Andra Soni Targetkan Bansos Banten Naik Lima Kali Lipat pada 2027, Kemampuan APBD Jadi Ujian

SERANG, ANALISTIS.COM — Gubernur Banten Andra Soni menargetkan anggaran bantuan sosial (bansos) pada 2027 meningkat hingga lima kali lipat dibandingkan tahun ini. Target tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan masyarakat rentan. Namun, realisasinya akan bergantung pada kemampuan keuangan daerah, ketepatan data penerima, serta kesiapan pemerintah memastikan bantuan tersalurkan tanpa penyimpangan.

Andra menyampaikan target tersebut saat kegiatan penyaluran Bantuan Sosial Jaminan Sosial Keluarga di Kota Tangerang Selatan, Jumat (30/10/2026).

“Insyaallah, kita punya target untuk menambah anggaran bantuan sosial pada 2027. Saya targetkan lima kali lipat dari anggaran tahun ini. Mohon doanya agar kita mampu mengurusi orang miskin, yang insyaallah pasti bermanfaat dunia akhirat,” ujar Andra.

Pada 2026, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengalokasikan Rp8,1555 miliar untuk program Bantuan Sosial Jaminan Sosial Keluarga. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 16.311 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di delapan kabupaten dan kota. Setiap keluarga menerima bantuan sebesar Rp500.000.

Jika target kenaikan lima kali lipat dihitung berdasarkan alokasi program tersebut, kebutuhan anggaran pada 2027 berpotensi mencapai sekitar Rp40,78 miliar.

Angka itu merupakan simulasi berdasarkan alokasi program Jaminan Sosial Keluarga 2026, bukan anggaran resmi yang telah ditetapkan untuk tahun depan. Kepastian alokasi tetap bergantung pada proses perencanaan dan penetapan APBD 2027.

Target Lima Kali Lipat Berhadapan dengan Kemampuan Keuangan Daerah

Peningkatan anggaran bansos dapat memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi masyarakat yang menghadapi tekanan ekonomi. Namun, target tersebut perlu diterjemahkan ke dalam perencanaan anggaran yang realistis.

Pemerintah harus menjelaskan sumber pembiayaan, ruang fiskal yang tersedia, serta bentuk peningkatan bantuan yang akan dilakukan. Apakah kenaikan anggaran diarahkan untuk menambah jumlah penerima, meningkatkan nominal bantuan per keluarga, atau memperluas jenis program sosial.

Kejelasan itu penting agar target kenaikan tidak hanya menjadi angka dalam pernyataan politik, tetapi benar-benar memiliki dasar pembiayaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, publik perlu membedakan alokasi program Jaminan Sosial Keluarga sebesar Rp8,1555 miliar dengan keseluruhan belanja bantuan sosial pemerintah provinsi. Keduanya merupakan cakupan anggaran yang berbeda sehingga tidak tepat dicampur dalam perhitungan target.

Tantangan fiskal juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah menjaga kesinambungan program. Peningkatan anggaran harus tetap mempertimbangkan kebutuhan belanja daerah lainnya, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik.

Sebanyak 16.311 Keluarga Menjadi Sasaran Bantuan pada 2026

Pada tahun ini, program Bantuan Sosial Jaminan Sosial Keluarga menyasar 16.311 keluarga di delapan kabupaten dan kota di Banten. Setiap keluarga memperoleh bantuan sebesar Rp500.000.

Pada penyaluran tahap pertama, bantuan diberikan kepada 7.258 keluarga. Khusus di Kota Tangerang Selatan, sebanyak 140 keluarga menerima bantuan dari total alokasi 500 keluarga sepanjang 2026.

Sementara itu, penyaluran tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026 dengan sasaran 9.053 keluarga.

Calon penerima merupakan keluarga rentan yang diusulkan pemerintah kabupaten dan kota. Selanjutnya, Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi serta pemadanan data dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Andra mengatakan penggunaan data yang akurat dan mutakhir menjadi perhatian pemerintah agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

“Dengan data yang akurat dan mutakhir, kita ingin memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang berhak,” katanya.

Pemadanan dengan DTSEN menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan pembaruan data berjalan secara berkala agar perubahan kondisi ekonomi keluarga dapat diperhitungkan dalam penentuan penerima.

Baca Juga: Desil Warga Kabupaten Serang Dikeluhkan, DPRD Minta Pemerintah Pusat Evaluasi Indikator

Persoalan ketepatan data bukan sekadar urusan administrasi. Ketidaksesuaian kategori kesejahteraan dapat memengaruhi proses penentuan sasaran program perlindungan sosial. Karena itu, masyarakat perlu memperoleh akses untuk memeriksa status dan mengajukan pembaruan apabila kondisi keluarganya berubah.

Baca Juga: Cara Cek Desil DTSEN dan Status Penerima Bansos Menggunakan NIK KTP

Penyaluran Melalui Bank Banten, Gubernur Larang Pemotongan

Pemprov Banten menyalurkan bantuan melalui Bank Banten langsung ke rekening masing-masing penerima. Skema tersebut dimaksudkan untuk mempermudah penyaluran sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan bantuan.

Andra menegaskan tidak boleh ada pemotongan ataupun permintaan imbalan dalam proses penyaluran.

“Tidak boleh ada potongan dalam bentuk apa pun, oleh siapa pun, dan dengan alasan apa pun. Apabila ada pihak yang meminta potongan atau imbalan, segera laporkan kepada petugas Dinas Sosial atau aparat setempat,” katanya.

Peringatan tersebut penting karena bantuan sosial merupakan hak keluarga penerima manfaat. Tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan dari bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat rentan.

Namun, larangan pemotongan perlu diikuti mekanisme pengawasan dan pengaduan yang berjalan efektif. Pemerintah harus memastikan laporan masyarakat ditindaklanjuti dan setiap dugaan penyimpangan diperiksa secara transparan.

Masyarakat juga perlu mengetahui saluran resmi untuk melaporkan pungutan atau permintaan imbalan dalam penyaluran bantuan.

Baca Juga: Cara Cek Bansos Resmi, Mengenali Tautan Palsu, dan Melindungi Data Pribadi

Peningkatan Bansos Harus Terukur Dampaknya

Target kenaikan anggaran lima kali lipat pada 2027 merupakan rencana besar yang membutuhkan perencanaan matang. Pemerintah tidak cukup hanya menambah alokasi, tetapi juga harus memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Ukuran keberhasilan perlu dilihat dari beberapa aspek, mulai dari bertambahnya keluarga yang terlindungi, ketepatan penerima, kecukupan nilai bantuan, hingga tidak adanya pemotongan dalam proses penyaluran.

Dalam konteks pembangunan daerah, keberhasilan program juga harus diukur dari dampaknya terhadap kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar, bukan hanya jumlah anggaran yang dibelanjakan.

Baca Juga: 26 Tahun Banten, Capaian Pembangunan Dipaparkan: Ujiannya Kini Bukan Lagi Program, tapi Dampak

Keberlanjutan kebijakan sosial juga membutuhkan perencanaan lintas tahun agar peningkatan bantuan tidak berhenti sebagai program sesaat.

Baca Juga: Andra Soni: Pembangunan Banten Harus Tetap Berjalan Meski Gubernur Berganti

Pada akhirnya, target Andra Soni untuk meningkatkan anggaran bansos lima kali lipat akan diuji dalam pembahasan APBD 2027 dan pelaksanaannya di lapangan. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa rencana tersebut didukung kemampuan keuangan daerah, memiliki sasaran yang jelas, serta benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan.

Besarnya anggaran memang penting. Namun, ketepatan penerima, transparansi, dan dampak bantuan terhadap kehidupan masyarakat menjadi ukuran utama keberhasilan kebijakan perlindungan sosial.

 

Penulis: Arya

Penulis

  • Sugeng Saepuloh

    Sugeng merupakan penulis dan kontributor di Analistis.com, media digital yang menyajikan informasi aktual, faktual, dan mendalam mengenai berbagai isu nasional maupun daerah.

    Dalam aktivitas jurnalistiknya, Sugeng berfokus pada penyajian informasi seputar pemerintahan, politik, hukum, ekonomi, sosial, dan berbagai perkembangan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

    Melalui karya jurnalistik yang dipublikasikan di Analistis.com, Sugeng berkomitmen mendukung penyampaian informasi yang akurat, berimbang, independen, serta berlandaskan prinsip-prinsip jurnalistik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *