JAKARTA – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meski menjadi salah satu program yang diminta dihentikan oleh mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat dalam aksi demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).
Kepastian tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Muhammad Qodari dalam keterangannya pada Sabtu (13/6/2026). Menurut pemerintah, berbagai evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan MBG ditujukan untuk memperbaiki program, bukan menghentikannya.
Keputusan mempertahankan MBG menunjukkan pemerintah belum mengubah arah salah satu program prioritas yang menjadi bagian dari agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah kritik terhadap pelaksanaan program, pemerintah memilih melakukan evaluasi dan perbaikan tanpa menghentikan manfaat yang telah berjalan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Muhammad Qodari mengatakan berbagai tuntutan yang disampaikan demonstran telah menjadi perhatian pemerintah dan sebagian besar berkaitan dengan agenda kebijakan yang sedang dijalankan.
Menurut Qodari, pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor guna mengurangi pemborosan belanja negara. Langkah tersebut disebut menghasilkan penghematan sekitar Rp300 triliun melalui penyesuaian sejumlah pos belanja yang dinilai tidak mendesak.
Selain efisiensi, pemerintah juga mengklaim terus memperkuat tata kelola keuangan negara guna mencegah kebocoran anggaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pembentukan Danantara yang disebut berperan dalam pengelolaan aset dan kekayaan negara.
Menanggapi tuntutan terkait harga BBM, Qodari menyebut kondisi tersebut masih dipengaruhi dinamika harga energi global dan ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.
Karena itu, pemerintah saat ini mendorong berbagai program untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Beberapa langkah yang ditempuh antara lain peningkatan penggunaan biodiesel B50 untuk solar serta pengembangan campuran etanol E20 pada bensin guna mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.
Meski harga energi dunia berfluktuasi, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tetap dijaga agar tidak membebani masyarakat.
Terkait tuntutan penghentian Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah menegaskan berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan program akan menjadi bahan evaluasi, bukan alasan untuk menghentikannya.
Pemerintah saat ini melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek pelaksanaan MBG, mulai dari penerima manfaat, kondisi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kualitas makanan, tata kelola program, hingga keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok.
Qodari mengatakan pemerintah juga melakukan penyesuaian terhadap pembangunan dan persiapan sejumlah SPPG yang belum beroperasi.
Namun, layanan yang telah berjalan tetap dilanjutkan karena menyasar kelompok penerima manfaat seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan pelajar.
Dalam keterangannya, Qodari turut menyinggung berbagai langkah pemerintah yang disebut sebagai bagian dari pembenahan struktur ekonomi nasional.
Ia menilai sejumlah kebijakan yang dijalankan pemerintah merupakan upaya memperkuat tata kelola ekonomi, termasuk melalui penegakan hukum di sektor tata niaga minyak dan penertiban kebun sawit ilegal.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari reformasi yang tengah dilakukan pemerintah untuk memperbaiki struktur ekonomi nasional dan meningkatkan pengelolaan sumber daya negara.
Pemerintah juga menegaskan tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa.
Aspirasi yang disampaikan melalui demonstrasi dinilai sebagai bagian dari proses demokrasi yang harus dihormati.
Sebelumnya, mahasiswa dari berbagai kampus bersama sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta Pusat.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan lima tuntutan utama, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.
Tim Analistis.










2 komentar