JAKARTA, ANALISTIS.COM – Pensiun Gibran Rakabuming Raka tetap mengacu pada ketentuan 100 persen dari gaji pokok terakhir apabila pengunduran dirinya ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat. Berdasarkan paparan PT Taspen (Persero), pensiun pokok mantan Wakil Presiden tersebut tercatat sebesar Rp20.160.000 per bulan, meskipun masa jabatannya tidak berlangsung hingga akhir periode 2024–2029.
Kepastian mengenai hak tersebut disampaikan Head of Service and Membership PT Taspen (Persero), Tatan Hidayat, dalam Rapat Strategi Komunikasi Taspen 2026 di Bandung, Jumat (13/11/2026).
Tatan menjelaskan, masa jabatan yang tidak mencapai satu periode tidak memengaruhi besaran pensiun pokok yang diterima Gibran.
“Masa jabatan (yang tidak sampai satu periode) tidak memengaruhi besaran pensiun yang diterima Pak Gibran,” ujar Tatan.
Ia menyebut pensiun pokok Gibran berada di kisaran Rp20 juta per bulan. Jika ditambah tunjangan istri dan anak, total penerimaan diperkirakan mencapai sekitar Rp22 juta.
“Di samping pokok pensiun (Rp20 juta), tentu ada tambahan tunjangan istri dan tunjangan anak sehingga itu kalau diestimasi kurang lebih bisa Rp22 juta,” katanya.
Namun, pembayaran hak tersebut belum dapat langsung dilakukan. Taspen masih menunggu kelengkapan administrasi, termasuk keputusan presiden yang diterbitkan melalui Kementerian Sekretariat Negara.
Masa Jabatan Tidak Menentukan Besaran Pensiun
Ketentuan pensiun Gibran menjadi perhatian karena besaran hak pensiun pokok tidak dihitung berdasarkan lamanya masa jabatan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 menetapkan pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir bagi Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat.
Hak keuangan mantan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pasal 6 ayat (1) menyatakan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Sementara ayat (2) menetapkan besaran pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Ketentuan tersebut tidak membedakan besaran pensiun berdasarkan lama masa jabatan. Penjelasan Pasal 6 secara eksplisit menyebut masa jabatan mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden tidak memengaruhi besaran pensiun.
Dengan demikian, ketentuan pensiun tidak menggunakan perhitungan proporsional berdasarkan jumlah tahun seseorang menduduki jabatan. Persyaratan utamanya adalah status pemberhentian dengan hormat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978 sebagai aturan pelaksana juga menjelaskan bahwa berhenti atas permintaan sendiri termasuk dalam kategori berhenti dengan hormat.
Ketentuan ini menjadi penting karena pengunduran diri seorang pejabat negara tidak hanya menyangkut berakhirnya kewenangan politik, tetapi juga menentukan pemenuhan hak administratif setelah pemberhentian ditetapkan.
Baca Juga: Jika Gibran Mundur, Begini Mekanisme Konstitusional Pemilihan Wakil Presiden Pengganti
Rp20 Juta Pensiun Pokok, Rp22 Juta Termasuk Tunjangan
Angka sekitar Rp22 juta yang disampaikan Taspen merupakan estimasi total setelah memperhitungkan tambahan tunjangan keluarga. Karena itu, angka tersebut perlu dibedakan dari pensiun pokok yang menjadi dasar perhitungan.
Besaran pensiun pokok mengacu pada gaji pokok terakhir Wakil Presiden. Sementara tambahan tunjangan mengikuti ketentuan yang berlaku bagi penerima pensiun.
Pembedaan ini penting agar informasi mengenai hak keuangan mantan Wakil Presiden tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nilai pensiun pokok dan keseluruhan manfaat yang diterima merupakan komponen yang berbeda.
UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur sejumlah hak lain bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat, antara lain tunjangan sesuai ketentuan, biaya rumah tangga untuk penggunaan air, listrik, dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi yang bersangkutan beserta keluarganya.
Selain itu, Pasal 8 mengatur penyediaan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya dan kendaraan milik negara dengan pengemudinya.
Pembayaran Menunggu Keputusan Presiden
Meskipun dasar hak pensiun telah diatur dalam undang-undang, proses pembayarannya tetap harus mengikuti mekanisme administrasi.
Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur pembayaran pensiun dan sejumlah hak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Adapun pembayaran pensiun dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan tersebut, termasuk Keputusan Presiden.
Karena itu, penyerahan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR tidak serta-merta berarti seluruh proses administrasi pembayaran pensiun telah selesai. Penetapan status pemberhentian dan pemenuhan dokumen menjadi bagian penting sebelum hak tersebut disalurkan.
Tatan menjelaskan, Taspen masih menunggu keputusan presiden yang diterbitkan melalui Kementerian Sekretariat Negara sebagai salah satu persyaratan administrasi.
Baca Juga: Rapat Gabungan MPR Bahas Pengganti Gibran, Digelar Jumat
Hak Pensiun Dibebankan kepada APBN
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah sumber pembiayaan hak keuangan mantan Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal 19 UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebutkan seluruh pembiayaan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun bersangkutan.
Artinya, pemberian pensiun dan fasilitas kepada mantan Wakil Presiden merupakan kewajiban negara yang memiliki landasan hukum dan konsekuensi terhadap anggaran publik.
Ketentuan tersebut bukan kebijakan khusus yang dibuat untuk Gibran. Aturan yang sama berlaku bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden lainnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Di sisi lain, penggunaan anggaran negara menuntut pelaksanaan yang tertib administrasi dan transparan. Informasi mengenai komponen hak, dasar perhitungan, serta mekanisme pembayarannya penting diketahui masyarakat.
Pembayaran hak pensiun harus dipahami sebagai pelaksanaan ketentuan hukum, bukan pemberian khusus berdasarkan pertimbangan politik.
Pengunduran Diri Gibran dan Proses Pengisian Jabatan
Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR RI pada Kamis (12/11/2026). Surat tersebut disampaikan secara langsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan lembaganya akan menindaklanjuti surat tersebut melalui mekanisme kelembagaan, termasuk pembahasan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden.
Sebelumnya, dinamika pengunduran diri Gibran juga mendapat respons dari sejumlah partai politik. NasDem, misalnya, meminta agar persoalan tersebut diproses sesuai ketentuan konstitusi.
Baca Juga: NasDem Minta Niat Mundur Gibran Diproses Sesuai Konstitusi
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Konstitusi memberikan waktu paling lambat 60 hari kepada MPR untuk memilih Wakil Presiden pengganti. Presiden juga memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua nama calon.
Dengan demikian, pengunduran diri Gibran membawa dua konsekuensi yang berjalan melalui jalur hukum berbeda. Pertama, penyelesaian status jabatan dan pengisian posisi Wakil Presiden berdasarkan konstitusi. Kedua, pemenuhan hak keuangan dan administratif setelah pemberhentian ditetapkan sesuai ketentuan.
Persoalan ini memperlihatkan bahwa berakhirnya jabatan publik tidak hanya menyangkut dinamika politik, tetapi juga membawa konsekuensi hukum dan keuangan negara.
Pada akhirnya, hak mantan pejabat negara harus diberikan berdasarkan aturan yang berlaku. Namun, karena pembiayaannya bersumber dari APBN, transparansi mengenai dasar hukum, komponen manfaat, dan proses administrasinya tetap menjadi bagian dari akuntabilitas kepada publik.






