MERauKE, ANALISTIS.COM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti tingginya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Berdasarkan analisis data geospasial, wilayah tersebut menyumbang 96 persen dari total luas kebakaran di Provinsi Papua Selatan.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, Merauke juga menyumbang 90 persen titik panas dan 97 persen area kebakaran yang belum berhasil dipadamkan di provinsi tersebut.
Data itu disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dan kekeringan di Kantor Bupati Merauke, Jumat (30/10/2026). Analisis dilakukan menggunakan data citra satelit Sentinel-2 dan MODIS.
Besarnya kontribusi Merauke membuat wilayah tersebut menjadi perhatian utama dalam upaya pengendalian karhutla di Papua Selatan.
“Hampir seluruh persoalan karhutla di Papua Selatan terjadi di Kabupaten Merauke. Karena itu, ketika kita berbicara tentang pengendalian karhutla di tingkat provinsi, maka penguatan penanganan di Kabupaten Merauke menjadi hal yang sangat penting,” ujar Kristomei.
Berdasarkan data per 30 Oktober 2026, Papua Selatan berada di peringkat kedelapan dari 38 provinsi berdasarkan jumlah titik panas. Namun, provinsi tersebut menempati peringkat kedua berdasarkan luas kebakaran.
Dugaan Pembakaran Lahan Menjadi Perhatian
Salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus adalah klaster Jago Merah-Tanah Miring. Kawasan ini mencakup Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga.
Dari total 502 hektare area kebakaran yang belum padam di Papua Selatan per 29 Oktober 2026, sekitar 250 hektare berada di klaster tersebut. Angka itu hampir separuh dari keseluruhan area yang masih terbakar.
Klaster Jago Merah-Tanah Miring juga menyumbang sekitar 36 persen titik panas di Papua Selatan berdasarkan data per 30 Oktober.
Perbandingan antara luas area terbakar dan jumlah titik panas menunjukkan bahwa kebakaran di kawasan tersebut membutuhkan penanganan lebih intensif. BNPB menilai kondisi itu mengindikasikan api relatif lebih sulit dipadamkan.
Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze menjelaskan, karhutla di wilayahnya dipengaruhi kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia.
Kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino membuat kondisi lahan semakin kering. Pada ekosistem savana, tumpukan daun dan ranting kering menjadi material yang mudah terbakar sehingga api dapat menyebar dengan cepat.
Selain faktor cuaca, praktik pembukaan lahan pertanian maupun area berburu dengan cara dibakar masih ditemukan di masyarakat. Kelalaian seperti membakar sampah sembarangan dan membuang puntung rokok di kawasan lahan kering juga berpotensi memicu kebakaran.
“Selain cuaca, beberapa faktor karhutla di Merauke memang ada indikasi disengaja karena pembukaan lahan,” kata Yoseph.
Meski demikian, dugaan pembakaran sengaja perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan penyelidikan aparat berwenang. Penentuan penyebab serta pihak yang bertanggung jawab harus didasarkan pada hasil pemeriksaan di lapangan.
Baca Juga: 20 Korporasi Jadi Tersangka Karhutla, Rano Alfath Desak Pengusutan Tak Berhenti pada Perusahaan
BNPB Minta Pengawasan dan Penegakan Hukum Diperkuat
Kristomei menegaskan, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman setelah api muncul. Pencegahan harus diperkuat, terutama melalui pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan.
BNPB meminta aparat penegak hukum dan aparatur kewilayahan meningkatkan pengawasan sekaligus menelusuri faktor penyebab kebakaran. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan apakah kebakaran dipicu kondisi alam, kelalaian, atau pembakaran yang disengaja.
Pemerintah daerah juga diminta memperluas edukasi kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat, lingkungan sekolah, dan gereja.
Menurut Kristomei, pembakaran lahan dalam skala kecil sekalipun dapat berkembang menjadi kebakaran besar ketika kondisi lahan kering dan angin mempercepat penyebaran api.
Selain pengawasan, dukungan personel dan peralatan pemadaman juga perlu dioptimalkan. BNPB mendorong keterlibatan pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat, dan pihak swasta dalam penanganan di lapangan.
Dalam rapat koordinasi tersebut, BNPB turut menyerahkan dukungan logistik dan peralatan pemadaman senilai sekitar Rp177 juta kepada Pemerintah Kabupaten Merauke. Bantuan itu ditujukan untuk memperkuat kesiapan Kelompok Masyarakat Peduli Api dalam melakukan pencegahan dan pemadaman awal.
Baca Juga: 1.487 Hotspot Terdeteksi di Kalimantan, Karhutla Bakar 10,65 Hektare
Asap Karhutla Berdampak pada Kesehatan
Dampak kebakaran tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat. Dalam rapat tersebut, BNPB menyampaikan adanya warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan asap karhutla.
Karena itu, pencegahan pembakaran lahan dinilai penting untuk mengurangi risiko kebakaran sekaligus melindungi masyarakat dari dampak asap.
Baca Juga: Karhutla Ancam Kesehatan Warga, Asap Berisiko Picu Gangguan Pernapasan
Ancaman Banjir dan Longsor Ikut Diantisipasi
Di tengah penanganan karhutla, pemerintah daerah juga diminta bersiap menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah saat memasuki masa peralihan musim.
Berdasarkan informasi potensi ancaman periode 30 Oktober hingga 2 November 2026, sebanyak 46 dari total 80 kecamatan di Papua Selatan berada dalam status waspada terhadap potensi banjir atau tanah longsor.
Kristomei mengingatkan, lahan yang baru terbakar kehilangan tutupan vegetasi sehingga berpotensi lebih rentan terhadap limpasan air ketika hujan turun.
Selain itu, sumber daya penanganan bencana yang saat ini banyak difokuskan pada karhutla perlu disiapkan agar dapat dibagi apabila terjadi banjir maupun tanah longsor.
BNPB meminta BPBD provinsi dan kabupaten menginventarisasi kebutuhan peralatan, logistik, serta sarana pendukung untuk menghadapi kedua jenis ancaman tersebut.
Besarnya luas kebakaran di Merauke menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan langkah yang lebih menyeluruh. Pemadaman, pengawasan pembukaan lahan, penelusuran penyebab kebakaran, dan edukasi masyarakat perlu berjalan beriringan agar kebakaran tidak terus berulang.
Sumber: BNPB












1 komentar