JAKARTA, ANALISTIS.COM – Kebijakan PPPK paruh waktu jadi penuh waktu mulai 2027 dinilai dapat memberikan kepastian kerja bagi tenaga pelayanan publik. Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah penting bagi guru, dosen, tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, serta tenaga teknis dan pelayanan lainnya.
Kebijakan tersebut mencakup sejumlah profesi, antara lain guru, dosen, tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta tenaga teknis dan tenaga pelayanan lainnya.
Khozin mengatakan, pengalihan status tersebut merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian kepada pegawai yang selama ini berkontribusi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai daerah.
“Kesepakatan pengalihan status ini merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian bagi para pegawai yang selama ini berkontribusi penuh dalam penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai daerah,” ujar Khozin dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Menurut dia, perubahan status kepegawaian tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan administrasi. Pemerintah juga perlu memastikan peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak pegawai.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu: Sudah Jadi ASN, Tapi Apa yang Berubah dalam Kehidupan Guru?
Khozin menegaskan, kepastian status harus diikuti dengan peningkatan profesionalisme, kedisiplinan, dan produktivitas aparatur dalam menjalankan tugas.
“Perubahan status ini harus menjadi titik awal untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas kerja. Kepastian status juga harus diikuti perhatian terhadap kesejahteraan pegawai agar mereka menjalankan tugas secara optimal,” katanya.
Pengalihan Status PPPK Mulai 2027
Sebelumnya, pemerintah bersama DPR RI menyepakati peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kebijakan tersebut diperluas untuk mencakup berbagai profesi, tidak hanya tenaga pendidik.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keputusan tersebut setelah pembahasan bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Prasetyo menjelaskan, pemerintah telah melakukan pembahasan dan perhitungan lintas kementerian sebelum memperluas cakupan kebijakan tersebut.
Selain guru, pengalihan status juga mencakup dosen, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, tenaga kesehatan, tenaga teknis, tenaga pelayanan, serta tenaga pelaksana lainnya.
Pemerintah merencanakan pelaksanaan kebijakan tersebut secara bertahap mulai 2027.
DPR Minta Regulasi Teknis Segera Disiapkan
Khozin meminta pemerintah segera mematangkan regulasi teknis yang mengatur mekanisme pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Menurutnya, kejelasan aturan diperlukan untuk memastikan proses administrasi berjalan baik, terutama di tingkat pemerintah daerah.
Pemerintah juga diminta memberikan kepastian mengenai mekanisme pengalihan status dan pemenuhan hak finansial pegawai agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.
Pengalihan PPPK paruh waktu jadi penuh waktu diharapkan tidak hanya memberikan kepastian status kepegawaian, tetapi juga diikuti kejelasan hak finansial, kesejahteraan, dan mekanisme pelaksanaan bagi para pegawai.
Persoalan kesejahteraan PPPK sebelumnya juga menjadi perhatian dalam sejumlah pemberitaan di daerah, termasuk terkait pembayaran gaji guru PPPK paruh waktu di Kota Cilegon.
Baca Juga: Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Cilegon Tertunggak, Martin Desak Wali Kota Evaluasi Kadindikbud
Khozin menilai keterbukaan informasi menjadi bagian penting agar para PPPK memahami tahapan kebijakan dan tidak menghadapi ketidakpastian dalam proses administrasi.
Ia menambahkan, keberhasilan kebijakan kepegawaian tidak hanya diukur dari peningkatan kesejahteraan aparatur, tetapi juga dari dampaknya terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Tujuan akhir dari kebijakan kepegawaian bukan semata-mata meningkatkan kesejahteraan aparatur, tetapi memastikan masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari peningkatan kualitas sumber daya manusia pemerintah,” katanya.
Persoalan pemenuhan hak pegawai juga menjadi perhatian dalam kebijakan pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah persoalan gaji guru PPPK di Cilegon yang sebelumnya menjadi pemberitaan Analistis.com.
Baca Juga: Gaji Guru PPPK Cilegon Tertunggak, Robinsar Janjikan Kenaikan Jadi Rp2 Juta
Dengan rencana pengalihan status tersebut, kejelasan regulasi, mekanisme pelaksanaan, kesiapan anggaran, dan pemenuhan hak pegawai menjadi bagian penting yang perlu dipastikan pemerintah sebelum kebijakan diterapkan secara bertahap pada 2027.
ANALISTIS.COM – Tajam Membaca Peristiwa.











