MA Kabulkan Kasasi soal Suket SMA Gibran, Gugatan Lain di PTUN Diwarnai Walk Out

JAKARTA, ANALISTIS.COM – Polemik surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan advokat Subhan Palal terkait keabsahan surat penyetaraan pendidikan tersebut.

Putusan bernomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 itu membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan banding. MA kemudian mengadili sendiri perkara tersebut dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

Pada saat yang hampir bersamaan, gugatan berbeda yang diajukan PT Mercy Toga Kirana melalui kuasa hukumnya, Denny Indrayana, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta justru diwarnai permohonan pencabutan gugatan hingga berujung walk out dari ruang persidangan.

Kedua perkara tersebut sama-sama mempersoalkan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, yang menjadi dasar pengakuan kesetaraan pendidikan Gibran setelah menempuh pendidikan di UTS Insearch, Sydney, Australia.

Perkembangan ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai dasar penerbitan dokumen administrasi pendidikan tersebut serta konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Agung.

MA Kabulkan Kasasi Subhan Palal

Berdasarkan informasi pada laman Kepaniteraan Mahkamah Agung, putusan Nomor 742 K/TUN/2026 dijatuhkan pada Jumat (30/10/2026).

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan mengabulkan kasasi, membatalkan putusan judex facti, dan mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

Sebelumnya, Subhan Palal mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta melalui perkara Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Pada tingkat pertama, gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan itu kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta melalui perkara Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT.

Tidak menerima hasil tersebut, Subhan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Hasilnya, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan Subhan.

Subhan membenarkan kabar putusan tersebut saat dikonfirmasi Kompas.com pada Jumat (30/10/2026).

“Ya kami dapat kabar putusan,” kata Subhan sebagaimana dikutip Kompas.com.

Putusan tersebut menjadi perkembangan penting dalam sengketa administrasi terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran. Meski demikian, konsekuensi hukum dan pelaksanaan putusan harus merujuk pada amar lengkap serta ketentuan hukum yang berlaku.

Denny Indrayana Ajukan Pencabutan Gugatan

Sementara itu, perkara berbeda yang diajukan PT Mercy Toga Kirana berlangsung di PTUN Jakarta dengan nomor 255/G/2026/PTUN.JKT.

Dalam sidang lanjutan pada Kamis (29/10/2026), kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, menyampaikan permohonan pencabutan gugatan.

Denny menjelaskan, salah satu alasan pencabutan adalah pihak tergugat, yakni Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dikmen Diksus) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dinilai tidak menunjukkan dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan pendidikan Gibran.

Menurut Denny, dokumen tersebut diperlukan untuk menguji dasar administrasi penerbitan surat penyetaraan.

“Tergugat tidak kunjung menyampaikan bukti-bukti yang menjadi surat dasar keterangan, untuk mengajukan pencabutan gugatan,” ujar Denny dalam tayangan Kompas TV.

“Buat apa? Kalau kita menduga surat keterangan, bukti-bukti dasar mereka yang pegang, mereka enggak mau tunjukkan, buat apa mereka teruskan?” lanjutnya.

Selain persoalan dokumen, Denny menyebut pihaknya mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang berkaitan dengan persoalan persyaratan pendidikan Gibran.

Ia juga mempertimbangkan perkara serupa yang lebih dahulu diajukan Subhan Palal dan telah memasuki tahap kasasi di Mahkamah Agung.

Permohonan pencabutan tersebut tidak serta-merta mengakhiri perkara. Dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, pencabutan gugatan setelah tahap jawaban tergugat memerlukan persetujuan pihak tergugat.

Perbedaan sikap antara penggugat dan pihak tergugat kemudian mewarnai persidangan. Tim kuasa hukum PT Mercy Toga Kirana akhirnya meninggalkan ruang sidang atau walk out.

Gibran Heran Penggugat Mundur Saat Pembuktian

Gibran Rakabuming Raka mengaku heran setelah mengetahui pihak penggugat mengajukan pencabutan gugatan ketika dirinya mengaku telah menyiapkan dokumen untuk proses pembuktian.

“Kita sudah menyiapkan semua dokumen yang nanti disiapkan untuk sidang pembuktian, dan kami juga siap untuk buka-bukaan. Ya, tapi mau gimana lagi, penggugatnya malah mundur,” kata Gibran usai salat Jumat di Jakarta Barat, Jumat (30/10/2026).

Gibran menegaskan menghormati seluruh proses peradilan yang berlangsung di PTUN Jakarta.

Menurutnya, pengadilan merupakan lembaga yang terhormat untuk mengungkap kebenaran dan memberikan kejelasan kepada masyarakat.

“Kita ini adalah negara hukum. Pengadilan ini adalah lembaga yang terhormat untuk mengungkap kebenaran,” ujarnya.

Gibran juga menyerahkan sepenuhnya kelanjutan perkara kepada majelis hakim.

“Saya hormati keputusan dari penggugat yang mencabut gugatannya. Untuk proses selanjutnya, kami berikan sepenuhnya kepada Yang Mulia Hakim,” ucapnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Gibran kepada wartawan di Jakarta Barat pada Jumat (30/10/2026).

Kuasa Hukum Gibran Keberatan

Pihak Gibran juga menyatakan keberatan terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan PT Mercy Toga Kirana.

Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, menyampaikan bahwa kliennya telah menyiapkan dokumen riwayat pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi untuk menghadapi proses pembuktian.

Dalam keterangannya kepada Detik pada Sabtu (31/10/2026), Rullyandi menyebut pihaknya tetap memperhatikan kelanjutan persidangan meskipun penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan.

Ia juga menilai putusan kasasi MA tidak otomatis memengaruhi kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Menurut Rullyandi, persoalan keabsahan keputusan administrasi negara harus dibedakan dari persoalan kedudukan seseorang dalam jabatan konstitusional.

Pihaknya juga menyoroti kemungkinan upaya hukum lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Putusan MK dan MA Berbeda Ruang Lingkup

Polemik surat penyetaraan pendidikan Gibran juga berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Dalam perkara tersebut, MK memeriksa persoalan persyaratan pendidikan Gibran dalam konteks sengketa hasil pemilihan presiden.

Berdasarkan materi perkara, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA atau sederajat.

Namun, permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum.

Sementara itu, perkara yang diperiksa Mahkamah Agung berkaitan dengan sengketa keputusan administrasi negara berupa surat keterangan penyetaraan pendidikan.

Dengan demikian, kedua putusan tersebut memiliki objek dan ruang pemeriksaan yang berbeda.

Putusan MA mengenai keabsahan keputusan administrasi tidak dapat langsung dimaknai sebagai keputusan yang membatalkan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden. Persoalan jabatan konstitusional memiliki mekanisme dan dasar hukum tersendiri.

Baca Juga: Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Digugat Lagi, Pemohon Nilai Lulusan SMA Belum Cukup

Transparansi Dokumen Pendidikan Menjadi Sorotan

Perkembangan perkara ini memperlihatkan bahwa polemik surat penyetaraan pendidikan Gibran tidak lagi sebatas perdebatan politik.

Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana sebuah keputusan administrasi negara diterbitkan, dokumen apa yang menjadi landasannya, serta bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan keputusan tersebut ketika keabsahannya dipersoalkan di pengadilan.

Surat penyetaraan pendidikan merupakan dokumen administratif yang memiliki konsekuensi hukum. Karena itu, dasar penerbitannya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Putusan kasasi MA menjadi perkembangan penting yang harus ditindaklanjuti oleh para pihak sesuai mekanisme hukum.

Di sisi lain, permohonan pencabutan gugatan Mercy Toga Kirana juga harus dilihat secara terpisah karena tidak otomatis menghapus perkara Subhan Palal yang telah diputus MA.

Perhatian publik kini tertuju pada langkah Kemendikdasmen dalam menyikapi putusan tersebut, termasuk bagaimana pelaksanaan amar putusan dilakukan dan apakah dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan dapat dijelaskan secara terbuka.

Baca Juga: Tiga Partai Gugat UU Pemilu ke MK, Ambang Batas DPR Disorot

Pada akhirnya, perkara ini menjadi ujian bagi transparansi administrasi pemerintahan sekaligus penghormatan terhadap putusan pengadilan. Kepastian hukum harus menjadi prioritas, terutama ketika keputusan yang diterbitkan negara menjadi objek sengketa hingga tingkat kasasi.

 

Penulis: Irawan

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 komentar