JAKARTA, ANALISTIS.COM — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menetapkan dua perusahaan sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Salah satunya merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal Singapura yang diduga berkaitan dengan kebakaran di kawasan perkebunan sawit seluas 901,4 hektare di Kalimantan Tengah.
Dua perusahaan tersebut adalah PT GAP di Kalimantan Tengah dan PT MAP di Kalimantan Barat. Penetapan tersangka ini menjadi perkembangan penting dalam penanganan perkara karhutla, terutama terkait pertanggungjawaban korporasi atas kebakaran yang terjadi di kawasan hutan.
Besarnya areal terdampak juga menjadi perhatian. Hingga kini, penghitungan kerugian ekologis akibat kebakaran tersebut masih berlangsung.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, mengatakan penetapan tersangka merupakan bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan.
“Sejalan dengan komitmen Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, institusi Ditjen Gakkum Kehutanan terus memperkuat penegakan hukum tanpa pandang bulu, serta koordinasi dengan Bareskrim Polri dalam penanganan perkara kebakaran hutan,” ujar Dwi dalam keterangannya, Minggu (1/11/2026).
Kebakaran 901,4 Hektare di Areal Perkebunan Sawit
Salah satu perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka adalah PT GAP, perusahaan penanaman modal asing asal Singapura.
Perkara yang menjerat perusahaan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana kehutanan atas kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan Hutan Produksi, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.
Kebakaran terjadi pada 2025 dan 2026 dengan luas areal mencapai 901,4 hektare.
Penyidikan perkara tersebut dimulai pada 9 September 2026. Sementara itu, penghitungan kerugian ekologis masih dilakukan untuk mengetahui besaran dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Dwi menegaskan, status perusahaan sebagai penanam modal asing tidak menjadi alasan untuk membedakan penegakan hukum.
“Hukum Indonesia berlaku sama bagi setiap perusahaan yang berusaha di negeri ini, baik yang menggunakan modal dalam negeri maupun modal asing,” katanya.
Besarnya luasan kebakaran tersebut membuat penghitungan kerugian ekologis menjadi bagian penting dalam proses penanganan perkara. Dampak kebakaran tidak hanya berkaitan dengan vegetasi yang terbakar, tetapi juga fungsi kawasan hutan dan keberlanjutan ekosistem.
PT MAP Terseret Perkara Kebakaran Hutan di Kalimantan Barat
Selain PT GAP, Kemenhut menetapkan PT MAP sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan pembukaan lahan yang mengakibatkan kebakaran di sekitar areal kerjanya.
Lokasi kebakaran berada di kawasan Hutan Produksi Sungai Mempawah, Kalimantan Barat.
Penyidikan perkara tersebut telah dilakukan sejak 20 Mei 2026. Namun, penghitungan nilai kerugian akibat kebakaran masih dalam proses.
Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, menjelaskan bahwa penetapan kedua perusahaan sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan dan mendalami sejumlah alat bukti.
Pembuktian mencakup aktivitas di lokasi kebakaran, kewajiban hukum perusahaan, hingga dugaan perbuatan atau kelalaian yang berkontribusi terhadap terjadinya kebakaran.
“Penetapan dua tersangka korporasi merupakan hasil proses penyidikan yang telah dilakukan. Terhadap sebelas korporasi lainnya, penyidik terus mendalami fakta dan alat bukti untuk menentukan pertanggungjawaban pidana masing-masing,” ujar Rudianto.
Sebelas Korporasi Lainnya Masih Dalam Penyidikan
Penanganan perkara karhutla oleh Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan tidak hanya menyasar dua perusahaan tersebut.
Secara keseluruhan, Ditjen Gakkumhut menangani 120 perkara kebakaran hutan. Dalam penanganan pidana terhadap korporasi, terdapat 15 subjek hukum perusahaan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 korporasi masih berada dalam tahap penyidikan umum, dua perusahaan telah ditetapkan sebagai tersangka, dan dua perusahaan lainnya telah mencapai tahap berkas lengkap.
Selain itu, empat perusahaan yang sebelumnya dikenai sanksi pembekuan oleh Kemenhut juga diproses secara pidana oleh Bareskrim Polri.
Perkembangan penindakan terhadap korporasi dalam perkara karhutla sebelumnya juga menjadi sorotan publik. Analistis.com telah mengulas desakan agar pengusutan tidak berhenti pada perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Baca juga: 20 Korporasi Jadi Tersangka Karhutla, Rano Alfath Desak Pengusutan Tak Berhenti pada Perusahaan
Sementara dari sisi administratif, Kemenhut telah menjatuhkan sanksi terhadap 32 perusahaan berupa pencabutan, pembekuan, dan pemaksaan pemulihan ekosistem hutan. Sejumlah perusahaan lainnya masih dalam proses pengenaan sanksi berdasarkan hasil pengawasan kehutanan.
Transparansi Penegakan Hukum Menjadi Sorotan
Penanganan perkara karhutla juga menyisakan persoalan keterbukaan informasi. Publik perlu mengetahui perkembangan penyidikan, identitas korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, serta dasar pertanggungjawaban hukum masing-masing perusahaan.
Sebelumnya, pengamat kepolisian Bambang Rukminto turut menyoroti pentingnya keterbukaan aparat dalam mengungkap identitas korporasi yang terlibat dalam perkara karhutla.
Baca juga: Bambang Rukminto Desak Kapolri Buka Identitas Korporasi Tersangka Karhutla
Keterbukaan tersebut penting agar masyarakat dapat mengawasi proses penegakan hukum sekaligus memastikan penanganan perkara berjalan secara transparan dan akuntabel.
Persoalan karhutla juga sebelumnya mendapat perhatian pemerintah melalui penerapan sanksi terhadap sejumlah konsesi. Presiden Prabowo Subianto bahkan pernah menyoroti karhutla sebagai persoalan serius yang membutuhkan penindakan tegas.
Baca juga: Prabowo Sebut Karhutla Terorisme Lingkungan, 32 Konsesi Disanksi
Penegakan Hukum Harus Berujung pada Pemulihan Lingkungan
Penetapan PT GAP dan PT MAP sebagai tersangka merupakan langkah penting dalam penanganan dugaan tindak pidana karhutla. Namun, keberhasilan penegakan hukum tidak cukup hanya diukur dari jumlah perusahaan yang diproses.
Ada sejumlah persoalan yang masih perlu dikawal, terutama penyelesaian penghitungan kerugian ekologis, pembuktian keterlibatan korporasi, dan pelaksanaan kewajiban pemulihan kawasan terdampak.
Dalam perkara PT GAP, kebakaran yang mencapai 901,4 hektare menjadi perhatian tersendiri. Hasil penghitungan kerugian ekologis nantinya penting untuk memberikan gambaran mengenai dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
Di sisi lain, penyidik tetap harus membuktikan unsur pidana berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Penetapan tersangka tidak serta-merta berarti perusahaan telah dinyatakan bersalah karena proses peradilan tetap harus dijalankan.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kewajiban pemulihan ekosistem tidak berhenti pada pemberian sanksi administratif. Pelaksanaannya membutuhkan pengawasan dan evaluasi agar kawasan yang terdampak benar-benar mendapatkan penanganan.
Pada akhirnya, penegakan hukum terhadap korporasi dalam perkara karhutla harus memberikan kepastian bahwa setiap pelanggaran yang terbukti memiliki konsekuensi hukum.
Hutan bukan semata-mata aset ekonomi, melainkan bagian dari ekosistem yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan masyarakat.
Karena itu, perkembangan perkara PT GAP dan PT MAP patut terus dikawal, mulai dari proses penyidikan, penghitungan kerugian ekologis, hingga upaya pemulihan lingkungan.











