JAKARTA, ANALISTIS.COM – Perombakan besar-besaran di tubuh Polri memasuki tahap yang lebih penting: pembuktian.
Setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto merotasi 88 perwira tinggi dan menengah, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengingatkan bahwa perubahan struktur tersebut harus berujung pada perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
Anggota Kompolnas Mohammad Choirul Anam menilai mutasi harus ditempatkan dalam konteks pengejawantahan visi dan misi Kapolri.
“Mutasi ini harus diletakkan dalam konteks pengejawantahan dari visi-misi,” kata Anam dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (4/10/2026).
Menurut Anam, kewenangan Kapolri dalam memilih dan menempatkan personel merupakan bagian penting untuk memastikan orang-orang yang ditunjuk mampu menerjemahkan visi kepemimpinan ke dalam pelaksanaan tugas.
Namun, pergantian nama di dalam struktur organisasi bukanlah hasil akhir.
Dua Tantangan Setelah Mutasi
Kompolnas melihat setidaknya ada dua tantangan utama yang harus dijawab para pejabat baru Polri.
Pertama, bagaimana kepolisian semakin dekat dengan masyarakat.
Kedua, bagaimana laporan dan pengaduan publik dapat ditangani secara lebih cepat dan tuntas.
Dua hal tersebut menjadi penting karena keberhasilan perubahan di tubuh Polri pada akhirnya tidak hanya diukur dari struktur organisasi, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
Anam mendorong terbentuknya budaya kerja baru di lingkungan Polri, mulai dari pejabat utama Mabes Polri hingga jajaran kewilayahan.
Salah satu kultur yang dinilai perlu diperkuat adalah sikap rendah hati atau low profile.
“Kedekatan dengan masyarakat tidak akan memungkinkan terjadi jika tidak ada kebudayaan baru, salah satunya adalah low profile. Ini menjadi tantangan penting bagi PJU Mabes Polri maupun pejabat baru di wilayah,” ujar Anam.
Pesan tersebut menunjukkan bahwa persoalan hubungan polisi dan masyarakat bukan semata persoalan komunikasi, melainkan juga menyangkut kultur organisasi.
Pengaduan Masyarakat Jadi Ujian Nyata
Tantangan berikutnya berada pada pelayanan publik.
Anam meminta pejabat baru memanfaatkan dan mengembangkan sistem digitalisasi pengaduan yang telah dibangun Polri.
Menurutnya, sistem tersebut harus menjadi instrumen untuk mempercepat respons terhadap keluhan masyarakat.
Artinya, digitalisasi tidak cukup hanya membuat laporan masuk ke dalam sistem.
Yang lebih penting adalah bagaimana laporan tersebut ditindaklanjuti, dipantau, dan diselesaikan.
Di titik ini, perubahan kepemimpinan akan diuji secara langsung.
Masyarakat pada akhirnya akan melihat apakah laporan lebih cepat direspons, pelayanan lebih mudah diakses, dan persoalan yang disampaikan mendapatkan kepastian.
Polri Sebut Mutasi sebagai Percepatan
Dari sisi Polri, mutasi 88 perwira tersebut disebut sebagai bagian dari kebutuhan organisasi sekaligus percepatan untuk menjawab dinamika dan tuntutan masyarakat.
Karopenmas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu sebelumnya menjelaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari penyegaran dan regenerasi organisasi serta diharapkan mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan demikian, terdapat ekspektasi yang sama antara kebutuhan organisasi Polri dan pesan Kompolnas: perubahan personel harus menghasilkan perbaikan dalam pelaksanaan tugas.
Perbedaannya terletak pada tahap berikutnya.
Polri telah melakukan penataan struktur.
Kini publik akan menunggu bagaimana struktur baru tersebut bekerja.
19 Kapolda Ikut Berganti
Mutasi yang dituangkan dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026 tersebut mencakup sejumlah jabatan strategis.
Sebanyak 19 Kapolda mendapat penugasan baru, selain 14 pejabat utama Mabes Polri.
Perubahan tersebut mencakup sejumlah posisi penting di tingkat pusat dan daerah.
Skala perubahan tersebut membuat mutasi kali ini menjadi salah satu langkah awal Suyudi dalam membentuk jajaran kepemimpinan yang akan menjalankan agenda kepolisian ke depan.
Namun besarnya perubahan struktur juga membuat tuntutan terhadap pejabat baru semakin besar.
Baca Juga: Sehari Menjabat, Suyudi Mulai Menata Formasi Polri: 19 Kapolda Dirotasi
Mutasi Bukan Tujuan Akhir
Kompolnas mengingatkan masyarakat untuk menghormati mekanisme pemilihan pejabat baru yang mempertimbangkan rekam jejak dan kompetensi personel.
Namun pada saat yang sama, pelaksanaan tugas tetap harus berada dalam koridor transparansi dan akuntabilitas.
Anam menegaskan bahwa apa pun pilihan dan visi yang dibawa pimpinan Polri, kedua prinsip tersebut harus menjadi bagian utama dalam pelayanan, penegakan hukum maupun upaya membangun kedekatan dengan masyarakat.
Pesan itu menjadi penting karena perubahan organisasi kepolisian pada akhirnya akan kembali berhadapan dengan persoalan yang sama: kepercayaan publik.
Pergantian pejabat dapat dilakukan melalui satu surat telegram.
Tetapi membangun kepercayaan membutuhkan waktu, konsistensi dan hasil yang dapat dilihat.
Baca Juga: Suyudi Pegang Tongkat Komando Polri, Ujian Sesungguhnya Baru Dimulai
Pertanyaan Setelah 88 Perwira Berganti
Karena itu, pertanyaan setelah mutasi besar-besaran ini bukan lagi sekadar siapa menggantikan siapa.
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
Apa yang berubah bagi masyarakat setelah mereka diganti?
Jika pejabat baru mampu mempercepat pelayanan, merespons pengaduan dengan lebih baik, membangun komunikasi yang lebih terbuka serta menjalankan penegakan hukum secara transparan dan akuntabel, maka mutasi tersebut akan memiliki makna lebih dari sekadar perubahan struktur.
Sebaliknya, jika perubahan hanya berhenti pada pergantian nama dan jabatan, maka dampaknya bagi masyarakat akan sulit dibedakan dari rotasi organisasi biasa.
Di sinilah kepemimpinan Suyudi memasuki fase berikutnya.
Menata struktur adalah langkah awal. Membuktikan perubahan kepada masyarakat adalah pekerjaan sesungguhnya.
1 komentar