Jika Gibran Mundur, Begini Mekanisme Konstitusional Pemilihan Wakil Presiden Pengganti

JAKARTA, ANALISTIS.COM – Pengunduran diri Wapres menjadi perhatian publik menyusul berkembangnya kabar mengenai niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengakhiri masa jabatannya. Jika pengunduran diri tersebut benar-benar terjadi, proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Persoalan ini bukan sekadar menyangkut keputusan seorang pejabat negara untuk mengakhiri masa jabatannya. Ada mekanisme konstitusional yang mengatur bagaimana kekosongan jabatan Wakil Presiden ditangani, termasuk kewenangan Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam menentukan penggantinya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, turut memberikan penjelasan mengenai mekanisme yang harus ditempuh apabila pengunduran diri tersebut benar-benar terjadi.

Menurut Yusril, apabila jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan, MPR akan meminta Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua nama calon pengganti. Selanjutnya, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih salah satu calon sesuai ketentuan konstitusi.

Pasal 8 UUD 1945 Mengatur Pengisian Jabatan Wakil Presiden

Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Artinya, apabila pengunduran diri telah berlaku secara resmi dan menyebabkan kekosongan jabatan, Presiden tidak dapat langsung menunjuk seseorang sebagai pengganti.

Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon, sedangkan keputusan pemilihan berada di tangan MPR.

Pengaturan tersebut memperlihatkan adanya pembagian kewenangan antarlembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengisian jabatan Wakil Presiden tidak diserahkan kepada satu lembaga, melainkan dilaksanakan melalui mekanisme yang telah ditentukan konstitusi.

Yusril Jelaskan Mekanisme Pemilihan Wapres Pengganti

Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa apabila Wakil Presiden benar-benar mengundurkan diri, MPR akan menindaklanjuti kekosongan jabatan tersebut dengan meminta Presiden mengajukan dua calon pengganti.

Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), Yusril menjelaskan tahapan yang harus dilakukan setelah pengunduran diri resmi terjadi.

“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya dan MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu,” ujar Yusril.

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa proses penggantian Wakil Presiden tidak dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden.

Presiden mengusulkan dua nama, sementara MPR menjalankan kewenangan konstitusional untuk memilih pengganti.

Bagaimana Tahapan Pemilihan Wakil Presiden Pengganti?

Secara konstitusional, proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan ketentuan terkait dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta perubahannya.

Tahapan pokoknya meliputi:

  1. Terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah proses pengunduran diri atau pemberhentian berlaku secara resmi.
  2. MPR menindaklanjuti kekosongan jabatan dan meminta Presiden mengajukan dua calon pengganti.
  3. Presiden menyampaikan dua nama calon beserta dokumen persyaratannya.
  4. MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih salah satu calon.
  5. Wakil Presiden terpilih menjalani proses pengucapan sumpah atau janji jabatan sesuai ketentuan.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menetapkan batas waktu paling lambat 60 hari bagi MPR untuk menyelenggarakan sidang pemilihan setelah terjadi kekosongan jabatan.

Dengan mekanisme tersebut, konstitusi memberikan kepastian mengenai proses pengisian jabatan apabila Wakil Presiden tidak dapat melanjutkan masa jabatannya.

Pengunduran Diri Berbeda dengan Pemakzulan

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengunduran diri dan pemakzulan atau impeachment merupakan dua mekanisme yang berbeda.

Pengunduran diri merupakan tindakan pejabat untuk mengakhiri jabatannya atas kehendak sendiri melalui prosedur yang berlaku.

Sementara itu, pemakzulan merupakan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan alasan yang diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

Proses pemakzulan melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.

Karena itu, apabila Wakil Presiden mengundurkan diri secara resmi, persoalan pengisian jabatan yang kosong mengacu pada Pasal 8 ayat (2), bukan otomatis melalui mekanisme pemakzulan.

Perbedaan tersebut penting dipahami agar masyarakat tidak mencampuradukkan pengunduran diri sukarela dengan pemberhentian melalui proses konstitusional.

Pernyataan Niat Mundur Tidak Otomatis Mengakhiri Jabatan

Di tengah berkembangnya pemberitaan mengenai niat pengunduran diri Gibran, terdapat satu hal mendasar yang perlu diperhatikan: pernyataan niat mundur tidak otomatis membuat jabatan Wakil Presiden menjadi kosong.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya membenarkan bahwa Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam dan membahas dinamika yang berkembang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga: NasDem Minta Niat Pengunduran Diri Gibran Diproses Sesuai Konstitusi

Sementara itu, Yusril menjelaskan bahwa selama belum terjadi proses resmi yang menyebabkan kekosongan jabatan, Gibran masih berkedudukan sebagai Wakil Presiden.

Dengan demikian, masyarakat perlu membedakan antara penyampaian niat pribadi, proses pengunduran diri, dan status hukum jabatan yang bersangkutan.

Pembedaan tersebut penting agar perkembangan politik tidak langsung ditafsirkan sebagai perubahan status ketatanegaraan.

Putusan MA dan MK Menjadi Latar Belakang Polemik

Dinamika mengenai kemungkinan pengunduran diri Gibran juga berkembang di tengah polemik hukum yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Persoalan tersebut menjadi perhatian sejumlah kalangan politik karena menyangkut aspek dokumen dan ketentuan pencalonan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Baca Juga: Dua Putusan MA dan MK Picu Polemik Politik, Golkar Akui Terkejut soal Suket Gibran

Meski demikian, polemik terhadap suatu putusan pengadilan tidak serta-merta mengubah status jabatan seseorang. Setiap konsekuensi hukum harus merujuk pada keputusan dan prosedur yang berlaku.

Dalam konteks ini, penjelasan mengenai mekanisme konstitusional menjadi penting agar publik memperoleh gambaran utuh mengenai hubungan antara dinamika politik dan ketentuan hukum.

Kepastian Konstitusi Menjadi Penentu

Pengaturan mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden bukan sekadar prosedur administratif. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari sistem konstitusi untuk memastikan kesinambungan pemerintahan apabila terjadi perubahan dalam kepemimpinan nasional.

Kewenangan Presiden mengusulkan dua calon dan kewenangan MPR memilih pengganti menunjukkan adanya pembagian peran antarlembaga negara.

Batas waktu 60 hari juga memberikan kerangka waktu konstitusional bagi MPR untuk menyelenggarakan pemilihan setelah terjadi kekosongan jabatan.

Di tengah berbagai perkembangan politik yang berlangsung, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai apa yang sudah terjadi, apa yang masih berupa wacana, dan bagaimana aturan hukum mengatur kemungkinan berikutnya.

Pada akhirnya, apabila pengunduran diri Wakil Presiden benar-benar terjadi, mekanisme penggantinya telah tersedia dalam UUD 1945. Presiden mengusulkan dua calon, MPR menyelenggarakan pemilihan, dan seluruh proses harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kepastian hukum dan penghormatan terhadap konstitusi menjadi fondasi penting agar setiap perubahan dalam kepemimpinan nasional berlangsung melalui prosedur yang sah.

ANALISTIS.COM | Tajam Membaca Peristiwa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 komentar