JAKARTA, ANALISTIS.COM — Ada paradoks dalam penetapan biaya haji 2027.
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ditetapkan rata-rata Rp98.466.351 per jemaah. Angka tersebut meningkat sekitar Rp11 juta dibandingkan BPIH 2026.
Namun kenaikan biaya penyelenggaraan tidak membuat uang yang harus disiapkan calon jemaah untuk pelunasan ikut naik.
Justru sebaliknya.
Rata-rata pelunasan jemaah haji 2027 menjadi Rp23.048.825, lebih rendah sekitar Rp3,38 juta dibandingkan pelunasan rata-rata pada 2026 sebesar Rp26.433.807.
Pertanyaannya kemudian sederhana, tetapi penting: mengapa biaya penyelenggaraan haji hampir menyentuh Rp100 juta, sementara pelunasan jemaah justru turun?
Jawabannya ada pada struktur pembiayaan haji yang membuat seluruh biaya penyelenggaraan tidak dibebankan langsung kepada jemaah.
BPIH Nyaris Rp100 Juta, Jemaah Tidak Menanggung Semuanya
Pemerintah dan DPR melalui Komisi VIII menyepakati BPIH 2027 rata-rata sebesar Rp98.466.351 per jemaah.
Dari angka tersebut, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang menjadi komponen biaya yang dibayar jemaah ditetapkan sebesar Rp54.648.825, atau 55,50 persen dari total BPIH.
Sementara 44,50 persen atau Rp43.817.526 berasal dari nilai manfaat hasil pengelolaan keuangan haji.
BPKH mencatat nilai manfaat yang digunakan untuk penyelenggaraan haji 2027 mencapai sekitar Rp8,83 triliun.
Artinya, angka hampir Rp100 juta tersebut bukan seluruhnya tagihan yang harus dibayar calon jemaah.
Ada bagian yang dibayar jemaah.
Ada bagian yang berasal dari nilai manfaat dana haji.
Dan pada 2027 terdapat pula dukungan subsidi pemerintah.
Di sinilah persoalan biaya haji menjadi lebih besar daripada sekadar angka yang tercantum dalam keputusan pemerintah.
Dari Rp54,6 Juta Menjadi Rp23 Juta
Secara nominal, Bipih 2027 memang ditetapkan Rp54.648.825.
Tetapi angka tersebut tidak dibayarkan sekaligus oleh jemaah.
Calon jemaah sebelumnya telah menyetorkan dana awal sebesar Rp25 juta.
Kemudian terdapat saldo nilai manfaat dalam virtual account jemaah rata-rata sekitar Rp3,4 juta.
Pemerintah juga memberikan subsidi sekitar Rp3,2 juta per jemaah.
Setelah seluruh komponen tersebut diperhitungkan, rata-rata pelunasan jemaah menjadi Rp23.048.825.
Dengan demikian, jemaah yang berangkat pada 2027 justru menghadapi kewajiban pelunasan yang lebih ringan dibandingkan tahun sebelumnya.
Tetapi ada satu hal yang perlu digarisbawahi.
Pelunasan yang lebih rendah bukan berarti biaya penyelenggaraan haji menjadi lebih murah.
Yang berubah adalah bagaimana biaya tersebut dibagi dan siapa yang menanggungnya.
Subsidi Prabowo Datang di Titik yang Menentukan
Subsidi pemerintah sekitar Rp3,2 juta per jemaah menjadi salah satu komponen yang menahan beban pelunasan.
Keputusan tersebut muncul dalam pembahasan BPIH 2027 antara pemerintah dan DPR.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai subsidi tersebut.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan pemerintah tidak ingin kondisi geopolitik dan perubahan biaya operasional di luar negeri semakin membebani calon jemaah.
Karena itu, pemerintah memilih mengambil sebagian beban agar kemampuan jemaah tetap terjaga.
Bagi calon jemaah, kebijakan tersebut tentu menjadi kabar baik.
Namun dari perspektif kebijakan publik, pertanyaan berikutnya justru lebih penting:
sampai sejauh mana pola pembiayaan tersebut dapat dipertahankan?
Baca Juga: Di Balik Kenaikan Pertamax, Dilema Prabowo Menjaga Fiskal Negara dan Daya Beli Rakyat
Hampir Separuh BPIH Berasal dari Nilai Manfaat
Porsi nilai manfaat sebesar 44,50 persen bukan angka kecil.
Secara rata-rata, nilainya mencapai Rp43.817.526 per jemaah.
Total nilai manfaat yang digunakan untuk penyelenggaraan haji 2027 mencapai sekitar Rp8,83 triliun.
Artinya, pembiayaan haji Indonesia tidak hanya bertumpu pada pembayaran langsung jemaah.
Ada sistem pengelolaan dana haji yang bekerja di belakangnya.
Model tersebut memungkinkan jemaah yang berangkat mendapatkan beban langsung yang lebih ringan.
Namun pada saat yang sama, ada jutaan calon jemaah yang masih berada dalam daftar tunggu.
Karena itu, penggunaan nilai manfaat tidak bisa dilihat hanya dari kepentingan jemaah yang berangkat pada 2027.
Ada pula kepentingan jemaah yang baru akan berangkat beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun mendatang.
Keseimbangan antara jemaah yang berangkat sekarang dan jemaah masa tunggu menjadi salah satu persoalan penting dalam keberlanjutan pembiayaan haji.
Baca Juga: BGN Ubah Insentif MBG Jadi Rp2.000 per Porsi, Efisiensi Anggaran Kini Diuji
Biaya Naik, Negara Menahan Beban Jemaah
BPIH 2027 terdiri dari sejumlah komponen besar.
Biaya penerbangan berada di kisaran Rp38,5 juta per jemaah, biaya operasional di Arab Saudi sekitar Rp54,3 juta, sementara komponen biaya dalam negeri sekitar Rp5,64 juta.
Biaya tersebut mencakup kebutuhan penyelenggaraan haji mulai dari penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi hingga pelayanan jemaah selama berada di Tanah Suci.
Karena itu, kenaikan BPIH tidak bisa langsung dibaca sebagai pemborosan.
Ada biaya riil yang memang harus ditanggung untuk menyelenggarakan ibadah haji.
Yang menjadi menarik adalah cara pemerintah membagi beban tersebut.
Jemaah membayar sebagian.
Nilai manfaat menanggung bagian yang besar.
Pemerintah kemudian masuk melalui subsidi.
Dengan pola tersebut, kenaikan biaya penyelenggaraan tidak sepenuhnya diteruskan kepada calon jemaah.
Tetapi Ada Pertanyaan yang Tidak Boleh Hilang
Kebijakan menurunkan beban pelunasan jelas memberikan manfaat bagi calon jemaah.
Namun semakin besar porsi biaya yang ditutup melalui nilai manfaat dan APBN, semakin penting pula transparansi mengenai struktur pembiayaannya.
Publik perlu mengetahui dengan jelas bagaimana biaya hampir Rp100 juta tersebut terbentuk.
Berapa untuk penerbangan?
Berapa untuk akomodasi?
Berapa untuk konsumsi?
Berapa untuk transportasi?
Berapa untuk pelayanan di Arafah, Muzdalifah dan Mina?
Dan berapa yang akhirnya ditanggung melalui nilai manfaat serta anggaran negara?
Pertanyaan tersebut bukan berarti kebijakan pemerintah bermasalah.
Justru sebaliknya.
Semakin besar dana masyarakat dan dana negara yang terlibat, semakin tinggi pula kebutuhan terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Masyarakat bukan hanya membutuhkan angka pelunasan.
Masyarakat juga berhak memahami bagaimana angka tersebut bisa menjadi Rp23 juta ketika biaya penyelenggaraan sebenarnya mendekati Rp100 juta.
Tantangannya Bukan Sekadar Membuat Haji Lebih Murah
Penetapan BPIH 2027 menunjukkan pemerintah memilih menahan beban langsung jemaah meskipun biaya penyelenggaraan meningkat.
Bagi calon jemaah, keputusan tersebut memberikan ruang bernapas.
Namun pekerjaan pemerintah tidak berhenti pada penetapan biaya.
Biaya penerbangan dapat berubah.
Kurs rupiah dapat bergerak.
Harga layanan di Arab Saudi dapat meningkat.
Situasi geopolitik dapat berubah.
Sementara jumlah calon jemaah yang masih menunggu keberangkatan tetap besar.
Karena itu, keberhasilan kebijakan haji tidak cukup diukur dari apakah pelunasan tahun 2027 turun.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah sistem tersebut tetap sehat ketika digunakan untuk jemaah pada tahun-tahun berikutnya.
Pelunasan Turun, Ujian Justru Berlanjut
BPIH 2027 pada akhirnya memperlihatkan dua wajah kebijakan haji.
Di satu sisi, negara hadir untuk menahan beban jemaah.
Di sisi lain, pemerintah dan BPKH harus memastikan kebijakan tersebut tidak mengorbankan keberlanjutan pengelolaan dana haji.
Total biaya penyelenggaraan hampir Rp100 juta per jemaah.
Namun jemaah tidak membayar seluruhnya.
Sebagian berasal dari setoran awal.
Sebagian berasal dari nilai manfaat.
Sebagian lagi diperkuat melalui subsidi pemerintah.
Karena itu, angka pelunasan Rp23 juta tidak boleh dibaca sendirian.
Angka tersebut adalah hasil dari sebuah sistem pembiayaan yang jauh lebih besar.
Pada akhirnya, tantangan pemerintah bukan sekadar membuat haji terasa lebih murah bagi jemaah yang berangkat pada 2027.
Tantangannya adalah memastikan biaya tetap terjangkau, kualitas pelayanan tetap terjaga, dana haji tetap sehat, dan hak jemaah yang masih menunggu tidak tergerus.
Sebab ukuran keberhasilan penyelenggaraan haji bukan hanya ketika calon jemaah mampu melunasi biaya keberangkatan.
Ukuran yang lebih penting adalah ketika jemaah hari ini terlindungi tanpa membuat jemaah masa depan harus membayar harga yang lebih mahal.
Di situlah keputusan biaya haji 2027 harus terus diawasi.
Penulis: Sugeng
