JAKARTA, ANALISTIS.COM – Listyo Sigit penyadapan Prabowo menjadi sorotan setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai end user atau penerima akhir hasil penyadapan ilegal.
Pernyataan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam forum tersebut, ia memaparkan dugaan alur perintah, penentuan target, hingga distribusi hasil penyadapan.
Menurut Suyudi, Listyo Sigit diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan. Instruksi tersebut disebut disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp kepada pejabat yang menangani pemantauan komunikasi.
“Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” kata Suyudi dalam rapat tersebut.
Paparan itu menempatkan dugaan peran Listyo Sigit sebagai salah satu bagian penting dalam pengusutan perkara yang turut menyeret tiga perwira tinggi Polri lainnya.
Dugaan Alur Perintah Penyadapan Diungkap di DPR
Dalam penjelasannya, Suyudi memaparkan dugaan alur perintah penyadapan yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Polri.
Berdasarkan materi penyidikan yang disampaikan Kapolri, perintah diduga berasal dari Listyo Sigit, kemudian diteruskan melalui Slamet Uliandi kepada Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta Nasution.
Suyudi menyebut instruksi tersebut diduga tidak dilengkapi surat permohonan penyidik maupun dokumen laporan polisi sebagai dasar pelaksanaan penyadapan. Nomor telepon yang menjadi sasaran disebut dimasukkan ke dalam sistem tanpa melalui proses verifikasi dan penyaringan sebagaimana mestinya.
Sistem yang menjadi bagian dari penyidikan tersebut adalah Lawful Interception Management System (LIMS). Melalui sistem ini, petugas diduga dapat mengakses, mendengarkan, dan mengekspor rekaman komunikasi untuk kemudian disusun menjadi transkrip.
Hasil penyadapan selanjutnya disebut dilaporkan secara berjenjang hingga sampai kepada pihak yang diduga menjadi penerima akhir. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan rekaman suara, data hasil penyadapan, serta jejak aktivitas elektronik dalam sistem.
Empat Perwira Tinggi Polri Menjadi Tersangka
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Suyudi menjelaskan, masing-masing tersangka diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian perkara. Listyo Sigit disebut diduga memberikan perintah dan menjadi penerima akhir hasil penyadapan.
Sementara itu, Slamet Uliandi disebut diduga berperan sebagai penasihat di Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan hasil pemantauan.
Eko Hadi Santoso diduga menerima perintah penyadapan dan memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan penyidik. Adapun Ahrie Sonta Nasution disebut diduga meneruskan instruksi kepada operator untuk melaksanakan penyadapan serta melaporkan hasilnya.
Kapolri juga memaparkan dugaan perintah penghapusan data hasil penyadapan dan log aktivitas elektronik. Rangkaian tindakan tersebut masih menjadi bagian dari materi penyidikan yang harus diuji melalui proses hukum.
Baca Juga: Ahrie Sonta Siap Kooperatif dalam Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo, Empat Jenderal Jadi Tersangka
Sasaran Penyadapan Disebut Menjangkau Berbagai Kelompok
Dalam rapat yang sama, Suyudi turut mengungkap bahwa sasaran penyadapan yang didalami penyidik tidak hanya berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyebut terdapat sejumlah kelompok yang masuk dalam daftar sasaran, antara lain lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, partai politik, tokoh politik, gubernur, Kapolda, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa.
Namun, Suyudi menegaskan bahwa pencantuman kelompok atau pihak tertentu dalam daftar sasaran penyadapan tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan mereka dalam tindak pidana.
Daftar tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari materi penyidikan yang sedang ditangani Bareskrim Polri. Karena itu, status pihak yang disebut sebagai sasaran harus dibedakan dari pihak yang diduga melakukan tindak pidana.
Penegasan ini penting agar informasi mengenai daftar sasaran tidak menimbulkan kesimpulan keliru atau mengaitkan pihak-pihak tertentu dengan perkara tanpa dasar pembuktian.
Komisi III DPR Diminta Kawal Proses Penegakan Hukum
Rapat kerja Kapolri bersama Komisi III DPR RI menjadi bagian dari fungsi pengawasan parlemen terhadap penanganan perkara yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian.
Melalui forum tersebut, DPR meminta penjelasan mengenai perkembangan penyidikan, dugaan alur perintah, peran para tersangka, hingga penggunaan sistem penyadapan.
Sebelumnya, Komisi III DPR telah menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri untuk mendalami kasus tersebut, termasuk mengungkap pihak yang diduga memerintahkan penyadapan dan motif di balik tindakan itu.
Baca Juga: Komisi III DPR Panggil Kapolri Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo
Pengawasan DPR menjadi penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan transparan dan tidak berhenti pada penetapan tersangka. Publik juga membutuhkan kejelasan mengenai dasar penggunaan sistem penyadapan, mekanisme pemberian akses, serta pertanggungjawaban pihak yang memiliki kewenangan.
Akuntabilitas Penggunaan Teknologi Penyadapan Menjadi Sorotan
Perkara ini tidak hanya menyangkut dugaan tindakan sejumlah individu, tetapi juga membuka pertanyaan lebih luas mengenai tata kelola kewenangan penyadapan di lingkungan institusi penegak hukum.
Penyadapan merupakan tindakan yang bersentuhan langsung dengan hak privasi dan perlindungan komunikasi warga negara. Karena itu, pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum, prosedur yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika dugaan penyalahgunaan sistem terbukti melalui proses peradilan, evaluasi tidak cukup dilakukan terhadap individu yang terlibat. Institusi juga perlu meninjau mekanisme pemberian akses, pencatatan aktivitas, pengawasan penggunaan perangkat, hingga perlindungan data elektronik.
Di sisi lain, seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk memperoleh proses hukum yang adil. Keterangan dalam rapat kerja maupun materi penyidikan harus diuji berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Perkembangan kasus ini menjadi ujian bagi akuntabilitas Polri. Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian akan ditentukan oleh sejauh mana perkara tersebut diusut secara transparan, profesional, dan tanpa perlakuan istimewa terhadap siapa pun.









