Jakarta – Mahkamah Agung (MA) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp10,303 triliun pada 2027. Jika disetujui, total anggaran lembaga yudikatif tertinggi itu akan mencapai Rp27,263 triliun. Di tengah kebutuhan pembangunan nasional yang saling berebut ruang fiskal, angka tersebut bukan sekadar usulan teknokratis, melainkan keputusan politik yang menyangkut prioritas negara.
Pertanyaannya sederhana: apakah tambahan Rp10,3 triliun itu akan menghasilkan peradilan yang lebih baik, atau hanya memperbesar biaya birokrasi peradilan?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting jika melihat tren anggaran Mahkamah Agung dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024, realisasi anggaran MA tercatat sekitar Rp11,92 triliun. Pada 2025, pagu alokasinya meningkat menjadi sekitar Rp12,68 triliun. Jika usulan tambahan anggaran untuk 2027 disetujui, total anggaran MA akan mencapai Rp27,263 triliun atau melonjak lebih dari dua kali lipat dibanding realisasi 2024. Lonjakan fiskal sebesar itu tentu menuntut ukuran keberhasilan yang juga lebih besar dari sekadar bertambahnya program dan kegiatan.
Pertanyaan tersebut penting karena setiap kali lembaga negara meminta tambahan anggaran, publik berhak mengetahui apa yang akan diperoleh sebagai imbal balik dari uang yang mereka bayarkan melalui pajak.
Anggaran Naik, Apa Ukuran Keberhasilannya?
Dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, MA menjelaskan bahwa pagu indikatif Rp16,959 triliun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dan program prioritas. Tambahan anggaran dibutuhkan untuk belanja pegawai, operasional, pembangunan infrastruktur, transformasi digital, hingga rumah dinas hakim.
Alasan itu terdengar rasional. Tidak ada sistem peradilan yang bisa berjalan baik tanpa dukungan anggaran memadai.
Namun persoalannya bukan pada kebutuhan anggaran itu sendiri. Persoalan sebenarnya adalah ukuran keberhasilannya.
Publik belum mendengar target yang konkret. Apakah tambahan anggaran akan mempercepat penyelesaian perkara? Mengurangi tunggakan perkara? Memperluas akses bantuan hukum? Atau meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan?
Pertanyaan itu menjadi semakin relevan karena kinerja penyelesaian perkara Mahkamah Agung sebenarnya berada pada level yang sangat tinggi. Sepanjang 2024, MA berhasil memutus 30.908 perkara dari total beban 31.138 perkara atau mencapai rasio produktivitas 99,26 persen. Capaian tersebut bahkan berhasil dipertahankan selama lima tahun berturut-turut. Dari sisi ketepatan waktu, lebih dari 96 persen perkara juga diselesaikan sesuai target.
Data itu menunjukkan bahwa persoalan peradilan saat ini tidak lagi semata-mata berkaitan dengan kemampuan menyelesaikan perkara. Karena itu, publik berhak mengetahui indikator reformasi apa yang hendak dicapai melalui tambahan anggaran Rp10,3 triliun tersebut. Jika bukan untuk meningkatkan produktivitas perkara, maka tambahan dana itu harus mampu menjawab persoalan yang lebih mendasar: kualitas layanan, integritas lembaga, dan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.
Tanpa indikator yang jelas, usulan tambahan anggaran berpotensi berubah menjadi sekadar penambahan belanja tanpa ukuran keberhasilan yang dapat diuji publik.
Belanja Modal Terbesar, Tetapi Apa Persoalan Utamanya?
Dari total tambahan Rp10,3 triliun yang diusulkan, porsi terbesar dialokasikan untuk belanja modal mencapai Rp5,280 triliun. Sementara belanja pegawai mencapai Rp3,872 triliun.
Komposisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar.
Apakah persoalan utama peradilan Indonesia saat ini memang kekurangan gedung, fasilitas, dan sarana fisik?
Ataukah masalah yang lebih mendesak justru menyangkut kualitas pelayanan, konsistensi putusan, pengawasan internal, serta integritas aparatur peradilan?
Publik tentu tidak menolak pembangunan infrastruktur pengadilan. Namun sejarah menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap lembaga hukum tidak dibangun oleh bangunan yang megah, melainkan oleh putusan yang adil dan aparat yang berintegritas.
Karena itu, setiap rupiah yang dialokasikan untuk pembangunan fisik harus mampu menjawab satu pertanyaan: bagaimana investasi tersebut akan meningkatkan kualitas keadilan yang dirasakan masyarakat?
Belanja Pegawai Rp3,8 Triliun, Untuk Apa?
Selain belanja modal, pos terbesar kedua adalah belanja pegawai yang mencapai Rp3,872 triliun.
Di satu sisi, kebutuhan tersebut dapat dipahami. Beban perkara yang terus meningkat menuntut ketersediaan hakim dan tenaga teknis yang memadai. Pada 2024, Mahkamah Agung menangani 31.138 perkara dengan sekitar 45 hakim agung. Artinya, rata-rata setiap hakim agung harus menangani lebih dari 2.000 berkas perkara dalam setahun. Angka tersebut menunjukkan tekanan kerja yang tidak ringan bagi lembaga peradilan, terutama di tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
Namun di sisi lain, publik berhak mengetahui secara rinci tujuan tambahan hampir Rp4 triliun tersebut. Apakah untuk rekrutmen hakim baru? Peningkatan kesejahteraan hakim? Penambahan tenaga teknis? Atau kebutuhan administrasi lainnya?
Pertanyaan ini penting karena pemerintah saat ini sedang mendorong efisiensi birokrasi di hampir semua sektor. Karena itu, setiap tambahan belanja pegawai harus memiliki ukuran manfaat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Gajah di Tengah Ruangan: Krisis Kepercayaan
Ada satu isu yang tidak banyak dibahas dalam presentasi anggaran, tetapi selalu muncul dalam persepsi publik, yakni soal kepercayaan terhadap lembaga peradilan.
Dalam beberapa tahun terakhir, dunia peradilan berkali-kali menjadi sorotan akibat berbagai persoalan etik dan integritas yang melibatkan aparat peradilan. Setiap kasus yang mencuat tidak hanya merusak citra individu, tetapi juga menggerus kepercayaan terhadap institusi.
Inilah persoalan yang jauh lebih besar dibanding keterbatasan anggaran.
Sebab publik pada dasarnya tidak hanya menuntut pengadilan yang modern, tetapi juga pengadilan yang bersih.
Di titik ini muncul pertanyaan yang tidak nyaman tetapi perlu diajukan:
Mengapa usulan tambahan anggaran lebih banyak berbicara tentang infrastruktur dan operasional, sementara isu penguatan pengawasan, transparansi, dan pencegahan penyimpangan belum tampak menjadi fokus utama?
Jika kepercayaan publik adalah aset terbesar lembaga peradilan, maka investasi terbesar seharusnya juga diarahkan untuk menjaganya.
Mengapa DPR Begitu Cepat Mendukung?
Menariknya, Komisi III DPR RI langsung menyatakan akan memperjuangkan tambahan anggaran yang diajukan MA.
Secara politik, sikap tersebut dapat dipahami. Selama beberapa tahun terakhir berkembang pandangan bahwa lembaga peradilan masih menghadapi keterbatasan anggaran dibanding beban tugas yang diemban. Wacana peningkatan anggaran bagi MA bahkan beberapa kali muncul dalam pembahasan di DPR sebagai bagian dari upaya memperkuat lembaga yudikatif.
Selain itu, isu kesejahteraan hakim, rumah dinas, dan modernisasi pengadilan merupakan isu yang relatif mudah memperoleh dukungan politik. Tidak ada partai politik yang ingin dicitrakan sebagai pihak yang menghambat penguatan lembaga peradilan.
Namun justru karena dukungan politik tersebut relatif mudah diberikan, fungsi pengawasan DPR menjadi semakin penting.
DPR tidak boleh berhenti pada persetujuan anggaran. Komisi III harus memastikan bahwa tambahan Rp10,3 triliun itu disertai target yang jelas dan terukur.
Misalnya:
– Berapa target peningkatan akses bantuan hukum?
– Berapa target percepatan layanan pengadilan?
– Bagaimana sistem pengawasan hakim akan diperkuat?
– Apa indikator peningkatan kepercayaan publik yang ingin dicapai?
Tanpa target semacam itu, pembahasan anggaran hanya akan menjadi rutinitas tahunan yang sulit dievaluasi hasilnya.
Negara Tidak Boleh Pelit, MA Juga Tidak Boleh Sekadar Meminta
Negara memang tidak boleh pelit terhadap sektor peradilan. Dalam negara hukum, pengadilan adalah benteng terakhir pencari keadilan. Kekurangan anggaran dapat berdampak langsung pada kualitas layanan hukum yang diterima masyarakat.
Tetapi di sisi lain, Mahkamah Agung juga tidak bisa hanya datang dengan daftar kebutuhan dan angka triliunan rupiah.
Lembaga peradilan harus mampu meyakinkan publik bahwa setiap tambahan dana akan menghasilkan perubahan yang nyata, terukur, dan dapat diawasi.
Karena pada akhirnya, persoalan terbesar peradilan Indonesia bukan hanya soal kecukupan anggaran, melainkan soal kepercayaan.
Dan kepercayaan tidak bisa dibeli dengan Rp10,3 triliun.
Kepercayaan hanya lahir ketika masyarakat melihat bahwa pengadilan bekerja lebih cepat, lebih transparan, lebih bersih, dan lebih adil.
Jika tambahan anggaran itu mampu menghadirkan perubahan tersebut, maka Rp10,3 triliun adalah investasi negara yang layak diperjuangkan. Tetapi jika tidak, yang bertambah hanyalah angka dalam APBN, sementara jarak antara rakyat dan keadilan tetap sama.
Pada akhirnya, publik tidak akan menilai Mahkamah Agung dari besarnya anggaran yang berhasil diperoleh, melainkan dari seberapa jauh lembaga itu mampu mengurangi jarak antara hukum dan keadilan. Sebab sejarah birokrasi Indonesia berkali-kali membuktikan bahwa tambahan anggaran dapat memperbesar organisasi, tetapi tidak selalu memperbesar kepercayaan.
Dalam negara hukum, pengadilan memang membutuhkan gedung, teknologi, dan anggaran. Namun keadilan tidak pernah lahir dari besarnya belanja negara semata. Ia lahir dari integritas lembaga yang mengelolanya. Karena itu, ketika MA meminta tambahan Rp10,3 triliun, publik sesungguhnya tidak sedang menghitung berapa uang yang dibutuhkan peradilan. Publik sedang menunggu bukti bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan akan menghadirkan peradilan yang lebih bersih, lebih profesional, dan lebih dipercaya.
RK.












