JAKARTA, ANALISTIS.COM — Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan respons politik. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengaku terkejut dengan keputusan tersebut dan menilai persoalan ini berpotensi membawa konsekuensi lebih luas, termasuk dalam ranah politik kenegaraan.
Pernyataan Doli muncul setelah MA mengabulkan gugatan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Putusan tersebut keluar tidak lama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait persoalan dokumen pendidikan yang menjadi perdebatan dalam pencalonan Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.
Dua putusan dari lembaga peradilan tersebut membuat polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian publik. Namun, konsekuensi hukum dari masing-masing putusan perlu dicermati karena keduanya memiliki objek dan ruang lingkup pemeriksaan berbeda.
“Jujur saja, putusan MA ini adalah sesuatu yang mengejutkan buat saya. Tidak sampai 3,5 minggu, setelah adanya putusan MK, yang ternyata masih ada pro kontra, khususnya soal keberadaan ijazah, tiba-tiba muncul putusan MA yang menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan ijazah tidak sah,” ujar Doli kepada wartawan, Minggu (1/11/2026).
Golkar Minta Putusan MA Dicermati secara Hati-hati
Doli menegaskan bahwa setiap putusan pengadilan harus dihormati, terlepas dari apakah keputusan tersebut sesuai dengan harapan pihak tertentu.
Menurut dia, Indonesia merupakan negara hukum sehingga seluruh pihak harus menerima dan menghormati keputusan lembaga peradilan.
“Kita harus menghormati setiap putusan hukum apa pun, suka tidak suka, mau tidak mau, harus kita terima. Terlebih lagi, negara kita adalah negara hukum,” katanya.
Meski demikian, Doli mengingatkan bahwa salinan lengkap putusan MA belum dirilis. Karena itu, menurut dia, seluruh pihak perlu mencermati pertimbangan hukum sebelum mengambil kesimpulan lebih jauh.
Ia juga menyoroti kemungkinan konsekuensi politik setelah munculnya dua putusan dari MA dan MK.
“Persoalannya kemudian adalah, dua putusan dari dua Mahkamah, institusi tertinggi hukum kita ini, bukan saja berkonsekuensi pada tindak lanjut atau langkah hukum berikutnya, namun dapat berimplikasi pada keputusan politik yang akan diambil,” ujarnya.
Doli menilai polemik tersebut pada ranah hukum sudah mendekati tahap akhir. Selanjutnya, persoalan itu berpotensi berkembang menjadi pembahasan politik yang lebih luas.
“Ini bukan urusan politik biasa, bukan juga urusan politik harian, tapi ini politik negara,” katanya.
MA Kabulkan Gugatan Pembatalan Suket Gibran
Mahkamah Agung sebelumnya mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal terkait gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Gibran.
Putusan tersebut tercatat dengan nomor perkara 742 K/TUN/2026.
Subhan menyampaikan kabar dikabulkannya kasasi tersebut pada Jumat (30/10/2026). Ia juga mengirimkan bukti putusan yang memuat amar bahwa MA mengabulkan kasasi, membatalkan putusan judex facti, dan mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
Objek gugatan tersebut adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.
Putusan kasasi itu menjadi perkembangan baru dalam persoalan administrasi pendidikan Gibran yang sebelumnya telah melalui proses persidangan di lingkungan peradilan tata usaha negara.
Perkembangan perkara ini juga telah diberitakan Analistis.com, termasuk gugatan lain yang berkaitan dengan dokumen penyetaraan pendidikan tersebut.
Baca Juga: MA Kabulkan Kasasi soal Suket SMA Gibran, Gugatan Lain di PTUN Diwarnai Walk Out
MK Sebelumnya Persoalkan Bukti Pendidikan Gibran
Sebelum putusan MA keluar, Mahkamah Konstitusi lebih dahulu memeriksa perkara yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan setingkat SMA atau sederajat.
MK juga membahas dokumen berupa certificate of attendance dan dokumen akademik lainnya yang terungkap dalam persidangan. Dokumen tersebut dinilai bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat pendidikan, melainkan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.
Dengan demikian, putusan MK dan putusan MA perlu dibedakan berdasarkan objek perkara dan kewenangan masing-masing lembaga.
Mahfud MD Soroti Konsekuensi Hukum Putusan MA
Putusan MA juga mendapat perhatian mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.
Mahfud menjelaskan bahwa penggunaan kata “batal” dalam amar putusan MA memiliki konsekuensi hukum yang perlu diperhatikan.
Dalam perspektif hukum administrasi, dikenal istilah ex nunc, yakni putusan yang berlaku sejak keputusan dijatuhkan, serta ex tunc, yaitu putusan yang memiliki konsekuensi berlaku surut.
Menurut penafsiran Mahfud, penggunaan kata “batal” menunjukkan bahwa surat keterangan tersebut dianggap tidak pernah sah sejak awal.
“MA menyatakan batal artinya suket itu dianggap tak pernah ada dan penggunaannya sejak awal tidak sah,” tulis Mahfud.
Pandangan tersebut menjadi salah satu penafsiran terhadap konsekuensi hukum putusan MA. Meski demikian, penerapan dan dampak hukumnya secara menyeluruh tetap perlu merujuk pada pertimbangan hukum serta salinan lengkap putusan.
Sebelumnya, Mahfud juga mendesak agar proses penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran ditelusuri melalui jalur hukum.
Baca Juga: Mahfud Desak Penerbitan Suket Gibran Diusut Pidana, KPU dan Dikdasmen Diminta Diperiksa
Implikasi Politik Masih Membutuhkan Kepastian Hukum
Pernyataan Ahmad Doli Kurnia memperlihatkan bahwa putusan MA telah menjadi perhatian kalangan partai politik. Namun, respons tersebut belum dapat dimaknai sebagai keputusan resmi Partai Golkar mengenai langkah politik terhadap Gibran.
Di sisi lain, pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan tidak serta-merta berarti jabatan Wakil Presiden otomatis berakhir.
Persoalan mengenai kedudukan wakil presiden memiliki mekanisme konstitusional tersendiri. Karena itu, setiap pembahasan mengenai kemungkinan konsekuensi terhadap jabatan Gibran harus didasarkan pada ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perkembangan berikutnya akan sangat bergantung pada penjelasan lengkap MA, tindak lanjut instansi penerbit dokumen, serta bagaimana lembaga negara terkait menyikapi putusan tersebut.
Publik juga membutuhkan keterbukaan mengenai dasar penerbitan surat penyetaraan, pertimbangan hukum yang digunakan MA, dan konsekuensi administratif setelah putusan dijatuhkan.
Polemik ini pada akhirnya bukan hanya menyangkut dokumen pendidikan seorang pejabat negara. Persoalan tersebut juga menyentuh akuntabilitas lembaga negara, kepastian hukum, serta kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan.
Di tengah berbagai tafsir yang berkembang, kepastian hukum dan keterbukaan informasi menjadi hal penting agar persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi politik tanpa dasar yang jelas.







1 komentar