Karhutla Papua Selatan Tersisa 253 Hektare, Merauke Masih Jadi Perhatian BNPB

JAKARTA, ANALISTIS.COM – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan mulai menunjukkan penurunan, tetapi 253 hektare area masih belum padam. Kabupaten Merauke menjadi wilayah dengan kontribusi terbesar terhadap kebakaran di provinsi tersebut, sementara dugaan pembukaan lahan dengan cara dibakar masih menjadi perhatian pemerintah.

Berdasarkan pembaruan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 1 November 2026 pukul 17.00 WIB, luas area terbakar di Papua Selatan tercatat mencapai 695 hektare. BNPB juga mendeteksi 379 titik panas dan 171 titik api.

Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan pemantauan pada 31 Oktober 2026. Saat itu, luas area terbakar tercatat mencapai 1.742 hektare, dengan 577 hektare di antaranya masih belum padam.

Penurunan juga terjadi pada jumlah titik panas, dari 943 menjadi 379 titik, serta titik api dari 263 menjadi 171 titik.

Meski demikian, BNPB mengingatkan bahwa penurunan angka tersebut belum berarti penanganan karhutla telah selesai. Pemantauan dan pemeriksaan langsung tetap diperlukan untuk memastikan seluruh titik api benar-benar padam.

Merauke Menyumbang 96 Persen Luas Kebakaran

Besarnya kontribusi Kabupaten Merauke terhadap karhutla di Papua Selatan sebelumnya diungkap melalui analisis geospasial menggunakan citra satelit Sentinel-2 dan MODIS.

Berdasarkan data per 29–30 Oktober 2026, Merauke menyumbang 90 persen titik panas, 96 persen luas kebakaran, dan 97 persen area kebakaran yang belum padam di Papua Selatan.

Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, besarnya konsentrasi kebakaran di Merauke membuat penanganan di kabupaten tersebut menjadi faktor penting dalam pengendalian karhutla di tingkat provinsi.

“Angka-angka ini memiliki implikasi langsung. Hampir seluruh persoalan karhutla di Papua Selatan terjadi di Kabupaten Merauke. Karena itu, ketika kita berbicara tentang pengendalian karhutla di tingkat provinsi, maka penguatan penanganan di Kabupaten Merauke menjadi hal yang sangat penting,” ujar Kristomei, dikutip dari siaran pers BNPB, Minggu (1/11/2026).

Salah satu kawasan yang mendapat perhatian khusus adalah klaster Jago Merah-Tanah Miring yang mencakup Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga.

Dari total 502 hektare area kebakaran yang belum padam di Papua Selatan per 29 Oktober 2026, sekitar 250 hektare berada di klaster tersebut. Kawasan itu juga menyumbang 36 persen titik panas berdasarkan data per 30 Oktober 2026.

Besarnya konsentrasi kebakaran tersebut menunjukkan perlunya penanganan yang lebih terarah, terutama untuk memastikan sumber api dapat diidentifikasi dan tidak kembali meluas.

Baca Juga: BNPB Ungkap 96 Persen Luas Karhutla Papua Selatan Berada di Merauke, Dugaan Pembakaran Disorot

Dugaan Pembukaan Lahan dengan Cara Dibakar Disorot

Selain kondisi cuaca kering akibat kemarau panjang, aktivitas manusia turut menjadi perhatian dalam penanganan karhutla di Merauke.

BNPB menyoroti praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar yang masih ditemukan, baik untuk kepentingan pertanian maupun membuka area berburu.

Kepala BNPB Kristomei Sianturi meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum memperketat pengawasan serta menelusuri penyebab kebakaran.

Menurut dia, pembakaran lahan dalam skala kecil dapat berkembang menjadi kebakaran besar ketika angin bertiup kencang dan kondisi vegetasi semakin kering.

Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze juga menyebut karhutla dipengaruhi kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia.

Kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino membuat kondisi lahan semakin kering. Pada ekosistem sabana, serasah daun dan ranting yang mengering menjadi material mudah terbakar sehingga api dapat menyebar dengan cepat.

Selain pembukaan lahan, kebiasaan membakar sampah sembarangan dan membuang puntung rokok di kawasan lahan kering juga berpotensi memicu kebakaran.

“Selain cuaca, beberapa faktor karhutla di Merauke memang ada indikasi disengaja karena pembukaan lahan,” kata Yoseph.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian dalam upaya penelusuran penyebab kebakaran. Namun, dugaan pembakaran yang disengaja tetap memerlukan pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab.

Kepulan Asap dan Titik Api Masih Terlihat dari Udara

Kondisi karhutla di Merauke juga terlihat dalam pemantauan udara yang dilakukan Kepala BNPB Kristomei Sianturi bersama Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani pada Sabtu (31/10/2026).

Menggunakan helikopter Caracal milik TNI Angkatan Darat, keduanya menemukan sejumlah kepulan asap dan titik api yang masih terlihat di beberapa wilayah.

“Memang tadi kita masih lihat beberapa daerah yang terlihat asapnya dan bahkan ada titik apinya,” kata Kristomei.

Sejumlah kepulan asap terlihat di sekitar kawasan lahan konsesi perkebunan kelapa sawit milik swasta.

BNPB kemudian mengoptimalkan penggunaan drone dan sistem pemantauan digital untuk mengidentifikasi koordinat titik api, termasuk mengetahui lokasi serta status penguasaan lahan.

Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan setiap lokasi kebakaran dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh petugas di lapangan.

BNPB dan BMKG Perkuat Penanganan

Untuk mempercepat penanganan, BNPB bersama BMKG melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah sasaran.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, pelaksanaan modifikasi cuaca harus mempertimbangkan kondisi atmosfer dan potensi curah hujan agar pembasahan lahan tidak justru memicu bencana hidrometeorologi lainnya.

Berdasarkan laporan hingga 31 Oktober 2026, operasi modifikasi cuaca di Papua Selatan telah melaksanakan 13 sorti penyemaian awan dengan total penggunaan 13.000 kilogram natrium klorida (NaCl).

Selain dukungan teknologi dan informasi cuaca, BNPB juga menyalurkan bantuan logistik serta peralatan pemadaman senilai sekitar Rp177 juta kepada Pemerintah Kabupaten Merauke.

Bantuan tersebut meliputi pompa air, jet shooter backpack, selang pemadam, nozzle, sepatu bot, dan masker untuk Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).

Meski demikian, operasi modifikasi cuaca merupakan langkah pendukung. Pemadaman langsung dan pemeriksaan lapangan tetap diperlukan untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa.

Penegakan Hukum terhadap Korporasi Jadi Perhatian

Persoalan karhutla juga tidak dapat dilepaskan dari pengawasan aktivitas usaha dan tanggung jawab korporasi dalam mencegah kebakaran di kawasan yang dikelolanya.

Sebelumnya, Kementerian Kehutanan menetapkan dua perusahaan sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana kehutanan terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Dalam perkembangan lain, penanganan perkara karhutla juga mencakup penyidikan terhadap sejumlah korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran.

Baca Juga: Kemenhut Tetapkan Dua Korporasi Tersangka Karhutla, 901,4 Hektare Lahan Terbakar

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan operasi pemadaman, tetapi juga pengawasan terhadap kegiatan usaha dan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.

Namun, penetapan tersangka dalam perkara di Kalimantan tersebut tidak serta-merta berkaitan dengan kebakaran di Merauke. Setiap dugaan pelanggaran harus ditelusuri berdasarkan lokasi, bukti, dan hasil penyidikan masing-masing.

46 Kecamatan Waspada Banjir dan Tanah Longsor

Di tengah penanganan karhutla, BNPB juga mengingatkan pemerintah daerah agar mengantisipasi ancaman banjir dan tanah longsor menjelang musim hujan.

Berdasarkan catatan BNPB untuk periode 30 Oktober hingga 2 November 2026, sebanyak 46 dari total 80 kecamatan di Papua Selatan berstatus waspada terhadap potensi banjir atau tanah longsor.

Kristomei meminta pemerintah daerah tidak hanya memusatkan sumber daya pada pemadaman kebakaran, tetapi juga menyiapkan personel, peralatan, dan logistik untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah.

Lahan yang baru terbakar kehilangan sebagian tutupan vegetasi sehingga berpotensi lebih rentan terhadap limpasan air ketika hujan turun.

Selain itu, sumber daya penanganan bencana yang saat ini banyak difokuskan pada karhutla perlu disiapkan agar dapat dibagi apabila terjadi banjir maupun tanah longsor.

“Memasuki November, selain kita fokus pada penanganan karhutla, kita juga harus mewaspadai datangnya banjir. Jangan sampai ketika hujan deras datang, kita belum siap karena seluruh sumber daya masih terfokus pada penanganan kebakaran,” ujar Kristomei.

BNPB meminta BPBD Provinsi Papua Selatan dan BPBD kabupaten menginventarisasi kebutuhan peralatan, logistik, serta sarana pendukung penanganan bencana.

Penurunan luas kebakaran menjadi perkembangan positif, tetapi belum mengakhiri ancaman karhutla di Papua Selatan. Pemerintah masih harus memastikan titik api benar-benar padam, menelusuri penyebab kebakaran, serta memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan.

Pada saat bersamaan, kesiapsiagaan menghadapi banjir dan tanah longsor juga tidak boleh diabaikan. Penanganan karhutla dan pencegahan bencana susulan harus berjalan beriringan agar masyarakat tidak menghadapi risiko bencana berlapis.

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *