JAKARTA, ANALISTIS.COM — Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka babak baru polemik persyaratan pendidikan dalam Pilpres 2024. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mendesak agar proses penerbitan dokumen tersebut turut ditelusuri melalui jalur pidana.
Mahfud menilai persoalan penerbitan suket tidak seharusnya berhenti pada putusan pengadilan tata usaha negara. Ia secara khusus menyoroti dugaan penyelundupan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud melalui akun media sosial X pribadinya, @mohmahfudmd, Sabtu (31/10/2026).
“Pembuatan Suket dan penyelundupan Pasal 18 Ayat (3) harus diproses secara pidana,” tulis Mahfud.
Ia juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) segera diperiksa terkait persoalan tersebut.
“KPU dan Dit. Dikdasmen seharusnya segera diperiksa,” lanjutnya.
Pernyataan Mahfud tersebut dikutip Kompas.com setelah memperoleh izin dari tim Mahfud MD untuk mengutip unggahannya di media sosial X.
Mahfud juga membedakan persoalan hukum penerbitan dokumen dengan tindak lanjut terhadap posisi Gibran sebagai wakil presiden. Menurut dia, persoalan jabatan tersebut merupakan ranah politik.
“Follow up atas jabatannya sebagai Wapres terserah kepada politik, mau pilih jalan yang mana,” tulisnya.
MA Kabulkan Kasasi, Keabsahan Suket Jadi Pokok Perkara
Desakan Mahfud muncul setelah MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan mengabulkan kasasi, membatalkan putusan judex facti, dan mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
Perkara tersebut berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA atas nama Gibran yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019. Dokumen itu digunakan sebagai bagian dari persyaratan administrasi pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.
Sebelumnya, gugatan tersebut diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melalui perkara Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Namun, pada tingkat pertama, PTUN menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut sehingga gugatan tidak dapat diterima.
Subhan membenarkan bahwa permohonan kasasinya telah dikabulkan MA ketika dihubungi Kompas.com pada Jumat (30/10/2026).
“Ya, kami dapat kabar putusan,” kata Subhan.
Putusan kasasi itu menjadi perkembangan penting dalam sengketa administrasi penerbitan dokumen pendidikan Gibran. Namun, konsekuensi putusan terhadap proses administrasi dan kemungkinan pertanggungjawaban pihak yang terlibat tetap perlu dibaca berdasarkan amar serta pertimbangan hukum lengkap.
Baca Juga: MA Kabulkan Gugatan Suket Ijazah Gibran, KPU Tegaskan Tahapan Pencalonan Sudah Selesai
Pasal 18 Ayat (3) PKPU 19/2023 Ikut Dipersoalkan
Selain penerbitan surat penyetaraan, Mahfud menyoroti Pasal 18 Ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Ketentuan tersebut mengatur pengecualian kewajiban menunjukkan bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah asing di luar negeri, tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.
Adapun Pasal 18 Ayat (3) berbunyi:
“Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.”
Ketentuan tersebut menjadi sorotan karena berkaitan langsung dengan persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden. Mahfud menduga terdapat persoalan dalam proses pembentukan atau pencantuman ketentuan tersebut sehingga meminta dugaan penyelundupan pasal ditindaklanjuti secara pidana.
Meski demikian, dugaan tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen dan proses pembentukan peraturan. Penelusuran perlu mencakup rancangan awal, hasil pembahasan, proses harmonisasi, hingga naskah akhir PKPU yang ditetapkan.
Dengan demikian, pemeriksaan tidak cukup hanya berangkat dari perbedaan penafsiran terhadap ketentuan. Harus ada penelusuran mengenai siapa yang mengusulkan, siapa yang menyusun, bagaimana proses pembahasannya, dan apakah terdapat perbuatan yang memenuhi unsur pidana.
KPU dan Dikdasmen Perlu Menjelaskan Perannya
Permintaan Mahfud agar KPU dan Dikdasmen diperiksa menempatkan dua institusi tersebut dalam sorotan publik.
Dikdasmen perlu memberikan penjelasan mengenai dasar penerbitan surat penyetaraan, dokumen pendidikan yang digunakan, proses verifikasi, serta pejabat yang memiliki kewenangan dalam penerbitannya.
Sementara itu, KPU perlu menjelaskan bagaimana dokumen tersebut diperiksa ketika proses pendaftaran calon wakil presiden berlangsung, termasuk dasar regulasi yang digunakan untuk menilai pemenuhan persyaratan pendidikan.
Kejelasan mengenai peran masing-masing lembaga penting agar publik dapat mengetahui apakah prosedur administrasi telah dijalankan sesuai ketentuan.
Namun, desakan pemeriksaan tidak boleh langsung dimaknai sebagai bukti bahwa KPU, pejabat Dikdasmen, atau pihak lain telah melakukan tindak pidana. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian sesuai hukum yang berlaku.
Baca Juga: MA Kabulkan Kasasi soal Suket SMA Gibran, Gugatan Lain di PTUN Diwarnai Walk Out
Putusan Administrasi Tidak Otomatis Mengakhiri Jabatan Wapres
Satu hal yang juga perlu dibedakan dalam polemik ini adalah konsekuensi putusan MA terhadap dokumen administrasi dan status Gibran sebagai wakil presiden.
Mahfud sendiri menyebut tindak lanjut mengenai jabatan Gibran sebagai persoalan politik. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ia memisahkan proses hukum terhadap penerbitan suket dari keputusan politik terkait posisi wakil presiden.
Putusan MA dalam perkara tata usaha negara mengenai surat penyetaraan ijazah tidak dengan sendirinya merupakan putusan pemberhentian wakil presiden. Persoalan mengenai status jabatan dan kemungkinan konsekuensi konstitusional harus merujuk pada ketentuan serta mekanisme hukum yang berlaku.
Karena itu, pembatalan atau dinyatakannya tidak sah suatu dokumen administrasi tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai pemberhentian otomatis dari jabatan publik.
Transparansi Proses Menjadi Ujian Penegakan Hukum
Polemik suket Gibran kini tidak hanya menyangkut keabsahan dokumen pendidikan, tetapi juga menyentuh akuntabilitas lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya.
Putusan MA telah memberikan perkembangan hukum terhadap objek sengketa. Namun, pertanyaan mengenai proses penerbitan dokumen, penerapan aturan pencalonan, dan dugaan penyelundupan pasal masih membutuhkan penjelasan yang dapat diuji secara terbuka.
Jika aparat penegak hukum menindaklanjuti desakan pemeriksaan, prosesnya harus dilakukan secara independen, objektif, dan berdasarkan alat bukti. Keterangan seluruh pihak yang terlibat juga perlu didengar agar tidak muncul kesimpulan sepihak.
Pada akhirnya, perkara ini menjadi ujian bagi transparansi administrasi negara dan konsistensi penegakan hukum. Publik tidak hanya membutuhkan perdebatan mengenai posisi politik, tetapi juga jawaban yang terang mengenai bagaimana sebuah dokumen diterbitkan, bagaimana aturan pencalonan diterapkan, dan siapa yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran.
Penulis: Elfan






