JAKARTA – Pemerintah menemukan adanya pembengkakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kelebihan ribuan titik dapur MBG tersebut diperkirakan berpotensi menambah beban anggaran negara hingga Rp1 triliun per bulan.
Temuan tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (12/6/2026).
Menurut Zulhas, jumlah titik SPPG yang semula direncanakan sebanyak 21.000 titik kini meningkat menjadi 27.877 titik atau bertambah sekitar 6.877 titik.
“Terjadi jual beli titik. Yang seharusnya rencana awal titik itu 21 ribu, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada pembengkakan 6.877 titik,” kata Zulhas.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik, balita, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya di seluruh Indonesia.
Wilayah 3T Jadi Sorotan
Selain pembengkakan secara nasional, pemerintah juga menemukan lonjakan jumlah titik SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dari target awal sebanyak 2.000 titik, jumlahnya meningkat menjadi 8.617 titik. Artinya terdapat tambahan sekitar 6.617 titik di kawasan yang menjadi prioritas program tersebut.
“Nah, yang menjadi perhatian utama kita adalah wilayah 3T. Didata ada 2.000 titik, tetapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik,” ujar Zulhas.
Ia mengungkapkan sebanyak 6.138 titik tambahan tersebut bahkan telah memiliki surat keputusan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Potensi Pemborosan Rp12 Triliun per Tahun
Zulhas memperkirakan pembengkakan jumlah titik SPPG dapat memicu pemborosan anggaran yang sangat besar.
Menurut perhitungannya, apabila satu titik SPPG menghabiskan anggaran sekitar Rp6 juta per hari, maka tambahan ribuan titik tersebut dapat menyebabkan pengeluaran lebih dari Rp1 triliun setiap bulan.
“Kalau ada penambahan 6.877 titik, maka pengeluaran lebih bisa mencapai Rp1 triliun per bulan. Kalau setahun berarti sekitar Rp12 triliun,” tegasnya.
“Ini jelas pemborosan dan perlu segera ditata agar program berjalan lebih efektif serta tepat sasaran,” lanjutnya.
Sekolah Elite Ikut Terima MBG
Dalam evaluasi pelaksanaan program, pemerintah juga menemukan sejumlah sekolah yang dinilai tidak menjadi prioritas penerima manfaat MBG justru telah mendapatkan program tersebut.
Sebaliknya, masih terdapat sekolah di wilayah 3T yang membutuhkan bantuan gizi namun belum tersentuh program pemerintah.
“Kita akan melakukan refocusing penerima manfaat. Sekolah-sekolah elite yang sebenarnya tidak memerlukan makan bergizi akan dievaluasi. Yang membutuhkan justru masih ada yang belum mendapatkan,” kata Zulhas.
Pemerintah Perketat Standar Dapur MBG
Selain persoalan jumlah titik, pemerintah juga menyoroti kualitas dapur MBG yang berkaitan dengan kebersihan dan keamanan pangan.
Zulhas menegaskan pemerintah menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di sejumlah daerah.
“Walaupun hanya satu kasus, tidak boleh lagi ada yang keracunan. Tidak ada toleransi terhadap keamanan pangan,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan proses evaluasi dan penataan ulang program MBG dapat dilakukan dalam waktu satu bulan ke depan.
SPPG Berlebih Berpotensi Ditutup
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah sedang melakukan inventarisasi terhadap seluruh titik SPPG yang mengalami pembengkakan.
Menurutnya, kemungkinan penutupan sejumlah titik tetap terbuka, namun keputusan akan diambil setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi di lapangan.
“Pasti salah satu arahnya ke sana. Tetapi hari ini belum bisa langsung diputuskan ditutup atau tidak karena semuanya masih dalam proses penataan dan evaluasi,” kata Prasetyo.
Ia menegaskan fokus pemerintah bukan pada siapa pemilik SPPG, melainkan apakah pelaksanaannya sesuai aturan dan standar operasional yang berlaku.
“Yang tidak boleh adalah melanggar aturan maupun SOP yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Pemerintah berharap penataan ulang SPPG dapat membuat program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih tepat sasaran, efisien, dan benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Tim Analistis.
