komentar