SERANG RAYA, ANALISTIS.COM – SERANG – Polda Banten mengungkap delapan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di Banten sepanjang Oktober 2026. Pengungkapan kasus BBM subsidi Banten tersebut membuat 14 orang ditetapkan sebagai tersangka dari enam wilayah.
Dari delapan perkara itu, polisi menyita total 6.445 liter BBM, terdiri atas 6.036 liter Bio Solar dan 409 liter Pertalite. Sejumlah kendaraan dan peralatan yang diduga digunakan untuk menjalankan praktik tersebut turut diamankan sebagai barang bukti.
Pengungkapan kasus disampaikan Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurniawan dalam konferensi pers di Serang, Senin (2/11/2026).
Hendra mengatakan, BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat yang membutuhkan dan dialokasikan pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan energi. Karena itu, pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi penyalahgunaan subsidi untuk kepentingan pribadi maupun mencari keuntungan dengan melanggar hukum.
“BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat yang membutuhkan,” kata Hendra dalam keterangannya.
Baca Juga: Di Balik Kenaikan Pertamax, Dilema Prabowo Menjaga Fiskal Negara dan Daya Beli Rakyat
Modus pembelian berulang dan penampungan BBM
Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, para tersangka diduga membeli BBM bersubsidi secara berulang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Pembelian tersebut dilakukan menggunakan kendaraan roda empat maupun roda enam yang telah dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah lebih besar. Salah satu modus yang ditemukan dikenal dengan istilah pembelian berulang atau “helikopter”.
Setelah memperoleh BBM, para tersangka diduga memindahkannya dari tangki kendaraan ke jeriken atau wadah penampungan menggunakan mesin pompa air atau Alkon.
BBM yang telah terkumpul kemudian diduga dijual kembali kepada pihak lain, termasuk sektor industri, dengan harga nonsubsidi untuk memperoleh keuntungan.
Kapolda Banten menyebut praktik tersebut berpotensi mengganggu penyaluran BBM bersubsidi kepada masyarakat yang berhak. Polisi juga menyatakan masih mengembangkan penyidikan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Sebanyak 14 tersangka dari enam wilayah
Ke-14 tersangka berasal dari Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang.
Rinciannya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten mengamankan NN (59) dan SB (26). Polresta Serang Kota mengamankan BH (62), sedangkan Polres Serang mengamankan SA (28).
Selanjutnya, Polres Cilegon mengamankan tiga tersangka, yakni MU (42), ZU (45), dan EN (38). Polresta Tangerang mengamankan FI (32), AL (40), FA (40), dan MN (59).
Sementara itu, Polres Lebak mengamankan AS (21) dan SA (21), serta Polres Pandeglang mengamankan AH (56).
Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita 10 unit kendaraan roda empat dan roda enam, 86 jeriken berkapasitas 35 liter, 30 drum, 21 wadah galon air mineral, delapan corong, lima selang, dua wadah takar, serta satu mesin pompa air atau Alkon.
Baca Juga: Tambang Batu Bara Tanpa Izin di Lebak Terbongkar, 56 Ton Sudah Terjual
Rantai penjualan masih didalami
Pengungkapan delapan kasus tersebut menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi di Banten. Namun, penanganan perkara juga menyisakan sejumlah aspek yang perlu ditelusuri lebih jauh.
Di antaranya, ke mana BBM tersebut disalurkan setelah ditampung, siapa pihak yang membelinya, serta apakah terdapat perantara atau jaringan lain dalam praktik perdagangan tersebut.
Keterangan mengenai tujuan akhir penjualan dan pihak penerima pasokan menjadi penting untuk mengungkap keseluruhan rantai distribusi. Kepolisian menyatakan masih mendalami kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas.
Dengan demikian, pengembangan perkara tidak hanya berfokus pada pihak yang membeli dan menampung BBM, tetapi juga pada jalur penjualan yang diduga menjadi bagian dari praktik penyalahgunaan subsidi.
Terancam enam tahun penjara dan denda Rp60 miliar
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Polda Banten menyatakan akan terus mengembangkan penanganan perkara untuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Pengawasan distribusi juga diperlukan agar BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Bagi publik, pengungkapan ini tidak hanya menyangkut penindakan terhadap 14 tersangka, tetapi juga pentingnya memastikan jalur distribusi BBM bersubsidi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan perdagangan yang melanggar hukum.













1 komentar