JAKARTA, ANALISTIS.COM — Pergantian pucuk pimpinan Polri berlangsung dalam rangkaian cepat pada Kamis (1/10/2026). Dalam satu hari, Komjen Pol Suyudi Ario Seto menjalani uji kelayakan di DPR, mendapat persetujuan parlemen, hingga akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kapolri.
Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan Kapolri. Pengangkatan Suyudi sebelumnya disetujui Komisi III DPR secara aklamasi dan kemudian disahkan dalam Rapat Paripurna DPR.
Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis. Suyudi mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo sebelum resmi memegang tongkat komando tertinggi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Rangkaian tersebut membuat 1 Oktober 2026 menjadi titik peralihan kepemimpinan Polri dari Listyo Sigit kepada Suyudi Ario Seto.
Namun, yang menarik dari pergantian ini bukan hanya siapa yang duduk di kursi Kapolri.
Yang lebih penting adalah apa yang dibawa Suyudi ketika memasuki kursi tersebut.
“Polri Bersama Masyarakat” dan janji perubahan
Dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Suyudi mengusung tema “Polri Bersama Masyarakat” sebagai doktrin kepemimpinan dan arah transformasi Polri.
Konsep itu menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian. Suyudi juga menyatakan kritik berbasis fakta dari masyarakat harus dipandang sebagai sistem peringatan dini bagi institusi untuk mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki.
Pernyataan tersebut menjadi penting karena Suyudi tidak hanya berbicara mengenai citra institusi, tetapi juga menyebut sejumlah persoalan yang menurutnya masih menjadi kegelisahan publik.
Di antaranya kepastian penanganan laporan, kesetaraan di hadapan hukum, pungutan liar dan pelayanan transaksional, penyalahgunaan kewenangan, penggunaan kekuatan, transparansi perkara, hingga kultur pelayanan.
Salah satu persoalan yang secara eksplisit disorotnya adalah fenomena “no viral, no justice”.
Suyudi mengatakan pelapor harus dapat mengetahui perkembangan perkara yang dapat dibuka tanpa harus mencari akses informal kepada penyidik. Menurutnya, keadilan tidak hanya dilihat dari hasil penegakan hukum, tetapi juga dari prosesnya.
Enam agenda yang dibawa ke kursi Kapolri
Dalam fit and proper test, Suyudi juga memaparkan enam program prioritas transformasi Polri.
Pertama, penguatan kelembagaan dengan menata struktur Mabes Polri agar lebih strategis dan ramping, sekaligus memperkuat Polda, Polres, dan Polsek.
Kedua, pembinaan sumber daya manusia dan rekrutmen, mulai dari perencanaan, penerimaan, pendidikan, penempatan, karier, kompetensi, kesejahteraan hingga masa purna tugas.
Suyudi menekankan meritokrasi dan rekam integritas harus menjadi dasar penugasan. Ia menyatakan tidak boleh ada ruang bagi titipan, transaksi maupun sponsorship dalam perjalanan karier anggota.
Ketiga, penguatan pelayanan publik. Layanan kepolisian diarahkan agar lebih mudah diakses, cepat, terintegrasi, transparan, terukur dan inklusif.
Keempat, penguatan penegakan hukum. Suyudi ingin ukuran keberhasilan tidak semata-mata dihitung dari banyaknya perkara, tetapi dari kualitas penanganannya yang tepat, sah, berbasis bukti, memberikan kepastian dan keadilan.
Kelima, penguatan pengawasan, termasuk mengubah pola pengawasan dari reaktif menjadi berbasis risiko dan memastikan pengaduan memiliki jejak penanggung jawab.
Keenam, akuntabilitas anggaran. Menurut Suyudi, keberhasilan anggaran tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan, tetapi dari hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Enam agenda tersebut membuat arah awal kepemimpinan Suyudi relatif jelas: pembenahan organisasi, sumber daya manusia, pelayanan, penegakan hukum, pengawasan dan anggaran.
Dari BNN kembali ke Polri
Suyudi bukan orang baru dalam struktur keamanan dan kepolisian.
Lulusan Akpol 1994 tersebut sebelumnya menempati sejumlah posisi strategis di lingkungan Polri, termasuk Wakapolda Metro Jaya dan Kapolda Banten.
Pada Agustus 2025, Presiden Prabowo melantiknya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Kini, setelah sekitar satu tahun berada di lembaga tersebut, Suyudi kembali ke institusi kepolisian untuk memimpin Polri.
Perpindahan dari BNN ke kursi Kapolri juga membuat pengalaman Suyudi dalam penanganan kejahatan narkotika menjadi bagian dari rekam perjalanan yang dibawanya ke jabatan baru.
Namun, jabatan Kapolri memiliki cakupan yang jauh lebih luas.
Ia kini bertanggung jawab atas seluruh organisasi Polri, mulai dari Mabes hingga struktur kewilayahan di daerah.
Setelah pelantikan, janji mulai diuji
Pelantikan menyelesaikan proses pergantian jabatan. Tetapi bagi kepemimpinan baru Polri, pekerjaan substantif justru dimulai setelah seremoni berakhir.
Suyudi telah menyampaikan sejumlah agenda di hadapan DPR. Ia juga telah mengidentifikasi persoalan yang menurutnya masih dirasakan masyarakat.
Kini tantangannya adalah menerjemahkan semua itu menjadi kebijakan dan perubahan yang dapat dilihat di lapangan.
Misalnya, apakah masyarakat benar-benar dapat mengetahui perkembangan laporan tanpa harus mencari akses informal? Apakah pelayanan kepolisian menjadi lebih mudah dan transparan? Apakah pengawasan mampu mencegah pelanggaran sebelum menjadi masalah? Dan apakah ukuran keberhasilan penegakan hukum benar-benar bergeser dari jumlah perkara menuju kualitas penanganannya?
Suyudi juga telah menyiapkan agenda 100 hari pertama yang antara lain mencakup penilaian menyeluruh terhadap institusi, struktur komando reformasi, indikator dasar, serta evaluasi pengaduan masyarakat dan perkara yang sedang berjalan.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut pada akhirnya tidak dapat dijawab melalui pidato atau seremoni pelantikan.
Mulai 1 Oktober 2026, yang diuji bukan lagi siapa Suyudi Ario Seto, melainkan bagaimana ia menjalankan mandat sebagai Kapolri.
Sebab, bagi institusi sebesar Polri, perubahan tidak berhenti pada pergantian nama di pucuk pimpinan.
Perubahan baru memiliki arti ketika masyarakat dapat merasakan hasilnya.
Penulis: Irawan
1 komentar