SERANG – Pemerintah Provinsi Banten mulai mengambil langkah strategis untuk menjadikan pekerja migran sebagai salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat. Langkah itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur Banten Andra Soni dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin di Gedung Kementerian P2MI/BP2MI, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2026).
Kerja sama tersebut tidak hanya berfokus pada penempatan tenaga kerja ke luar negeri, tetapi juga membangun ekosistem pekerja migran yang terintegrasi mulai dari pelatihan, peningkatan kompetensi, perlindungan hukum, hingga pendampingan setelah kembali ke Indonesia.
Dalam kerja sama itu, Kementerian P2MI turut menggandeng PT Krakatau Steel (Persero) Tbk serta Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (IKA Untirta) untuk memperkuat aspek pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia calon pekerja migran.
Gubernur Banten Andra Soni menilai Banten memiliki potensi besar sebagai daerah pengirim tenaga kerja ke luar negeri. Namun, menurutnya, potensi tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar pekerja migran asal Banten tidak hanya mengisi pekerjaan sektor informal, tetapi mampu bersaing di sektor formal yang membutuhkan keterampilan khusus.
“MoU ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka kesempatan bagi warga kita untuk berkembang serta berkarya di luar negeri dengan tetap mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Republik Indonesia,” kata Andra.
Ia menegaskan Pemprov Banten siap mendukung penuh implementasi program tersebut sebagai bagian dari sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam membuka akses pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat.
Sementara itu, Menteri P2MI Mukhtarudin menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mengubah paradigma pengiriman pekerja migran Indonesia. Fokus pemerintah tidak lagi sekadar menempatkan tenaga kerja ke luar negeri, melainkan menciptakan pekerja migran yang memiliki kompetensi dan daya saing global.
“Ini kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, alumni perguruan tinggi, dan sektor industri. Bagian dari implementasi arahan Presiden Prabowo dalam memperkuat ekosistem perlindungan pekerja migran Indonesia dari hulu sampai hilir,” ujarnya.
Menurut Mukhtarudin, kebutuhan tenaga kerja terampil di berbagai negara terus meningkat. Kondisi tersebut menjadi peluang yang harus dimanfaatkan Indonesia melalui peningkatan kapasitas calon pekerja migran.
Membangun Jalur Baru Mobilitas Ekonomi
Kerja sama ini menunjukkan adanya perubahan pendekatan pemerintah dalam melihat pekerja migran. Selama bertahun-tahun, pekerja migran sering dipandang sebagai solusi atas keterbatasan lapangan kerja domestik. Kini, pemerintah mulai mendorong pekerja migran sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas SDM dan mobilitas ekonomi masyarakat.
Data Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menunjukkan Pulau Jawa masih menjadi penyumbang terbesar pekerja migran Indonesia. Jawa Barat bahkan masuk dalam kelompok provinsi dengan penempatan pekerja migran terbanyak secara nasional. Tujuan utama penempatan meliputi Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Jepang, dan Singapura. Pemerintah juga mulai menggeser orientasi penempatan dari sektor informal menuju sektor formal yang membutuhkan tenaga kerja terampil dan bersertifikasi.
Bagi Banten yang berada di kawasan industri dan memiliki jumlah angkatan kerja besar, peluang tersebut dapat menjadi alternatif untuk menekan pengangguran sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat melalui remitansi atau pengiriman devisa dari pekerja migran kepada keluarga di daerah asal.
Namun tantangan yang dihadapi juga tidak ringan. Selain persoalan penempatan nonprosedural yang masih terjadi di sejumlah daerah, calon pekerja migran juga dituntut memiliki kemampuan bahasa asing, sertifikasi kompetensi, serta keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar global. Tanpa kesiapan tersebut, peluang besar yang tersedia di luar negeri akan sulit dimanfaatkan secara optimal.
Keterlibatan perguruan tinggi melalui IKA Untirta dan dunia industri melalui Krakatau Steel menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menciptakan sistem yang lebih terstruktur dibanding pola penempatan tenaga kerja migran pada masa lalu yang sering menghadapi persoalan kompetensi dan perlindungan.
Ketua Umum Pengurus Pusat IKA Untirta, Lamhot Sinaga, menyatakan pihaknya siap mendukung program tersebut melalui jaringan alumni, tenaga pengajar, dan fasilitas pendidikan yang dimiliki kampus.
“Esensi program ini adalah membangun ekosistem pekerja migran yang utuh, mulai dari pembinaan, persiapan keberangkatan, penempatan, hingga perlindungan saat kembali ke tanah air,” ujarnya.
Dukungan serupa disampaikan Direktur Utama Krakatau Steel Akbar Djohan yang menyebut perusahaan akan menyediakan fasilitas pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi calon pekerja migran.
“Kami ingin pekerja migran Indonesia berangkat dengan kompetensi yang kuat, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dan mampu bersaing secara profesional di tingkat global,” katanya.
Tantangan Implementasi
Meski menjanjikan peluang baru, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kualitas pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan pengawasan terhadap proses penempatan tenaga kerja. Tanpa mekanisme yang kuat, risiko penempatan nonprosedural, eksploitasi tenaga kerja, hingga perdagangan orang masih dapat terjadi.
Keberhasilan program ini nantinya tidak hanya diukur dari jumlah warga Banten yang bekerja di luar negeri, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan mereka berangkat secara legal, memiliki keterampilan yang diakui, memperoleh perlindungan yang memadai selama bekerja, serta mampu membawa manfaat ekonomi bagi keluarga dan daerah ketika kembali ke tanah air. Dengan kata lain, pekerja migran tidak lagi diposisikan sekadar sebagai pencari kerja di luar negeri, melainkan sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi daerah.
Elfan.








