SERANG RAYA, ANALISTIS.COM — Ketua DPD Partai Golkar Banten Andika Hazrumy menyebut Kabupaten Serang sebagai salah satu basis utama partainya. Dengan 11 kursi di DPRD Kabupaten Serang dan tiga kursi DPRD Banten dari daerah pemilihan Serang A dan Serang B, Golkar memiliki modal politik di tingkat legislatif. Namun, mempertahankan kursi dan membangun pengaruh dalam pemerintahan daerah merupakan dua pekerjaan yang tidak selalu berjalan beriringan.
Andika menyampaikan hal itu pada Sabtu (24/10/2026). Ia menegaskan bahwa Golkar perlu memperkuat basis dukungan untuk menjaga perolehan kursi pada pemilu mendatang.
“Raihan suara Partai Golkar di Serang menyumbang dua kursi DPRD Provinsi dari Serang A dan satu kursi dari Serang B. Belum lagi di kabupatennya, sekarang 11 kursi. Jadi, kita harus memperkuat basis-basis untuk mempertahankan kursi Partai Golkar,” kata Andika.
Pernyataan tersebut menempatkan Kabupaten Serang sebagai salah satu wilayah penting dalam konsolidasi politik Golkar Banten. Akan tetapi, tantangan partai tidak berhenti pada mempertahankan jumlah kursi. Kekuatan legislatif juga perlu diterjemahkan menjadi kerja politik yang menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Mempertahankan Kursi Bukan Satu-satunya Ukuran
Perolehan 11 kursi DPRD Kabupaten Serang dan tiga kursi DPRD Banten dari Serang A dan Serang B menjadi modal yang disebut Andika untuk menjaga posisi partai. Namun, modal elektoral perlu terus dipelihara melalui kerja organisasi, komunikasi dengan konstituen, serta pelaksanaan fungsi wakil rakyat.
Dalam politik daerah, jumlah kursi memberikan ruang bagi partai untuk terlibat dalam pembahasan kebijakan, anggaran, dan pengawasan pemerintahan. Tetapi banyaknya kursi tidak dengan sendirinya menjamin bahwa aspirasi masyarakat telah terjawab.
Ukuran berikutnya terletak pada bagaimana wakil rakyat menggunakan mandat tersebut: apakah persoalan pelayanan publik mendapat perhatian, apakah penganggaran berpihak pada kebutuhan warga, dan apakah pengawasan terhadap pemerintah berjalan secara substantif.
Dengan demikian, upaya mempertahankan kursi yang disampaikan Andika juga berkaitan dengan bagaimana Golkar menjaga hubungan antara partai, kader di lembaga legislatif, dan masyarakat yang memberikan suara.
Baca Juga: Gerindra Masih Teratas, PDI-P Menguat, PKS Naik dan NasDem Turun dalam Survei Poltracking
Sinergi dengan Pemerintah Daerah Jadi Pekerjaan Berikutnya
Memasuki usia ke-62 tahun, Golkar Banten juga menghadapi pekerjaan untuk menyelaraskan kekuatan legislatif dengan pemerintahan daerah. Andika menyoroti kondisi sejumlah daerah yang berhasil dimenangkan Golkar dalam pemilihan legislatif, tetapi tidak mengantarkan kader partai menjadi kepala daerah.
Ia meminta kader yang mendapat amanah sebagai pimpinan DPRD untuk membangun sinergi dengan pemerintah setempat. Menurutnya, kerja sama tersebut harus memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat partai.
“Teman-teman yang mendapat amanah menjadi pimpinan DPRD dari Partai Golkar harus membangun sinergi dengan pemerintah setempat. Upayakan sinergi itu memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat dan kebesaran Partai Golkar,” ujarnya.
Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah memang diperlukan agar pembahasan kebijakan dan pelaksanaan program dapat berjalan. Namun, sinergi tidak semestinya dimaknai sekadar kesamaan kepentingan politik atau hubungan yang harmonis antarpemegang kekuasaan.
Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD tetap memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan. Karena itu, kerja sama dengan pemerintah perlu berjalan bersamaan dengan sikap kritis dan akuntabilitas kepada publik.
Di sinilah tantangan bagi kader partai yang memimpin DPRD: menjaga koordinasi pemerintahan tanpa kehilangan fungsi pengawasan. Dampak terhadap masyarakat semestinya menjadi tolok ukur utama, bukan hanya keberhasilan membangun hubungan politik.
Baca Juga: Perubahan Tata Ruang 2026: Kunci Investasi dan Pusat Ekonomi Baru Kabupaten Serang
Pilkada 2031 Masih Menunggu Peta Politik 2029
Meski menempatkan Kabupaten Serang sebagai basis penting Golkar, Andika belum memasang target untuk merebut kursi kepala daerah pada Pilkada 2031. Ia memilih menunggu hasil Pemilu Legislatif 2029 sebelum berbicara lebih jauh mengenai peluang dan langkah politik partainya.
“Mempertahankan kursi sudah bagus. Untuk kepala daerah masih jauh, karena 2031. Saya baru bisa bicara setelah melihat hasil Pileg 2029. Dari situ kita bisa memetakan apakah layak maju atau tidak, termasuk melihat kondisi demografi dan peta politik,” kata Andika.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai Pilkada 2031 belum menjadi keputusan politik yang dipastikan. Hasil Pileg 2029, menurut Andika, akan menjadi salah satu dasar untuk mengevaluasi kekuatan elektoral, membaca kondisi demografi politik, dan memetakan dinamika di tingkat pusat maupun daerah.
Pendekatan itu juga menempatkan Pemilu Legislatif 2029 sebagai tahapan penting dalam perencanaan politik Golkar Banten. Perolehan suara dan kursi nantinya dapat menjadi bahan evaluasi untuk menentukan strategi berikutnya, meski keputusan mengenai kontestasi kepala daerah tetap akan bergantung pada perkembangan politik saat itu.
Bagi publik, penting membedakan antara modal politik yang telah dimiliki partai, rencana konsolidasi yang sedang disampaikan, dan keputusan pencalonan yang belum ditetapkan. Ketiganya merupakan hal berbeda dan tidak seharusnya disamakan.
Evaluasi Pemilu Menjadi Dasar Strategi Berikutnya
Andika, yang pernah menjabat Wakil Gubernur Banten periode 2017–2022, juga menyatakan bahwa Golkar perlu mengevaluasi hasil pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah sebelumnya sebagai bahan penyusunan strategi.
Evaluasi tersebut penting untuk melihat wilayah yang menjadi basis dukungan, perkembangan suara, serta hubungan antara kekuatan partai di legislatif dan hasil kontestasi kepala daerah. Namun, evaluasi yang berarti tidak cukup berhenti pada perhitungan perolehan suara.
Partai juga perlu membaca persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, kualitas kerja kader, dan sejauh mana aspirasi konstituen diperjuangkan. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi bahan untuk memperbaiki strategi organisasi dan memperkuat pertanggungjawaban politik.
Pada akhirnya, pernyataan Andika memperlihatkan bahwa fokus Golkar Banten saat ini adalah menjaga basis dan mempertahankan kursi legislatif, sementara pembicaraan mengenai Pilkada 2031 masih menunggu hasil Pileg 2029.
Bagi Golkar, pekerjaan politiknya bukan hanya memastikan kursi tetap bertahan. Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa kekuatan di parlemen dapat berjalan seiring dengan fungsi pengawasan, kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan warga Kabupaten Serang.
Sebab, dalam demokrasi, perolehan kursi merupakan hasil mandat pemilih. Sementara itu, manfaat yang dirasakan masyarakat menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban atas mandat tersebut.
Penulis: Elfan
