JAKARTA, ANALISTIS.COM – Polemik klaster mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong memasuki babak baru. Pembebasan bersyarat Indra Kesuma alias Indra Kenz dipastikan dicabut setelah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menemukan persoalan dalam proses remisi yang menjadi dasar pemberian hak tersebut.
Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kementerian Imipas Rudi Setiawan menyampaikan bahwa pihaknya telah merekomendasikan pencabutan pembebasan bersyarat Indra Kenz kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Rekomendasi itu muncul setelah investigasi internal menindaklanjuti temuan Ombudsman RI di Lapas Kelas IIA Cibinong.
Menteri Imipas Agus Andrianto kemudian memastikan pembebasan bersyarat tersebut dicabut.
“Kita cabut, karena ada proses remisinya yang tidak benar.”
Baca Juga: Kasus Lapas Cibinong Masuk Babak Baru, Remisi Indra Kenz Diaudit
Indra Kenz Disebut Terlibat dalam Fasilitas Klaster
Rudi mengungkapkan, investigasi Imipas menemukan adanya tiga kontainer yang tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN), tetapi fasilitas di dalamnya disediakan oleh warga binaan.
Salah satu warga binaan yang disebut terlibat adalah Indra Kenz.
“Kontainer ini semua tercatat, tercatat di barang milik negara, tetapi isinya diadakan oleh warga binaan. Sebagaimana sudah ketemu di sana dan salah satunya adalah itu Indra Kesuma, Indra Kenz,” ujar Rudi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/10/2026).
Namun, Rudi belum memerinci barang apa saja yang disebut disediakan Indra Kenz.
Karena itu, keterlibatan Indra dalam temuan fasilitas tersebut perlu ditempatkan secara proporsional: Imipas telah menyebut keterlibatannya, tetapi rincian barang dan bentuk keterlibatan tersebut belum seluruhnya dibuka kepada publik.
Persoalan Remisi Menjadi Titik Penting
Pencabutan pembebasan bersyarat Indra Kenz tidak semata dikaitkan dengan keberadaan fasilitas di Lapas Cibinong.
Agus menyebut terdapat proses remisi yang tidak benar. Karena pembebasan bersyarat berkaitan dengan pemenuhan hak dan pengurangan masa pidana, persoalan tersebut kemudian menjadi bagian dari pemeriksaan internal Imipas.
Indra Kenz sebelumnya mulai menjalani pembebasan bersyarat pada 24 September 2026, setelah menjalani pidana di Lapas Kelas IIA Cibinong.
Dengan keputusan terbaru tersebut, persoalan pembebasan bersyarat Indra Kenz kembali menjadi perhatian dan proses hukumnya akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme pemasyarakatan.
Semua Berawal dari Sidak Ombudsman
Temuan tersebut tidak berdiri sendiri.
Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak di kawasan Lapas Kelas IIA Cibinong pada 23 September 2026 dan menemukan sejumlah bangunan yang menyerupai hunian atau rumah klaster.
Di dalamnya terdapat berbagai fasilitas seperti sofa, televisi, kulkas dan meja makan. Ombudsman juga menemukan fasilitas kebugaran hingga pembangunan simulator golf.
Selain persoalan fasilitas, Ombudsman menemukan celah keamanan di bagian belakang kawasan tersebut yang terhubung dengan area hutan bambu dan tempat pembuangan sampah.
Dalam wawancara dengan Ombudsman, salah satu penghuni juga mengaku membayar sejumlah uang untuk memperoleh fasilitas tersebut. Ombudsman saat itu menyatakan mekanisme dan nominal pembayaran masih perlu didalami.
Baca Juga: Klaster Mewah Lapas Cibinong Terbongkar, 5 Pejabat Dinonaktifkan
Temuan tersebut kemudian memicu pemeriksaan lebih luas di lingkungan Lapas Cibinong.
Dari Hunian Mewah ke Tata Kelola Pemasyarakatan
Kasus Indra Kenz membuat persoalan Cibinong semakin melebar.
Sebelumnya, perhatian publik tertuju pada bangunan yang disebut sebagai klaster mewah. Kemudian muncul persoalan mengenai siapa yang menggunakan fasilitas tersebut, dari mana fasilitas berasal, bagaimana barang-barang berada di dalamnya, serta siapa yang bertanggung jawab atas pengawasannya.
Kini persoalan tersebut bersinggungan dengan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat.
Artinya, kasus Cibinong tidak lagi hanya berbicara tentang fasilitas warga binaan.
Ada persoalan BMN, pengawasan, keamanan, tata kelola, hak warga binaan, hingga prosedur pemberian remisi yang harus diperiksa secara menyeluruh.
Jimmy Masrin Juga Telah Dikonfirmasi Imipas
Nama Indra Kenz bukan satu-satunya nama warga binaan yang muncul dalam rangkaian temuan tersebut.
Pada hari yang sama, Imipas juga mengonfirmasi bahwa sosok yang terekam kamera Ombudsman saat sidak di kawasan klaster mewah adalah Jimmy Masrin.
Irjen Imipas Rudi Setiawan juga menyatakan barang-barang yang ditemukan di lokasi, termasuk minuman keras, merupakan milik Jimmy Masrin.
Baca Juga: Imipas Konfirmasi Sosok di Klaster Mewah Lapas Cibinong adalah Jimmy Masrin
Perkembangan ini semakin memperlihatkan bahwa temuan Ombudsman tidak berhenti pada persoalan bangunan.
Ada warga binaan tertentu yang disebut memiliki keterkaitan dengan fasilitas tersebut dan kini keterkaitan itu mulai ditelusuri melalui investigasi internal Imipas.
Pertanyaan Besarnya Justru Belum Terjawab
Pencabutan pembebasan bersyarat Indra Kenz merupakan konsekuensi penting dari pemeriksaan.
Namun, kasus ini tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan apakah Indra Kenz kembali menjalani sisa pidana atau tidak.
Pertanyaan yang jauh lebih besar adalah:
Bagaimana fasilitas tidak lazim dapat terbentuk di dalam kawasan lapas?
Bagaimana warga binaan dapat terlibat dalam penyediaan fasilitas tersebut?
Bagaimana barang yang tercatat sebagai BMN dapat berada dalam kondisi seperti itu?
Dan bagaimana mekanisme pengawasan berjalan hingga persoalan tersebut baru terbuka setelah sidak Ombudsman?
Di sinilah kasus Cibinong menjadi persoalan tata kelola.
Sebab, jika sebuah sistem pemasyarakatan memiliki aturan mengenai hak, kewajiban, fasilitas dan pengawasan warga binaan, maka setiap penyimpangan seharusnya dapat terdeteksi sebelum berkembang menjadi persoalan besar.
Indra Kenz kini kembali terseret dalam pemeriksaan setelah pembebasan bersyaratnya dicabut. Tetapi pertanyaan yang lebih penting bagi sistem pemasyarakatan adalah bagaimana rangkaian persoalan tersebut bisa terjadi sejak awal.
Dan dari titik itu, kasus Lapas Cibinong jelas belum selesai.
Penulis: Kohar
