PANDEGLANG, ANALISTIS.COM – Tambang Ujung Kulon menjadi sorotan setelah sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, tercantum dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan jaminan yang jelas bahwa kawasan konservasi tersebut tetap terlindungi dari aktivitas pertambangan.
Sorotan itu muncul setelah terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Ratna menilai, pernyataan pemerintah yang menyebut Ujung Kulon aman dari pertambangan harus disertai dasar kebijakan yang tegas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau memang ESDM menjamin Ujung Kulon tidak akan menjadi wilayah tambang, apa dasar jaminannya? Jangan hanya berhenti pada pernyataan lisan. Publik membutuhkan kepastian kebijakan yang tegas dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Ratna dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengatakan, isi keputusan menteri itu perlu dicermati secara mendalam, terutama mengenai pembagian zona pertambangan di Banten dan masuknya sebagian perairan di sekitar Ujung Kulon dalam peta WUP.
Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya membiarkan ketidakjelasan kebijakan memunculkan spekulasi mengenai potensi eksploitasi di kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi tersebut.
Ratna bahkan meminta agar pembahasan rencana pertambangan di kawasan Ujung Kulon, termasuk wilayah sekitarnya, dihentikan.
“Daripada kita terus berspekulasi dan memperdebatkan apakah Ujung Kulon akan ditambang atau tidak, lebih baik hentikan saja pembahasan rencana pertambangan di kawasan Ujung Kulon, termasuk wilayah sekitarnya. Jangan sampai muncul kesan pemerintah sedang membuka ruang bagi eksploitasi kawasan yang seharusnya dilindungi,” ujarnya.
Ia menegaskan, Ujung Kulon bukan sekadar wilayah yang tercantum dalam peta, melainkan kawasan konservasi dengan nilai biodiversitas strategis bagi Indonesia dan dunia. Kawasan tersebut juga menjadi habitat badak Jawa yang keberadaannya membutuhkan perlindungan maksimal.
Baca Juga: Wacana Habitat Kedua Badak Jawa Picu Penolakan, Wagub Banten Minta Penjelasan
Ratna mengingatkan bahwa perlindungan kawasan konservasi tidak boleh hanya berfokus pada batas administratif taman nasional, tetapi juga harus mempertimbangkan wilayah sekitarnya yang memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan ekosistem.
“Jangan sampai kita hanya melindungi kawasan taman nasional di atas kertas, tetapi wilayah di sekelilingnya justru dibuka untuk aktivitas yang berpotensi mengganggu ekosistem. Perlindungan lingkungan harus dilihat secara utuh, bukan parsial,” katanya.
Atas dasar itu, Ratna mendesak Kementerian ESDM menjelaskan secara transparan batas wilayah yang masuk dalam WUP, jenis komoditas potensial, kajian lingkungan yang menjadi dasar penetapan, serta alasan sebagian perairan di sekitar Ujung Kulon tetap tercantum dalam peta pertambangan.
Ia mengakui bahwa penetapan WUP tidak serta-merta menjadi izin untuk melakukan kegiatan pertambangan. Namun, masuknya suatu wilayah dalam perencanaan pertambangan tetap menimbulkan pertanyaan mengenai arah pemanfaatan wilayah tersebut pada masa mendatang.
Ratna juga meminta pemerintah memprioritaskan transisi energi dan pengembangan energi bersih, sekaligus memastikan kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak mengorbankan kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi.
“Indonesia tidak kekurangan wilayah dan potensi sumber daya alam. Tetapi kawasan dengan nilai konservasi seperti Ujung Kulon tidak bisa digantikan begitu saja. Jangan semua potensi mineral harus diterjemahkan menjadi peluang eksploitasi,” ucapnya.
ESDM Tegaskan TNUK Tidak Masuk Wilayah Pertambangan
Di sisi lain, Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan daratan Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang, Banten, tidak termasuk wilayah pertambangan.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa sebagian wilayah yang tercantum dalam penetapan WUP berada di perairan laut sekitar kawasan konservasi tersebut, bukan di dalam kawasan taman nasional.
Ia juga menegaskan hingga saat ini belum ada izin pertambangan yang diterbitkan, baik untuk wilayah daratan TNUK maupun perairan di sekitarnya.
“Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan TNUK tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar TNUK ataupun di TNUK itu sendiri,” kata Dwi dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).
Penjelasan tersebut menegaskan bahwa pencantuman sebagian perairan sekitar Ujung Kulon dalam WUP tidak berarti pemerintah telah menerbitkan izin untuk melakukan aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.
Meski demikian, perbedaan antara status kawasan taman nasional dan wilayah perairan di sekitarnya menjadi persoalan yang membutuhkan penjelasan terbuka dari pemerintah, terutama mengenai batas wilayah dan dasar penetapannya.
Bagi Ujung Kulon yang memiliki nilai konservasi penting dan menjadi habitat badak Jawa, kepastian perlindungan lingkungan menjadi hal yang tidak dapat diabaikan dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam.












