PANDEGLANG – Sebanyak 31 dari 204 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pandeglang mengalami penghentian operasional sementara atau suspend. Kondisi SPPG Pandeglang tersebut mendorong pemerintah daerah menyiapkan inspeksi menyeluruh untuk mengevaluasi kelayakan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jumlah SPPG yang disuspend tersebut setara sekitar 15,2 persen dari total 204 dapur yang tercatat di Pandeglang. Kondisi ini menjadi perhatian karena operasional SPPG berkaitan langsung dengan penyediaan makanan bagi para penerima manfaat program MBG.
Rencana inspeksi dibahas dalam pertemuan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Oproom Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang, Senin (2/11/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Pangan, Irna Narulita.
Irna mengatakan, evaluasi terhadap SPPG perlu memastikan keamanan pangan, memperbaiki tata kelola, serta mencegah terjadinya kejadian luar biasa dalam pelaksanaan program MBG.
Berdasarkan hasil penilaian terhadap 204 SPPG, sejumlah persoalan ditemukan pada aspek sanitasi, pengelolaan limbah, kelayakan bangunan, ventilasi, distribusi makanan, hingga kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Kalau SPPG bisa memperbaiki atau melakukan pemulihan, itu menjadi catatan BGN. Sekarang juga dipantau dari pusat,” kata Irna.
Ia meminta pemerintah daerah tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga membantu pengelola SPPG menyelesaikan kendala teknis. Dengan begitu, dapur yang telah memenuhi persyaratan dapat kembali beroperasi.
Baca Juga: 125 Dapur MBG di Serang Belum Kantongi Sertifikat Sanitasi
Pemkab bentuk tim inspeksi lintas OPD
Wakil Ketua Satgas MBG Pandeglang, Doni Hermawan, mengatakan Pemkab Pandeglang akan menerbitkan surat keputusan bupati sebagai dasar pembentukan tim inspeksi.
Tim tersebut akan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk unsur kesehatan dan teknis bangunan. Pemeriksaan direncanakan mencakup seluruh SPPG di Kabupaten Pandeglang.
“Tim pemerintah daerah akan turun langsung untuk menilai dapur-dapur,” kata Doni.
Menurut Doni, pemeriksaan tersebut akan mengidentifikasi penyebab 31 SPPG mengalami suspend sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan. Pemerintah daerah berharap dapur yang telah memenuhi ketentuan dapat kembali menjalankan operasionalnya.
Pemeriksaan menyeluruh diperlukan agar setiap persoalan dapat ditangani sesuai penyebabnya. Persoalan sanitasi, misalnya, membutuhkan penanganan berbeda dengan masalah kelayakan bangunan, pengelolaan limbah, maupun kelengkapan dokumen perizinan.
Keamanan pangan menjadi perhatian utama
Penghentian sementara operasional puluhan SPPG menjadi pengingat bahwa keberhasilan program MBG tidak cukup diukur dari jumlah dapur yang dibangun atau luasnya jangkauan penerima manfaat.
Kelayakan fasilitas, kebersihan proses pengolahan, kualitas bahan baku, serta keamanan makanan harus menjadi bagian penting dari pengawasan. Aspek tersebut berkaitan langsung dengan perlindungan kesehatan masyarakat yang menerima layanan.
Karena itu, hasil inspeksi nantinya perlu menjelaskan kondisi setiap dapur, jenis kekurangan yang ditemukan, serta langkah perbaikan yang harus dipenuhi sebelum operasional dipulihkan.
Status suspend juga perlu ditindaklanjuti dengan mekanisme evaluasi yang terukur. Pencabutan penghentian operasional semestinya dilakukan setelah kekurangan yang menjadi dasar penindakan diperbaiki dan diverifikasi sesuai ketentuan.
Baca Juga: Keracunan MBG di Bogor dan Cirebon, Sudaryono Soroti Bahan Makanan Jadi
SPPG didorong libatkan petani dan UMKM lokal
Selain mengevaluasi kelayakan dapur, Irna Narulita mendorong pengelola SPPG membeli kebutuhan pangan dari petani, peternak, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta koperasi lokal.
Menurutnya, belanja kebutuhan program MBG dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas apabila melibatkan pelaku usaha di daerah.
Keterlibatan pemasok lokal diharapkan membuka peluang pasar bagi hasil pertanian, peternakan, dan produk UMKM. Namun, pemanfaatan rantai pasok lokal tetap harus memperhatikan kualitas bahan pangan, keamanan, dan ketentuan pengadaan.
Dengan rencana inspeksi terhadap seluruh SPPG, Pemkab Pandeglang menghadapi pekerjaan untuk memastikan program MBG berjalan sesuai standar. Pemeriksaan tidak hanya dibutuhkan untuk mengetahui penyebab 31 dapur disuspend, tetapi juga memastikan seluruh fasilitas yang masih beroperasi memenuhi persyaratan pelayanan.
Transparansi hasil pemeriksaan dan kejelasan tahapan pemulihan akan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program MBG di Pandeglang.









1 komentar