JAKARTA, ANALISTIS.COM – Penetapan 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi langkah penting dalam penegakan hukum lingkungan. Namun, proses tersebut dinilai tidak boleh berhenti pada penetapan status tersangka. Penyidik harus mengungkap pihak yang mengambil keputusan, mengendalikan operasional perusahaan, hingga pihak yang bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran.
Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), M Rano Alfath, mendukung langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Dari total 104 laporan polisi yang ditangani, luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare. Empat dari 20 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan.
Rano menilai, pengungkapan perkara tersebut menunjukkan keseriusan aparat dalam meminta pertanggungjawaban perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.
“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Kepala Kepolisian (Kapolri), Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim), dan seluruh jajaran yang bekerja mengungkap perkara ini,” ujar Rano, melansir dpr.go.id, Jumat (30/10/2026).
Menurutnya, penelusuran keterlibatan korporasi bukan perkara sederhana. Penyidik membutuhkan ketelitian, kemampuan pembuktian, serta ketegasan dalam menelusuri peran masing-masing pihak.
“Penetapan 20 korporasi sebagai tersangka menunjukkan kerja penyidikan yang serius dan keberanian Polri meminta pertanggungjawaban perusahaan yang diduga terlibat,” katanya.
Empat Perusahaan PMA Ikut Terseret
Perhatian publik juga tertuju pada keterlibatan empat perusahaan bermodal asing dalam perkara karhutla tersebut.
Keempat perusahaan itu yakni PT HKI dan PT AI yang berasal dari Singapura, PT RKA dari Malaysia, serta PT API dari Korea Selatan.
Rano menegaskan, asal modal perusahaan tidak boleh menjadi faktor pembeda dalam penegakan hukum di Indonesia. Setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan operasional di Indonesia memiliki kewajiban yang sama untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
“Perusahaan dalam negeri maupun perusahaan dengan modal asing memiliki kewajiban yang sama untuk menaati hukum Indonesia,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa investasi seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Status investasi tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban apabila ditemukan pelanggaran.
“Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya harus tegas, profesional, dan berdasarkan bukti. Status investasi tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban,” ucap Rano.
Persoalan transparansi identitas perusahaan sebenarnya telah menjadi perhatian dalam penanganan kasus ini.
Sebelumnya, Analistis.com mengangkat desakan pengamat kepolisian Bambang Rukminto agar Polri membuka identitas korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk perusahaan yang terafiliasi dengan penanaman modal asing.
Baca Juga: Bambang Rukminto Desak Kapolri Buka Identitas Korporasi Tersangka Karhutla
Keterbukaan informasi menjadi penting agar publik dapat mengetahui perkembangan penyidikan, memahami dasar penegakan hukum, sekaligus mengawasi proses pertanggungjawaban perusahaan.
Pengusutan Harus Menyentuh Pengambil Keputusan
Rano mendorong penyidik tidak hanya memeriksa badan usaha sebagai entitas hukum, tetapi juga mendalami peran pengurus, pemberi perintah, pengambil keputusan, serta pihak yang memperoleh manfaat dari perbuatan yang disangkakan.
Menurutnya, penyidikan perlu mengungkap bagaimana pengawasan perusahaan dijalankan, apakah sarana pencegahan kebakaran tersedia dan berfungsi, serta bagaimana perusahaan merespons ketika kebakaran terjadi.
“Harus ditelusuri siapa yang mengambil keputusan, bagaimana pengawasan dijalankan, apakah sarana pencegahan tersedia dan berfungsi, serta bagaimana perusahaan merespons ketika kebakaran terjadi,” katanya.
Penyidik juga perlu memastikan apakah kebakaran berkaitan dengan kesengajaan, kelalaian, atau tidak terpenuhinya kewajiban perusahaan dalam mencegah dan mengendalikan karhutla.
“Jika ada bukti keterlibatan pengurus atau pihak pengendali, tentu harus didalami sampai jelas pertanggungjawabannya,” kata Rano.
Pendalaman tersebut penting untuk memastikan penegakan hukum tidak berhenti pada aspek administratif perusahaan, tetapi mampu mengungkap pertanggungjawaban sesuai peran dan bukti yang ditemukan.
Meski demikian, penetapan tersangka bukan berarti seseorang atau perusahaan telah terbukti bersalah. Pembuktian tetap harus dilakukan melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Dampak Karhutla Tidak Berhenti pada Kawasan yang Terbakar
Di balik angka puluhan ribu hektare lahan terbakar, terdapat persoalan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.
Paparan asap, gangguan kesehatan, terganggunya aktivitas sehari-hari, kerusakan kebun, hingga ancaman terhadap sumber penghidupan menjadi dampak yang tidak boleh diabaikan.
Rano mengingatkan bahwa masyarakat membutuhkan perlindungan nyata ketika ruang hidup dan kesehatan mereka terancam.
“Bagi masyarakat, karhutla berarti kecemasan ketika anak-anak menghirup udara yang tidak sehat, aktivitas keluarga terganggu, dan penghasilan terancam,” ujarnya.
Persoalan kesehatan akibat karhutla juga telah menjadi bagian dari perhatian pemberitaan Analistis.com.
Dalam laporan sebelumnya, Analistis.com mengulas ancaman gangguan pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan, terutama bagi anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta kelompok masyarakat rentan.
Baca Juga: Karhutla Ancam Kesehatan Warga, Asap Picu Risiko ISPA
Karena itu, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api muncul. Pencegahan, pengawasan kegiatan usaha, perlindungan kesehatan masyarakat, dan pemulihan lingkungan harus berjalan beriringan.
Rano meminta perusahaan yang nantinya terbukti bertanggung jawab menghadapi konsekuensi hukum sekaligus memenuhi kewajiban pemulihan lingkungan sesuai ketentuan.
Ia juga mendorong koordinasi Polri dengan instansi lingkungan hidup, pemerintah daerah, dan lembaga terkait agar penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada proses pidana, tetapi juga memastikan pemulihan ekosistem dan penanganan dampak kesehatan masyarakat.
Sanksi dan Penegakan Hukum Harus Berjalan Seiring
Persoalan karhutla sebelumnya juga mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto yang menyebut pembakaran hutan secara sengaja sebagai bentuk terorisme lingkungan.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Analistis.com mengulas pernyataan Presiden tersebut sekaligus sanksi administratif terhadap sejumlah konsesi yang berkaitan dengan kasus karhutla.
Baca Juga: Prabowo Sebut Karhutla Terorisme Lingkungan, 32 Konsesi Disanksi
Rangkaian kebijakan dan penindakan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan tindakan pemadaman, tetapi juga menyangkut pengawasan terhadap perusahaan, kepatuhan perizinan, dan pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan.
Namun, sanksi administratif dan proses pidana merupakan dua hal yang berbeda. Keduanya harus dijalankan sesuai kewenangan dan dasar hukum masing-masing.
Evaluasi terhadap kepatuhan dan perizinan perusahaan juga perlu dilakukan oleh instansi berwenang berdasarkan hasil penyidikan.
Rano menegaskan, Komisi III DPR RI berkepentingan mengawal penegakan hukum agar berlangsung profesional, transparan, dan akuntabel.
“Kerja keras Kapolri, Kabareskrim, dan seluruh jajaran ini layak mendapatkan apresiasi dan dukungan,” ungkapnya.
Ia berharap pengusutan perkara karhutla dapat menghasilkan pertanggungjawaban yang jelas, memberikan keadilan bagi masyarakat terdampak, serta mendorong perusahaan lebih disiplin dalam menjaga lingkungan.
“Saya percaya Polri dapat menuntaskan penyidikan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Ujian Penegakan Hukum Bukan Sekadar Jumlah Tersangka
Penetapan 20 korporasi sebagai tersangka merupakan perkembangan penting. Namun, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari banyaknya perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka.
Ada sejumlah hal yang perlu terus diawasi, mulai dari kejelasan penyebab kebakaran, pembuktian keterlibatan korporasi, penelusuran pihak pengendali, hingga pelaksanaan pemulihan lingkungan.
Publik juga berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan penyidikan dan langkah konkret pemerintah dalam memastikan kerusakan ekologis tidak terus berulang.
Jika proses hukum hanya berhenti pada pengumuman penetapan tersangka tanpa kejelasan pertanggungjawaban dan pemulihan, persoalan mendasar karhutla belum sepenuhnya terjawab.
Karena itu, pengawasan terhadap perusahaan harus diperkuat, penegakan hukum harus konsisten, dan pemulihan lingkungan harus menjadi bagian penting dari penyelesaian perkara.
Analistis.com mencatat, penanganan karhutla kini menghadapi ujian lebih besar daripada sekadar mengungkap siapa yang diduga terlibat. Negara harus memastikan bahwa setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab menghadapi konsekuensi hukum, kerusakan lingkungan dipulihkan, dan masyarakat tidak terus menjadi pihak yang menanggung dampak dari kelalaian maupun pelanggaran perusahaan.
Sebab, hutan bukan sekadar aset ekonomi. Di dalamnya terdapat ruang hidup, sumber penghidupan, dan masa depan masyarakat yang harus dilindungi.
Penulis: Irawan













2 komentar