SERANG RAYA, ANALISTIS.COM — Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Serang Kota menangkap seorang pria berinisial A, yang berprofesi sebagai guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sekaligus menjabat ketua rukun tetangga (RT), terkait dugaan tindak pidana pencabulan terhadap seorang anak sekolah dasar (SD).
Peristiwa tersebut diduga terjadi pada Rabu (16/9/2026) sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah kompleks perumahan di Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Serang Kota, Ipda Febby Mufty, mengatakan perkara tersebut ditangani berdasarkan dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
“Perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” kata Febby, Jumat (30/10/2026).
Kasus tersebut terungkap setelah korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada sang kakak. Cerita itu kemudian disampaikan kepada orangtua korban hingga keluarga meminta penjelasan langsung kepada anak tersebut.
Kepada orangtuanya, korban mengaku bagian intim tubuhnya telah dipegang oleh terduga pelaku.
“Pelapor kemudian menanyakan kejadian tersebut kepada korban. Korban menyampaikan bahwa terduga pelaku telah melakukan tindakan berupa memegang bagian intim korban,” ujar Febby.
Setelah menerima keterangan tersebut, orangtua korban membawa anaknya ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk menjalani pemeriksaan medis dan visum.
Dalam proses penyidikan, polisi turut mengumpulkan sejumlah barang bukti berupa akta kelahiran, kartu keluarga, dan kuitansi pemeriksaan visum.
Dugaan Pemberian Uang Turut Muncul
Sebelum penangkapan dilakukan, perkara ini lebih dahulu menjadi perhatian publik setelah rekaman percakapan antara seorang ibu dan anaknya beredar di media sosial.
Dalam rekaman tersebut, sang ibu berusaha menggali keterangan anaknya mengenai peristiwa yang dialami.
Korban menceritakan pernah beberapa kali berpapasan dengan seorang pria setelah membeli jajanan. Pria yang dimaksud diduga merupakan A.
Dalam percakapan itu, korban juga menyebut adanya iming-iming uang sebelum dirinya diajak masuk ke sebuah rumah.
Informasi tersebut merupakan bagian dari keterangan awal yang beredar di masyarakat. Namun, dugaan mengenai pemberian uang dan rangkaian peristiwa yang terjadi tetap perlu diuji melalui proses penyidikan dan pembuktian hukum.
Sebelumnya, saat laporan awal mencuat, polisi menyatakan telah meminta keterangan sejumlah saksi dan pihak terlapor untuk mendalami perkara tersebut.
Baca Juga: Sanggar ER dan Akses ke Anak-anak: Bagian yang Kini Perlu Didalami Polisi
Polisi Siapkan Pendampingan Psikologis
Selain melakukan penyidikan, kepolisian juga berkoordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Serang untuk memastikan korban memperoleh pendampingan.
Febby mengatakan pendampingan psikologis dan pemulihan trauma atau trauma healing disiapkan bagi korban.
Menurut dia, penanganan perkara tidak hanya berfokus pada proses hukum, tetapi juga memperhatikan keselamatan serta pemulihan kondisi fisik dan psikologis anak.
Polisi turut mengimbau orangtua dan masyarakat meningkatkan pengawasan terhadap anak serta segera melapor apabila mengetahui atau mencurigai adanya kekerasan seksual terhadap anak.
Perlindungan Anak Menjadi Perhatian Bersama
Kasus ini kembali menegaskan pentingnya perlindungan anak di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.
Anak-anak berinteraksi dengan berbagai kalangan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, pengawasan dan edukasi mengenai batasan tubuh serta keberanian anak untuk menyampaikan pengalaman yang membuat mereka tidak nyaman menjadi bagian penting dari upaya pencegahan kekerasan seksual.
Di sisi lain, penanganan perkara semacam ini membutuhkan kehati-hatian. Informasi yang beredar di media sosial tidak dapat menggantikan proses pembuktian hukum.
Masyarakat juga diharapkan tidak menyebarkan foto, rekaman percakapan, maupun informasi lain yang berpotensi mengungkap identitas korban.
Proses hukum terhadap A harus berjalan berdasarkan alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat yang sama, pendampingan serta pemulihan korban perlu menjadi perhatian sepanjang proses penanganan perkara.
A tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Analistis.com – Tajam Membaca Peristiwa







1 komentar