SERANG RAYA, ANALISTIS.COM — Anggaran bantuan masyarakat Banten diperkirakan mencapai hampir Rp1,5 triliun berdasarkan perhitungan berbagai program lintas sektor Pemerintah Provinsi Banten. Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Apriandhi Hartawan, menyebut bantuan tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, kebersihan lingkungan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Deden di tengah pembahasan anggaran Pemerintah Provinsi Banten untuk 2027. Penjelasannya sekaligus berkaitan dengan rencana Gubernur Banten Andra Soni yang menargetkan peningkatan anggaran bantuan sosial (bansos) hingga lima kali lipat dibandingkan tahun ini.
Menurut Deden, bantuan pemerintah tidak seharusnya hanya dipahami berdasarkan anggaran yang secara administratif tercatat dalam pos khusus bansos. Berbagai program pelayanan dan dukungan pemerintah kepada masyarakat juga perlu diperhitungkan sebagai bentuk intervensi untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Jadi jangan dikonotasikan bansos itu ya hanya yang ada di kode rekening bansos, tapi juga bantuan-bantuan lainnya,” ujar Deden, Selasa (10/11/2026), sebagaimana diberitakan BantenNews.
Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Menjadi Komponen Terbesar
Deden menjelaskan, salah satu komponen bantuan pemerintah tersebut berasal dari pembiayaan jaminan kesehatan melalui BPJS yang mencapai sekitar Rp400 miliar. Anggaran ini menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap akses pelayanan kesehatan masyarakat.
Selain sektor kesehatan, program sekolah gratis pada 2027 diproyeksikan membutuhkan anggaran sekitar Rp600 miliar hingga Rp650 miliar untuk tiga angkatan. Program tersebut menjadi salah satu alokasi besar dalam upaya memperluas akses pendidikan di Banten.
Pemprov Banten juga menyediakan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), kendaraan pengangkut sampah roda tiga, serta berbagai program penguatan usaha ekonomi masyarakat. Bantuan tersebut diarahkan untuk mendukung aktivitas masyarakat di sejumlah sektor.
Jika seluruh komponen tersebut dihitung, Deden memperkirakan nilainya mencapai hampir Rp1,5 triliun hingga mendekati Rp2 triliun. Jumlah tersebut disebut mendekati 20 persen dari total APBD Banten. Namun, angka itu merupakan estimasi gabungan berbagai program lintas sektor, bukan seluruhnya bansos tunai yang diterima keluarga miskin.
Target Bansos Naik Lima Kali Lipat pada 2027
Di luar berbagai program bantuan lintas sektor, Pemprov Banten juga menyiapkan peningkatan anggaran bansos pada 2027. Gubernur Andra Soni sebelumnya menyampaikan target kenaikan hingga lima kali lipat dibandingkan alokasi tahun ini sebagai bagian dari penguatan perlindungan sosial.
Target tersebut membutuhkan perencanaan yang jelas, terutama terkait kemampuan keuangan daerah, jumlah penerima manfaat, dan bentuk bantuan yang akan diperluas. Pemerintah perlu menjelaskan apakah peningkatan anggaran akan diarahkan untuk menambah penerima, meningkatkan nominal bantuan, atau memperluas jenis program.
Deden menyatakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 masih berlangsung. Pemerintah daerah juga mengevaluasi potensi pendapatan melalui Badan Pendapatan Daerah untuk melihat ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan.
Dengan demikian, target peningkatan bansos tersebut masih harus diterjemahkan ke dalam alokasi anggaran yang konkret sebelum APBD 2027 ditetapkan. Masyarakat perlu mengetahui dasar perhitungan dan besaran anggaran yang benar-benar disiapkan untuk program perlindungan sosial.
Baca Juga: Andra Soni Targetkan Bansos Banten Naik Lima Kali Lipat pada 2027, Kemampuan APBD Jadi Ujian
Ketepatan Sasaran dan Transparansi Menjadi Tantangan
Besarnya anggaran bantuan masyarakat Banten tidak otomatis menjamin seluruh program berjalan efektif. Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah ketepatan data penerima, terutama untuk bantuan yang ditujukan kepada keluarga miskin dan kelompok rentan.
Pemerintah perlu memastikan proses pendataan, verifikasi, dan validasi dilakukan secara berkala. Perubahan kondisi ekonomi keluarga harus tercermin dalam data agar bantuan tidak salah sasaran atau justru tidak diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Penguatan sistem digital juga menjadi bagian penting dalam memperbaiki tata kelola perlindungan sosial. Pemerintah pusat telah mendorong integrasi data untuk meningkatkan akurasi penentuan penerima dan mengurangi persoalan administrasi dalam penyaluran bantuan.
Baca Juga: Mendagri Percepat Bansos Digital, 18,8 Juta KK Terdaftar: Akurasi Data Jadi Sorotan
Masyarakat juga membutuhkan akses informasi mengenai persyaratan, mekanisme pengecekan, serta jalur pengaduan apabila menemukan ketidaksesuaian data. Keterbukaan tersebut penting agar program bantuan dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: Cara Cek Bansos Resmi, Mengenali Tautan Palsu, dan Melindungi Data Pribadi
Dampak Nyata Harus Menjadi Ukuran Keberhasilan
Pernyataan Sekda Banten mengenai besarnya anggaran bantuan lintas sektor membuka ruang bagi publik untuk menilai bagaimana APBD digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan besaran anggaran, tetapi juga perlu menjelaskan hasil yang dicapai dari setiap program.
Dalam sektor pendidikan, keberhasilan program sekolah gratis perlu dilihat dari meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan terjaganya kualitas pembelajaran. Sementara dalam bidang kesehatan, manfaatnya harus tercermin dari semakin terbukanya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Hal serupa berlaku bagi bantuan pertanian dan pemberdayaan ekonomi. Penyaluran alsintan maupun dukungan usaha perlu diikuti evaluasi mengenai produktivitas, keberlanjutan kegiatan ekonomi, dan peningkatan pendapatan masyarakat penerima manfaat.
Persoalan tersebut sejalan dengan pentingnya pembangunan yang tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau jumlah program, tetapi juga manfaat yang dirasakan masyarakat.
Baca Juga: Andra Soni: Pembangunan Banten Harus Tetap Berjalan Meski Gubernur Berganti.
Pada akhirnya, anggaran bantuan masyarakat Banten yang diperkirakan mencapai hampir Rp1,5 triliun harus dapat dipertanggungjawabkan melalui alokasi yang transparan, penerima yang tepat, serta hasil program yang terukur. Target peningkatan bansos lima kali lipat pada 2027 juga perlu dibuktikan melalui kebijakan dan realisasi anggaran.
Sebab, keberhasilan kebijakan sosial bukan semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang diumumkan pemerintah, melainkan dari seberapa nyata manfaatnya dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
ANALISTIS.COM — Tajam Membaca Peristiwa.






