JAKARTA, ANALISTIS.COM — Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan perlindungan santri dari kekerasan, perundungan, pelecehan seksual, hingga perlakuan yang merendahkan martabat harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan pendidikan pesantren.
Penegasan itu disampaikan Nasaruddin dalam kegiatan Munajat Santri untuk Negeri di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (30/10/2026) malam. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari puncak rangkaian peringatan Hari Santri 2026.
Menurut Nasaruddin, pesantren harus menjadi lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan bermartabat. Karena itu, pencegahan kekerasan tidak boleh berhenti pada imbauan, tetapi harus diwujudkan melalui komitmen dan tindakan nyata dari pengelola pesantren maupun pemerintah.
“Pencegahan terhadap kekerasan, perundungan, pelecehan, serta perlakuan yang merendahkan martabat peserta didik merupakan tanggung jawab kita bersama,” kata Nasaruddin sebagaimana diberitakan NU Online, Sabtu (31/10/2026).
Ia juga menekankan bahwa perlindungan terhadap santri merupakan bagian penting dalam menjaga marwah pesantren sebagai lembaga pendidikan yang menjunjung tinggi akhlak, keteladanan, dan nilai-nilai kemanusiaan.
Safe Santri Harus Berjalan hingga Tingkat Pesantren
Pernyataan Menag tersebut sejalan dengan langkah Kementerian Agama yang sebelumnya meluncurkan Satuan Tugas Safe Santri pada peringatan Hari Santri, 22 Oktober 2026.
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pesantren. Kemenag juga menyiapkan mekanisme pengaduan, pendampingan, serta respons terhadap laporan kekerasan yang dialami santri.
Dalam pemberitaan ANTARA pada 22 Oktober 2026, Direktur Jenderal Pesantren Kemenag Basnang Said menyebut pelibatan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, diperlukan agar penanganan kasus dapat berjalan tepat dan diteruskan ke proses hukum apabila memenuhi unsur pidana.
Namun, keberadaan satuan tugas saja belum cukup untuk menjamin keselamatan santri. Efektivitas program sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan, termasuk kemudahan korban atau keluarga menyampaikan pengaduan tanpa takut mendapat tekanan.
Saluran pelaporan yang mudah diakses, perlindungan identitas korban, pendampingan psikologis, serta tindak lanjut yang transparan menjadi bagian penting dari sistem perlindungan tersebut.
Tantangan Pengawasan dan Keberanian Melaporkan
Lingkungan pesantren memiliki karakter pendidikan berasrama dengan hubungan yang erat antara santri, pengasuh, dan pengelola. Kondisi tersebut dapat menjadi kekuatan dalam pembentukan karakter, tetapi juga menuntut sistem pengawasan yang jelas agar relasi kuasa tidak disalahgunakan.
Santri yang mengalami kekerasan atau pelecehan bisa menghadapi hambatan untuk melapor, terutama apabila terduga pelaku memiliki posisi atau pengaruh di lingkungan pendidikan. Karena itu, mekanisme pengaduan harus memberi ruang aman bagi korban dan tidak menempatkan penyelesaian persoalan semata-mata sebagai urusan internal lembaga.
Penguatan lingkungan pendidikan yang aman juga berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan. Persoalan sarana, pengawasan, dan kelayakan lingkungan belajar perlu mendapat perhatian agar hak peserta didik terlindungi.
Baca juga: Sekolah Rusak Menahun, DPRD Serang Siapkan Raperda Sarpras Pendidikan.
Penguatan Mutu Pesantren Tidak Boleh Mengabaikan Hak Santri
Selain perlindungan, Kementerian Agama menyatakan komitmennya memperkuat mutu pendidikan pesantren melalui implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Penguatan tersebut mencakup peningkatan kualitas pendidikan, pengakuan terhadap lulusan, dukungan pembiayaan, pengembangan kompetensi pendidik, serta pemberdayaan dan kemandirian ekonomi pesantren.
Nasaruddin juga mendorong pesantren mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan tradisi keilmuan serta pendidikan akhlak yang menjadi fondasinya.
Agenda peningkatan mutu pendidikan itu perlu berjalan beriringan dengan pemenuhan hak-hak santri. Sebab, keberhasilan lembaga pendidikan tidak hanya diukur dari prestasi akademik atau kemampuan lulusannya, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan melindungi peserta didik.
Baca juga: Abdul Mu’ti Sebut MBG Tingkatkan Kehadiran Siswa, Efektivitas Pendidikan Jadi Sorotan.
Perlindungan Harus Terukur, Bukan Sekadar Komitmen
Penegasan Menag menempatkan perlindungan santri sebagai bagian penting dari agenda pembenahan pendidikan pesantren. Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan tersebut benar-benar diterapkan secara konsisten di seluruh tingkatan.
Pemerintah perlu memastikan setiap pesantren memiliki mekanisme pencegahan dan penanganan yang dapat diakses, sementara pengelola lembaga harus membangun budaya pendidikan yang tidak menoleransi kekerasan dalam bentuk apa pun.
Keberhasilan Safe Santri pada akhirnya tidak cukup diukur dari pembentukan satuan tugas atau banyaknya kegiatan sosialisasi. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah santri merasa aman untuk belajar, berani melaporkan kekerasan, memperoleh perlindungan ketika menjadi korban, dan mendapatkan penanganan yang adil.
Pesantren memiliki peran besar dalam pendidikan dan pembentukan karakter generasi bangsa. Menjaga marwahnya karena itu harus dimulai dari memastikan setiap santri mendapatkan hak paling mendasar: belajar dengan aman, dihormati, dan terlindungi.
Penulis: Kohar









